DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen tetap Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK/Unsyiah), Ir. Mujiburrahmad, S.P., M.Si., menilai ide Badan Narkotika Nasional (BNN) melatih petani di kawasan rawan ganja Aceh untuk beralih ke tanaman kopi merupakan langkah positif. Namun, program itu tidak boleh berhenti pada pelatihan teknis semata.
Hal itu disampaikan Mujiburrahmad merespons rencana BNN yang menyiapkan program pelatihan bagi petani ganja di Aceh agar beralih menjadi petani kopi. Program tersebut disebut sebagai bagian dari strategi pemberantasan narkotika berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. BNN juga mencatat program alternative development di Gayo Lues telah melibatkan 1.007 petani dalam 27 kelompok tani dengan total lahan binaan mencapai 2.000 hektare.
Menurut Mujiburrahmad, pendekatan BNN sudah tepat karena persoalan tanaman ganja di Aceh tidak bisa diselesaikan hanya melalui pemusnahan ladang dan penegakan hukum. Masyarakat di kawasan rawan, kata dia, perlu diberi alternatif ekonomi yang nyata, legal, dan berkelanjutan.
“Ini ide yang baik. Tetapi mengubah petani dari komoditas ilegal ke komoditas legal tidak cukup hanya dengan pelatihan menanam kopi. Harus ada desain agribisnis yang utuh, mulai dari bibit, pendampingan, pembiayaan, pascapanen, kelembagaan petani, sampai akses pasar,” kata Mujiburrahmad kepada Dialeksis, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, tanaman kopi memang memiliki prospek kuat di Aceh, terutama karena daerah ini sudah dikenal sebagai salah satu sentra kopi berkualitas. Namun, keberhasilan program alih tanaman sangat bergantung pada kesesuaian lahan, kesiapan petani, serta jaminan ekonomi selama masa transisi.
“Petani itu berpikir sangat rasional. Mereka akan bertahan pada komoditas tertentu jika ada kepastian pendapatan. Kopi tidak bisa menghasilkan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah harus memikirkan masa tunggu petani sebelum kopi berproduksi,” ujarnya.
Mujiburrahmad menyarankan agar program BNN tidak hanya menjadikan kopi sebagai satu-satunya pilihan. Pemerintah, kata dia, dapat mengembangkan pola diversifikasi komoditas sesuai karakter wilayah, seperti hortikultura, tanaman perkebunan lain, peternakan, atau tanaman sela yang bisa memberi pendapatan lebih cepat.
“Kalau petani hanya diminta menunggu kopi panen tanpa sumber pendapatan lain, program ini berisiko tidak berkelanjutan. Perlu tanaman sela atau usaha pendamping agar ekonomi rumah tangga petani tetap hidup,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, petani di kawasan rawan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek penertiban, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan.
“Jangan sampai pendekatannya membuat petani merasa distigma. Mereka harus diajak, didampingi, dan diberi ruang untuk naik kelas. Kuncinya bukan hanya mengganti tanaman, tetapi mengganti ekosistem ekonomi,” ujar Mujiburrahmad.
Selain itu, ia mendorong BNN, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, koperasi, dan pelaku pasar untuk duduk bersama menyusun peta jalan program. Menurutnya, perguruan tinggi dapat berperan dalam pemetaan lahan, analisis kelayakan usaha, penguatan kelembagaan petani, hingga pendampingan teknologi budidaya.
“USK dan kampus-kampus pertanian bisa dilibatkan. Program seperti ini perlu basis data dan kajian ilmiah. Jangan sampai tanaman yang diberikan tidak sesuai agroklimat, atau petani sudah menanam tetapi tidak ada pembeli,” katanya.
Mujiburrahmad menilai, jika dijalankan serius, program alih tanaman dari ganja ke kopi dapat menjadi model pemberantasan narkotika berbasis kesejahteraan. Namun, ia menegaskan program itu harus dikawal dalam jangka panjang, bukan sebatas kegiatan seremonial.
“Kalau serius, ini bisa menjadi jalan keluar. Aceh tidak hanya keluar dari stigma ganja, tetapi juga memperkuat posisi sebagai daerah penghasil komoditas unggulan. Namun syaratnya, program harus konsisten, terukur, dan petani benar-benar merasakan manfaat ekonominya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut nantinya tidak cukup diukur dari luas lahan yang dialihkan atau jumlah petani yang dilatih. Indikator paling penting, kata dia, adalah meningkatnya pendapatan petani, menguatnya kelembagaan ekonomi desa, serta berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas ilegal.
“Pemberantasan ganja dari hulu harus dibarengi dengan keadilan ekonomi di hulu juga. Bila petani sejahtera dari usaha legal, maka ruang bagi tanaman ilegal akan semakin sempit,” pungkasnya.
Sebelumnya
