Penulis: Ratnalia Indriasari - Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI). Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Analisis - Pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat Aceh memasuki fase krusial. Mundurnya Muslim sebagai Ketua DPD Demokrat Aceh setelah ditunjuk menjadi komisaris independen BUMN Jamkrindo telah menyisakan kekosongan kursi ketua yang tidak sederhana. Posisi Ketua DPD bukan sekadar jabatan struktural, melainkan simpul strategis yang menentukan arah, soliditas, dan daya hidup partai menuju Pemilu 2029.
Demokrat Aceh membutuhkan nahkoda baru yang mampu menjaga kapal tetap berlayar sekaligus berani mengubah haluan ketika diperlukan. Tantangan ke depan menuntut pemimpin dengan komitmen serius membesarkan partai di semua lini dari penguatan kelembagaan, kaderisasi, peningkatan elektabilitas, hingga relasi kekuasaan dengan pemerintah pusat dan daerah.
Evaluasi kepemimpinan sebelumnya menunjukkan sejumlah kelemahan klasik partai politik daerah meliputi konsolidasi internal yang belum sepenuhnya hidup, mesin partai yang bekerja musiman, serta fragmentasi internal yang dibiarkan tumbuh tanpa penanganan serius. Dalam teori kepartaian, kondisi semacam ini mencerminkan lemahnya institusionalisasi partai.
Ilmuwan politik Angelo Panebianco menyebut bahwa partai tanpa struktur organisasi kuat dan disiplin internal cenderung rapuh menghadapi kompetisi elektoral. Gaya kepemimpinan yang terlalu personalistik dan kurang berorientasi kelembagaan berisiko membuat partai berjalan tanpa arah jangka panjang. Artinya, Demokrat Aceh perlu pemimpin yang mampu menginstitusionalkan partai menjadikan partai bekerja rutin melayani konstituen, bukan sekadar hidup menjelang pemilu.
Dinamika internal Demokrat Aceh saat ini memperlihatkan dua arus besar kandidat calon ketua. Pertama, figur-figur internal yang tumbuh dan lama berproses di struktur partai. Kedua, figur-figur eksternal dengan modal elektoral dan popularitas publik yang dapat menjadi vote-getter bagi partai. Pemetaan ini menciptakan dilema klasik memilih pemimpin yang kuat secara organisasi (kader internal dengan catatan memiliki modalitas politik yang kuat) atau figur yang kuat secara elektoral (tokoh eksternal). Keputusan ini harus menjawab kepentingan strategis partai, baik di level nasional maupun lokal.
Lalu, siapa saja nama-nama yang muncul dalam bursa Ketua Demokrat Aceh periode 2026 - 2031? Sejauh ini terdapat beberapa figur menonjol, baik dari kalangan internal Demokrat maupun tokoh eksternal yang dianggap potensial. Berikut analisis potensi masing-masing kandidat berdasarkan data, rekam jejak, serta keunggulan dan tantangan yang dihadapi.
H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M.: Kader Senior dengan Jejak Kuat
H. Teuku “HT” Ibrahim, S.T., M.M. akrab disapa Ampon Bram adalah nama internal yang paling kerap disebut dalam bursa calon Ketua Demokrat Aceh. Sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat Aceh saat ini, ia termasuk kader senior yang telah malang melintang di dunia politik Aceh. HT Ibrahim memiliki sejumlah keunggulan kunci yang menjadikannya kandidat kuat:
• Diterima Internal dan Berpengalaman Legislatif: HT Ibrahim berpengalaman di legislatif daerah maupun nasional. Ia pernah menjabat Anggota DPRK Aceh Besar dan dua periode Anggota DPRA, dengan fokus pada isu pertanian dan perikanan. Jejak panjang dalam struktur partai dan jabatan publik ini membuatnya sangat memahami kultur organisasi Demokrat dan kebutuhan konstituen di Aceh. Rekam jejaknya dibuktikan dengan kepedulian pada sektor akar rumput; selama di DPRA ia rutin menyerap aspirasi petani dan nelayan, serta memperjuangkan solusi atas masalah mereka.
