DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Setelah pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Tim Pemerintah Aceh menegaskan bahwa revisi UUPA harus menjadi jalan untuk memperkuat kewenangan Aceh, bukan sebaliknya mempersempit ruang gerak pemerintahan daerah.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE.,MM atau yang akrab disapa Ayah Wa bersama Pemerintah Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Rabu, 17/6/2026.

Pertemuan tersebut membahas terkait pengawasan implementasi Undang- undang daerah khusus dan daerah Istimewa, permasalahan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan untuk mendukung implementasi undang-undang daerah khusus dan daerah istimewa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai tidak cukup hanya membahas perubahan pasal demi pasal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menyebut poin penting pada reviisi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki.

“Kalau tidak diberikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Revisi UUPA ini untuk menghindari pontensi konflik Aceh di masa depan,” kata Mualem di Jakarta, Minggu (24 Mei 2026). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM bersama Plt Sekretaris Daerah, DR. Kurdi, Asisten Administrasi Umum, Safrizal, SP, MSc Kepala Dinas Perhubungan, Erdian Mourny serta Kepala BPKD, Edy Juanda pada Kamis (21/5/2026), melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPSDM Kementerian Perhubungan terkait pengembangan SDM di bidang transportasi, yang dilaksanakan di kementerian setempat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh mencuat setelah Kabupaten Aceh Barat tidak masuk dalam daftar penerima tambahan anggaran senilai Rp824 miliar untuk penanganan pascabencana 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengatakan Aceh membutuhkan minimal Dana Otsus sebesar 2,5%.

“Itu angka minimal, kalau bisa dikasih lebih dari itu,” kata Mualem dalam sambutannya pada acara konsultasi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (16 April 2006).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dua puluh tahun sudah rakyat Aceh memilih jalan damai. Dua puluh tahun pula mereka menunggu janji itu ditepati. Kini, momentum revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hadir sebagai kesempatan sejarah atau justru sebagai pengkhianatan baru yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyambut positif sekaligus mengapresiasi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dan peningkatan besarannya menjadi 2 persen.

Menurut Mualem, usulan yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI itu mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam melihat kondisi Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan, terutama di tengah upaya penanganan bencana yang masih berlangsung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pemerintah pusat, khususnya dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekda Aceh (Sekda) menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Downstream dari PT Pertamina (Persero), memperkuat pengamanan pasokan energi nasional dengan meneken sejumlah kesepakatan strategis di Washington, DC, Kamis (19/2/2026). Kerja sama tersebut meliputi nota kesepahaman (MoU) pasokan minyak mentah serta penegasan kontrak pembelian LPG dari Amerika Serikat untuk periode 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., bersama Kepala Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A., serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FISIP UIN Ar-Raniry Reza Idria, M.A., Ph.D., menghadiri undangan Meeting antara perguruan tinggi Indonesia dan Turki yang diselenggarakan di Ruang Heritage Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PEMA dan PGN menandatangani MoU untuk kajian bersama pemanfaatan pasokan gas Mubadala di Aceh guna mempercepat hilirisasi dan mendorong kebangkitan ekonomi daerah di Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (19/1/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satu bulan pasca bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Aceh, refleksi terhadap perjalanan panjang daerah ini kembali mengemuka. Tepat pada 26 Desember 2025, Aceh tidak hanya memperingati 21 tahun tragedi tsunami 2004 dan 20 tahun perdamaian pasca MoU Helsinki, tetapi juga memasuki fase krusial pemulihan dari bencana alam terbaru yang dinilai berpotensi mengubah arah pertumbuhan ekonomi daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kongres Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) XIII di Jakarta menegaskan komitmen kuat mahasiswa dan pemuda Aceh untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) RI�“GAM di Helsinki dan menjaga keberlanjutan damai Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua puluh tahun lebih setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, sejumlah kajian terus bermunculan untuk mengevaluasi dampak kesepakatan damai tersebut terhadap tata kelola pemerintahan di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Memoradum of Understanding (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak perdamaian di Aceh harus senantiasa didengungkan dan dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Sutrisno, S.Sos., M.A., seorang Dosen Hukum Tata Negara di IAIN Takengon, yang menilai bahwa menganggap remeh atau bahkan mengerdilkan MoU Helsinki adalah bentuk kegagalan dalam memahami esensi kesepakatan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005, keduanya sebenarnya sedang mengambil langkah politik paling berani dalam sejarah kontemporer Indonesia. Keputusan itu menutup babak panjang konflik bersenjata yang berlangsung nyaris tiga dekade, merenggut lebih dari 15.000 jiwa, mengguncang ekonomi lokal, dan menciptakan trauma intergenerasional dalam masyarakat Aceh.