Koordinator Aliansi Mahasiswa Aceh sekaligus Ketua LPM Lensa Universitas Muhammadiyah Aceh (Ummuha), Misbah Hidayat. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh selama hampir tiga bulan terakhir, ribuan warga hingga kini terpaksa bertahan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas, sementara proses pemulihan dinilai berjalan lamban dan belum optimal.
Berdasarkan data Geoportal BNPB terkait penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilansir Dialeksis.com per Selasa, 17 Februari 2026, di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 47.689 jiwa masih mengungsi, selain itu, tercatat 567 korban jiwa dan 28 orang dinyatakan hilang.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Aceh sekaligus Ketua LPM Lensa Universitas Muhammadiyah Aceh (Ummuha), Misbah Hidayat, menilai kondisi banjir yang berlarut-larut mencerminkan lemahnya sistem mitigasi bencana serta belum optimalnya respons pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan ini.
“Banjir yang berlangsung lama menunjukkan bahwa kita tidak hanya menghadapi faktor cuaca, tetapi juga persoalan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, dan lemahnya mitigasi jangka panjang,” kata Misbah kepada Dialeksis.com, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh bersifat reaktif semata, melainkan harus berbasis perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi lahan dan rehabilitasi kawasan hutan yang berperan sebagai daerah resapan air.
Misbah juga menyoroti perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar penanganan tidak berjalan parsial. Ia menegaskan, masyarakat terdampak membutuhkan lebih dari sekadar bantuan darurat.
Aliansi Mahasiswa Aceh mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sebagai bencana nasional.
Desakan ini muncul karena bencana telah berlangsung hampir tiga bulan, menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, melumpuhkan aktivitas ekonomi, serta menimbulkan korban jiwa.
Ia menilai penetapan status bencana nasional penting agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan didukung penuh oleh sumber daya negara.
Menurutnya, skala dampak yang luas dan lamanya masa tanggap darurat menunjukkan bahwa bencana ini tidak lagi dapat ditangani secara terbatas oleh pemerintah daerah.
“Penetapan bencana nasional akan mempercepat mobilisasi bantuan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi. Negara harus hadir secara maksimal dalam situasi krisis seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang telah berbulan-bulan hidup di pengungsian membutuhkan kepastian, bukan hanya bantuan sementara, tetapi juga solusi permanen untuk pemulihan kehidupan mereka.
“Selain bantuan logistik, masyarakat membutuhkan kepastian relokasi, pemulihan ekonomi, dan jaminan bahwa bencana serupa tidak terus berulang. Pemerintah harus hadir dengan solusi jangka panjang, bukan hanya respons sementara,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi data korban, kebutuhan logistik, dan alokasi anggaran penanganan banjir juga menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Pesan kami untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, segeralah menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat memiliki hak untuk hidup nyaman tanpa harus kelaparan dan tanpa harus terkena panas dan hujan di dalam tenda pengungsian. Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat tersebut. Jika kalian tidak mampu, maka mundurlah,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
