DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, membahas tentang MoU Helsinki yang nilai belum sepenuhnya terealisasi. 

Malik Mahmud dalam pertemuan itu mengatakan, implementasi MoU Helsinki belum sepenuhnya terealisasi hingga saat ini sesuai dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Padahal, sudah masuk 15 tahun pasca perdamaian. 

"Ada beberapa poin yang belum terlaksanakan. Saya beberapa waktu lalu berjumpa Presiden RI Joko Widodo, membahas tentang MoU Helsinki dan respon Presiden sangat bagus," ujar Malik Mahmud, di Kedutaan Besar Ini Eropa, Menara Astra, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Presiden Jokowi katanya, juga berharap poin-poin yang belum terselesaikan dapat segera diselesaikan, terutama terkait butir MoU bendera dan lambang Aceh. "Presiden meminta waktu tiga bulan," ujar Wali Nanggroe. 

Wali Nanggroe menambahkan, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh terpuruk saat konflik yang berkepanjangan terjadi di Aceh. Namun setelah damai, pihaknya berkeinginan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah investor bagi siapapun.

"Karena kondisi Aceh sekarang sudah aman," sebutnya. 

Pada kesempatan itu pula, Wali Nanggore mengundang Dubes Uni Eropa untuk berkunjung ke Aceh, guna melihat perkembangan Aceh dan potensi investasi yang ada di sana. "Direncanakan Dubes akan datang pada tanggal 2 Maret 2020. 

Dubes Uni Eropa Vincent Piket, menyambut sangat menyambut baik dan berterimakasih atas laporan yang disampaikan kepadanya. Selanjutnya, diskusi yang berlangsung satu jam itu akan segera dilaporkan ke pimpinan di negaranya.

"Karena saya masih baru sebagai Dubes, saya belum terlalu agresif. Namun saya akan laporkan ke pimpinan di negara saya, apa yang saya dapatkan hari ini. Karena ini sesuatu yang sensitif," ujarnya didampingi Political Advisor, Ms Laura BEKE.

Terkait dengan perekonomian, pihaknya juga akan berusaha mencari investor untuk Aceh supaya dapat berinvestasi di Provinsi paling barat Sumatera itu.

Dalam pertemuan Wali Nanggroe didampingi Ketua PA/KPA Muzakir Manaf, Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Ketua KPA wilayah Bireuen, Darwis Djeunib, Juru Bicara KPA Azhari Cage dan Staf Khusus Wali Nanggroe Muhammad Raviq.