DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil SSos M.Si menyerahkan berkas KUA-PPAS kepada Sekretaris Dewan Fata Muhammad S.Pd I, MM di Sekretariat DPRK, Kota Jantho, Selasa (18/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, kembali melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden, Hambalang, Jawa Barat, Kamis malam (13/11/2025), sejumlah keputusan strategis berhasil dibawa pulang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putra Aceh, Andi HS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk masa depan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir pada 2027 harus dilanjutkan, karena masih menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menutup ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang meminta agar rakyat Aceh “jangan sedikit-sedikit bawa MoU Helsinki” dalam diskusi revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA), Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Dr. Sahruddin Lubis, S.IP., M.Si., memberi penilaian yang tenang namun tegas. Menurut Sahruddin, pernyataan Benny perlu dibaca utuh agar konteks dan maksudnya tidak mudah disalahpahamkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan mengatakan persoalan mengenai efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali memanas setelah Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengeluarkan pernyataan tajam dalam RDPU dengan menanyakan, “20 tahun sudah bikin apa?”.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, bersama para pimpinan DPRA.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Aceh menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transfer ke daerah (TKD) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah.
TKD meliputi berbagai komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Insentif, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa (untuk Aceh, Dana Otsus termasuk bagian penting dari TKD).
Jumlah Dana Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sejak 2023-2025
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli beserta jajaran, menggelar pertemuan guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRA, Senin (3/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Opini - Saya mencoba memahami dialog antara Diplomat Belanda yakni Van Mook dengan Diplomat Indonesia oleh Charles Tambu mewakili negara Indonesia baru lahir yang berusia dua tahun. Ketika berdiskusi, Van Mook mengklaim Pemerintahan Hindia Belanda itu lebih moderasi dan tata tertib administrasi daripada Republik Indonesia yang baru lahir itu, ia tidak memberikan sesuatu seperti pemerintahan biasa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry yang juga Sekretaris DPD KNPI Aceh, Dr. Danil Akbar Taqwadin, Ph.D, menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) yang selama dua dekade menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu sebagai perekat stabilitas politik sekaligus pemicu perpecahan dan ketergantungan politik-ekonomi di tingkat lokal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah penting dan mendesak bagi masa depan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bumi Serambi Mekah, untuk bersilaturrahmi dengan para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh, dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Forbes DPR/DPD RI gelar pembahasan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang juga aktivis perempuan Aceh, Cut Asmaul Husna, menyoroti absennya nama-nama perempuan dalam daftar undangan rapat revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang digelar hari ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 tanpa kehadiran perempuan menuai kritik tajam dari kalangan pegiat perempuan.
DIALEKSIS | Aceh - Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 8 Oktober 2025. Kritikus khawatir komite baru justru menciptakan tumpang tindih fungsi dengan BP3OKP. Hal ini akan membingungkan hierarki serta akuntabilitas tata kelola Otsus yang sudah kompleks.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua puluh tahun sudah sejak peluru terakhir berhenti ditembakkan di Tanah Rencong. Kedamaian yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan sehari-hari. Namun, di balik stabilitas yang terjaga, pertanyaan besar masih menggantung: benarkah dana otonomi khusus (Otsus) telah menyembuhkan luka lama Aceh?