• Dekat dengan Rakyat: Di mata konstituen, HT Ibrahim dikenal sebagai figur yang dekat dengan rakyat. Ia kerap turun langsung ke daerah-daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk berdialog dan mendengarkan keluhan masyarakat. Masyarakat Aceh mengenalnya sebagai anggota dewan yang peduli, karena ia tak segan memberikan bantuan konkret kepada mereka yang membutuhkan sejak awal karier legislatifnya. Misalnya, ia aktif mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa, serta santunan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas. Citra sebagai wakil rakyat yang merakyat ini menjadi modal elektoral dan modal sosial yang kuat bagi HT Ibrahim.
• Jaringan Nasional dan Posisi Strategis: Saat ini HT Ibrahim duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024 - 2029 dari Dapil Aceh I (meliputi wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, dan sekitarnya). Di parlemen, ia ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum sebuah posisi strategis karena bersinggungan dengan penegakan hukum nasional. Keterwakilan di Senayan memberi HT Ibrahim akses luas pada jejaring nasional, termasuk hubungan dengan kementerian/lembaga serta elite DPP Partai Demokrat. Hal ini penting mengingat DPP Demokrat disebut sangat mempertimbangkan kemampuan calon ketua dalam mengamankan kepentingan pusat menjelang Pemilu 2029. Dengan posisinya, HT Ibrahim berpeluang memastikan sinergi program pusat dan daerah, misalnya memperjuangkan kucuran program pemerintah pusat ke Aceh melalui koneksi kader Demokrat yang menjadi menteri.
• Kepemimpinan Inklusif dan Religius: HT Ibrahim memiliki profil kepemimpinan yang moderat dan diterima lintas kalangan internal. Ia dikenal peduli terhadap pembangunan dayah (pesantren) di Aceh, menunjukkan perhatiannya pada penguatan moral dan pendidikan agama di masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan reses, ia menekankan pentingnya membangun negeri dengan landasan akhlak dan ilmu dari dayah, menandakan komitmennya pada nilai-nilai religius yang sejalan dengan kultur Aceh. Kepedulian terhadap dayah serta komunitas ulama ini mendekatkan dirinya pada kalangan agamawan, yang menjadi salah satu basis penting pemilih di Aceh. Kombinasi profil religius dan nasionalis inilah yang cocok dengan citra Partai Demokrat sebagai partai tengah (nasionalis-religius) di Aceh.
• Membesarkan Partai: Sebagai kader tulen Demokrat, HT Ibrahim juga berjasa dalam membesarkan partai di Aceh. Di internal, ia relatif disegani dan dapat menjadi pemersatu. Pada Pileg terakhir, misalnya, kinerja HT Ibrahim turut mendongkrak suara Demokrat di Dapil Aceh I. Ia berhasil meraih kursi DPR RI dari Demokrat di dapil tersebut sesuatu yang tidak mudah mengingat peta persaingan di Aceh. Keterpilihannya ke Senayan membuktikan bahwa mesin politik dan basis massa Demokrat di bawah koordinasinya bekerja efektif. Banyak kolega internal menyebut HT Ibrahim mampu membawa dampak positif bagi kebesaran partai, baik lewat kontribusi elektoral maupun kerja-kerja politik yang dirasakan konstituen.
Dengan segala kelebihan itu, HT Ibrahim muncul sebagai kandidat paling strategis dari jalur internal. Ia memenuhi hampir semua kriteria memiliki kapasitas yang teruji, jejaring kuat, serta track record pengabdian yang nyata. Namun, peluangnya bukan tanpa tantangan. Skenario kompromi politik pernah berhembus, misalnya wacana Teuku Rassya I. Pasya (kader muda) menggantikan HT Ibrahim di DPR RI agar HT Ibrahim fokus di DPD. Itu sangat merugikan partai karena merusak citra partai karena harus berbagi lagi dengan Khairullah suara dibawah HT Ibrahim barulah Teuku Rassya.
Disisi lain akan merusak ritme kerja secara fungsi dan peran Demokrat di parlemen kalau harus berbagai masa waktu. Jelas ini jika dipaksakan maka berpotensi akan membuat sangat negatif citra partai dan bermuara terjadinya perpecahan di internal. Pertimbangan ini harus difahami oleh mereka yang berambisi menggoalkan Teuku Rassya.
Meski demikian, kompromi berbasis “bagi-bagi posisi” semacam itu justru bisa menjadi pedang bermata dua. Pengamat politik Dr. Teuku Kemal Fasya dari Unimal mengingatkan bahwa pemimpin hasil settingan atau transaksi elite akan miskin legitimasi di mata kader. Jika Musda hanya formalitas mengesahkan kesepakatan tertutup, yang lahir adalah kepemimpinan administratif tanpa dukungan moral dari arus bawah. HT Ibrahim perlu memastikan pencalonannya didukung proses demokrasi internal yang fair, bukan semata “penunjukan” pusat, agar soliditas kader terjaga.
