DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -  Ragam Reaksi warga Banda Aceh terlihat dalam menyikapi larangan Walikota Banda Aceh yang melarang gerakan tagar 2019 Ganti Presiden melalui surat edaran 503/448 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani  Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh, Muchlis SH atas nama Walikota Banda Aceh

Salah seorang warga Banda Aceh, Helmi N Hakim, Mengapresiasi kebijakan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman yang melarang gerakan  Gerakan Tagar 2019GantiPresiden. Menurutnya  Walikota Banda Aceh Aminullah Usman  seorang mantan Bankir yang pernah memimpin Bank Aceh selama 10 Tahun. Ia memahami bahwa untuk membangun ekonomi kota Banda Aceh diperlukan situasi keamanan yang stabil dan  kondusif.

Helmi N Hakim,Salah seorang warga Banda Aceh

"Dengan belajar dari pengalaman daerah lain yang rusuh dan kacau karena sempat dimasuki oleh gerakan curi start kampanye, maka beliau dengan tegas tidak memberi izin gerakan tagar curi start kampanye. Apabila pun diizinkan dan terjadi kekacauan dan kerawanan sosial maka pihak-pihak tertentu tidak mungkin dituntut tanggung jawabnya dan beban dampak itu akan ditanggungnya sendiri sebagai Walikota. Tidak mungkin sebuah kota akan maju apabila terjadi kerawanan sosial dan dipenuhi konflik politik dan kebencian antar sesama warga kota Banda Aceh. Terlebih Aceh pernah menjadi daerah konflik selama 30 tahun.  " Tulis Helmy di beranda Facebooknya pada Jumat (31/8/2018).

Benny, salah satu warga Banda Aceh juga mengapresiasi kebijakan Walikota Banda Aceh  tersebut. ia berujar bahwa kondisi Banda Aceh yang relatif kondusif dan aman harus terus dijaga.

" larangan ini tepat dalam rangka menjaga agar situasi banda Aceh tetap kondusif dan tidak rawan oleh gejolak sosial" ujarnya kepada Dialeksis, Sabtu (01/9/2018).

Terdapat juga netizen yang menilai kebijakan tersebut dinilai tidak menunjukan keberanian walikota. Seperti Erawati yang menilai kebijakan walikota banda Aceh tersebut "hana hi ureung beuho" (bahasa aceh:  tidak menunjukan orang yang memiliki keberanian-red). Namun komentar tersebut dibantah oleh netizen lainnya yang menilai kebijakan walikota Banda Aceh terkait aksi tersebut dalam rangka pertimbangan yang jauh kedepan terhadap kondisi Kota Banda Aceh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan rekomendasi  deklarasi #2019gantipresiden yang sedianya akan diadakan di stadion Haji Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, pada Sabtu (01/9/2018)

keputusan yang diambil Walikota Banda Aceh tersebut diambil  setelah memperhatikan sejumlah gejolak dan penolakan  yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia pada saat akan dilaksanakan acara penyampaian aspirasi masyarakat Indonesia dengan gerakan #2019gantipresiden.

" Untuk menghindari kemungkinan hal serupa akan terjadi juga di kota banda aceh yang saat ini relatif aman dan kondusif, maka pemko banda aceh tidak dapat mengeluarkan rekomendasi Deklarasi #2019gantipresiden" kata Muchlis SH dalam isi surat tersebut. (Ap)