RSUDZA Tegaskan Pelayanan HD dan Cath Lab Tetap Berjalan

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Direktur Pelayanan dr. Novita menegaskan bahwa isu terkait terganggunya pelayanan operasi, hemodialisa (HD), hingga cath lab di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) tidak benar.

Menurutnya, pelayanan kepada pasien hingga saat ini tetap berjalan normal dan tidak ada penundaan tindakan medis sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

“Tidak benar bahwa operasi yang digadang-gadangkan di rumah sakit ini itu terganggu. Memang stok obat-obatan dan BHP (Bahan Habis Pakai) kita selama ini rendah, namun pihak manajemen terus mengarahkan vendor-vendor tertentu untuk mengoptimalkan pengiriman obat dan BHP, khususnya di kamar operasi, cath lab, dan HD,” kata dr. Novita kepada Dialeksis.com, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, kondisi keterbatasan obat dan BHP dipengaruhi oleh persoalan utang rumah sakit pada tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses audit.

“Hutang yang banyak tahun 2025 itu sedang kita audit. Setelah itu baru kita bayarkan. Rumah sakit juga sedang memproses pembayaran kegiatan Januari, Februari, dan Maret 2026,” ujarnya.

Meski demikian, dr. Novita memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pihak rumah sakit.

“HD berjalan luar biasa. Karena memang pihak manajemen mengutamakan kepentingan rakyat. Posisi pelayanan tidak ada berkurang dalam memberikan yang terbaik bagi pasien, khususnya di kamar operasi,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya penundaan operasi ataupun pasien yang terlantar akibat kekurangan obat dan alat kesehatan. “Tidak ada penundaan. Kalau ada siapa nama orangnya, siapa dokternya. Tidak ada ditemukan kasus seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, dr. Novita meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum terverifikasi terkait pelayanan rumah sakit.

“Saya pesan kepada masyarakat, berhati-hatilah melihat berita. Kalau berita itu akurat, ada orangnya, ada tempatnya, ada waktunya, sehingga bisa kita klarifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menilai informasi yang simpang siur berpotensi menjatuhkan marwah rumah sakit dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dr. Novita juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan arahan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa diskriminasi, termasuk kepada masyarakat dengan kendala status kepesertaan BPJS.

“Pak Gubernur menginginkan pelayanan itu harus berjalan. Walaupun ada desil 1 sampai desil 10 itu tetap harus dijalankan dan tidak menolak pasien. Ini pesan dan amanah dari Pak Gubernur,” katanya.

Sementara itu, di tengah klarifikasi pihak RSUDZA, muncul keluhan dari keluarga pasien anak bernama Agila Zainatun Khaira yang mengaku kesulitan mendapatkan obat pada 7 Mei 2026 karena BPJS tidak dapat digunakan.

Agila diketahui pertama kali berobat ke RSUDZA pada 31 Januari 2022 saat berusia 2 bulan 14 hari dan menjalani operasi pada 9 Februari 2022 karena penyakit bawaan hidrosefalus. Terakhir, ia menjalani pengobatan pada 6 April 2026 dengan keluhan epilepsi dan rutin mengambil obat sodium valproate.

Namun pada 7 Mei 2026, keluarga pasien mengaku BPJS tidak dapat digunakan karena status kepesertaan tidak terdaftar. Saat dilakukan pengecekan desil, orang tua pasien disebut berada pada desil 0 sehingga obat tidak bisa diambil menggunakan BPJS dan keluarga diminta membeli obat secara mandiri.

Keluarga menyebut kondisi tersebut cukup memberatkan karena obat epilepsi tidak boleh terputus demi mencegah kejang berulang pada pasien anak tersebut. [nh]