Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera menjelaskan kepada publik alasan di balik lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025.
Menurutnya, keterlambatan ini telah berdampak buruk terhadap percepatan pembangunan dan perputaran ekonomi di Aceh.
"Rakyat Aceh sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas terkait realisasi APBA 2025, padahal kita sudah memasuki bulan Mei," kata Alfian kepada Dialeksis, Kamis (1/5/2025).
Ia menilai ketergantungan terhadap APBA di tingkat kabupaten/kota sangat besar, sehingga keterlambatan pencairan anggaran menyebabkan stagnasi ekonomi di berbagai sektor.
Alfian menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran tidak boleh dihambat oleh saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
Alfian juga mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera duduk bersama seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) guna membahas langkah-langkah percepatan pembangunan.
Ia mencontohkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh yang belum mengumumkan 1.000 unit rumah dhuafa, dari total 2.000 unit yang telah direncanakan.
"Ini memperlihatkan ketidakseriusan dalam hal keterbukaan dan tata kelola, padahal program tersebut sangat dinantikan masyarakat," tambahnya.
Lebih jauh, Alfian juga menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap anggaran program aspirasi dewan atau pokok-pokok pikiran (pokir).
Ia menyebut banyak program pokir yang tidak selaras dengan visi-misi Gubernur, justru mengarah pada kepentingan oknum tertentu.
"Gubernur dan Wagub harus berani melakukan review atas kebijakan anggaran pokir. Jangan biarkan uang rakyat dipakai untuk kepentingan sempit yang jauh dari cita-cita membangun Aceh yang berkelanjutan," tegas Alfian.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya langkah tegas dari Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur dalam menata birokrasi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
"Harapan rakyat begitu tinggi kepada kepemimpinan Mualem. Maka sudah sepatutnya langkah-langkah pembenahan diambil sejak dini," pungkasnya.
Sebelumnya
