DIALEKSIS.COM| Redelong- Musibah kebakaran di Simpang Tiga dan Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, menyisakan persoalan. Aksi demo datang silih berganti, menuntut Pemda di negeri penghasil kopi ini untuk memastikan pelayanan pemadam kebakaran.

Demo menuntut agar Bupati Bener Meriah mengevaluasi kinerja BPBD Unit Pemadam Kebakaran, menyediakan mobil pemadam yang stand by, berlangsung saat negeri ini merayakan HUT RI ke 75. Demo sebelumnya soal yang sama juga sudah berlangusng di pendopo bupati, Jumat sore- malam (14/8/2020).

Kali ini demo dilakukan oleh massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Bener Meriah. Sekitar 300-an massa membanjiri gedung DPRK setempat.

Massa dibawah koordinator Putra Arita, Munawir, Sadra, Muhlis, bukan hanya menuntut bupati mencopot kepala BPBD, namun mereka meminta kepastianya adanya Damkar yang stand by, serta meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi perawatan mobil pemadam anggaran 2017-2020.

Dalam demo Senin (17/8/2020) massa meminta agar adanya kepastian dalam pelayanan publik, ketika terjadi musibah kebakaran. Dua kali musibah kebakaran berturut-turut di negeri lembah merapi ini, BPBD yang menangani mobil pemadam kebakaran, tidak memberikan bantuan kepada para musibah kebakaran.

Bantuan pemadam kebakaran justru diberikan oleh Aceh Tengah, unit pemadam Kecamatan Bandar, dan satuan kepolisian. Mobil pemadam kebakaran dibawah kendali BPBD rusak. Dampaknya massa menuntut Pemda untuk memastikan pelayanan pemadam kebakaran.

Selain itu mereka meminta kepada BPBD dicopot dari jabatanya, dan pihak penegak hukum untuk mengusut penggunaan anggaran perawatan fasilitas pemadam kebakaran di Bener Meriah, sejak tahun 2007 sampai dengan 2020.

Soal pemberhentian kepada BPBD sudah dilakukan, karena kepala BPBD Abdul Kadir, sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepala BPBD.

Hingga berita ini diturunkan, hingar bingar aksi demo soal pemadam kebakaran ini masih berlangsung. (baga)