Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani mulai terlihat di minati, selain sering dimintai pendapat soal kebijakan pemerintah Irwandi Nova dalam diskusi publik dan pertemuan formal, sosok ramah ini terlihat diajak selfie

Seperti yang tampak usai acara Dengar Pendapat Masyarakat soal Peran dan Langkah Pemerintah Aceh di Bidang Pembangunan Ketahanan Nasional dalam Mewujudkan Program Aceh Hebat di Aula Hotel Al-Hanifi Kawasan Lampriet Banda Aceh Senin, 12 Februari 2018.

Saifullah Abdulgani tampil sebagai pembicara bersama Anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera M Nasir Djamil dan Aryos Nivada Dosen FISIP Unsyiah.

Usai acara berlangsung sejumlah perserta tampak antri untuk bisa berfoto dan mengajak Jubir Pemerintah Aceh itu untuk selfie.

Di acara tersebut Saifullah Abdulgani menjadi bintang kerena banyaknya pertanyaan soal Pemerintah Aceh dan yang terjadi di Aceh, mulai persoalan LGBT, Pesawat hingga persoalan Himne juga Narkoba.

Secara runut Saifullah memberikan penjelasan dari pertanyaan yang berkembang dalam forum diskusi itu, termasuk memberikan penjelasan soal visi Pemerintah Aceh yakni terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.

Saifullah yang sering disapa SAG ini juga menjelaskan soal tugas bersama Aceh saat ini bagaimana mempertahankan perdamaian. "visi Aceh damai menjadi penting. Semua itu bermuara pada kesejahteraan." Sebutnya.

Saifullah juga menyebutkan soal tantangan Pemerintah Aceh soal birokrasi yang mempersulit masyarakat. "Reformasi birokrasi menjadi misi yang harus direalisasikan. konsep tersebut diwujudkan dalam slogan "hana fee" (tidak ada fee)." Ungkap.

Menurut SAG sejak 2015 Aceh sudah masuk dalam pengawasan KPK. saat ini bukan lagi masuk dalam tahap pembinaan, tapi sudah penindakan.

Terkait dengan rencana pembelian pesawat bertujuan untuk menghadang kapal-kapal asing yang mengambil ikan di perairan Aceh, yang ditaksir kerugian nelayan mencapai Rp1 trilyun

Hal lain yang dikemukankan oleh SAG adalah tentang kerja sama pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Aceh dalam pembelian pesawat N219 bukan kontrak jual beli, tetapi kerangka kerja sama. Ada tiga hal, pengadaan pesawat, pembuatan pabrik pesawat, dan pemberdayaan SDM.(j)