Sebagai tokoh yang kini memegang jabatan publik (Anggota DPR RI), HT Ibrahim juga harus siap memenuhi prasyarat “selesai dengan urusan pribadinya”. Artinya, jika ia maju memimpin Demokrat Aceh, ia dituntut fokus penuh mengurus partai. Apapun ambisi jabatan lain atau agenda pribadi harus dikesampingkan demi membesarkan partai. Beban rangkap jabatan legislatif dan ketua partai akan berat, tetapi bila ada figur yang mampu mengemban keduanya, HT Ibrahim-lah orangnya.
Ia sudah menyatakan komitmennya untuk selalu mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka di level manapun ia bertugas. Komitmen ini inline dengan harapan agar Ketua Demokrat Aceh berikutnya bisa mengabdikan diri sepenuhnya pada penguatan partai, bukan menjadikan partai sekadar kendaraan sementara.
Illiza Sa’aduddin Djamal: Modal Elektoral Besar dan Representasi Perempuan
Illiza Sa’aduddin Djamal adalah figur eksternal yang mencuri perhatian dalam bursa calon Ketua Demokrat Aceh. Saat ini menjabat Wali Kota Banda Aceh (periode 2024 - 2029), Illiza memiliki rekam jejak politik yang panjang dan modal elektoral yang impresif. Ia pernah berkarier dari legislatif hingga eksekutif, serta dikenal memiliki jaringan nasional yang luas. Keunggulan Illiza dapat diuraikan sebagai berikut:
• Basis Dukungan Kuat dan Terukur: Popularitas Illiza di Aceh terbukti dari capaian suaranya dalam berbagai kontestasi. Hasil penelusuran Dialeksis menunjukkan ia pernah menjadi Anggota DPR RI 2019 - 2024 dari Dapil Aceh I, dengan raihan 111.389 suara pribadi pada Pemilu Legislatif 2024. Perolehan suara yang enam digit ini tergolong signifikan, meskipun PPP (partai lamanya saat itu) gagal menembus parliamentary threshold secara nasional sehingga kursinya gugur. Tak hanya di level nasional, Illiza pun kembali unjuk kekuatan di tingkat lokal. Pada Pilkada 2024 untuk Wali Kota Banda Aceh, ia bersama pasangannya Afdhal Khalilullah menang dengan 44.982 suara (sekitar 41,2% suara sah). Kemenangan ini menunjukkan basis dukungan Illiza yang luas di ibukota Aceh, mencakup berbagai kelompok demografis mulai dari pemilih perempuan, kalangan profesional, komunitas religius, hingga konstituen tradisional. Angka-angka ini menegaskan Illiza sebagai salah satu figur paling elektabel di Aceh saat ini. Bagi Partai Demokrat yang membutuhkan dorongan suara, modal elektoral Illiza tentu sangat menggoda.
• Figur Perempuan Berpengaruh dan Simbol Representasi: Illiza merupakan salah satu politisi perempuan paling berpengaruh dalam politik Aceh modern. Kiprahnya mematahkan stereotip bahwa perempuan Aceh hanya menjadi partisipan; ia membuktikan dapat unggul dalam kontestasi elektoral dan memimpin pemerintahan. Sebagai role model, keberhasilan Illiza membuka ruang representasi lebih luas bagi perempuan di ranah publik Aceh. Jika Illiza memimpin Demokrat Aceh, ia akan mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menakhodai partai politik nasional di Aceh sebuah terobosan simbolik yang dapat menarik simpati dan dukungan dari pemilih perempuan yang jumlahnya signifikan. Modal representasi gender ini tak boleh diremehkan; di berbagai survei, pemimpin perempuan sering dipandang lebih peduli isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan, yang sejalan dengan kebutuhan pemilih. Demokrat Aceh bisa memanfaatkan figur Illiza untuk meraih ceruk suara perempuan dan kelompok moderat yang mendambakan model kepemimpinan inklusif.
• Pengalaman Eksekutif dan Jejak Ideologis: Berpengalaman hampir dua dekade di pemerintahan kota, Illiza dikenal konsisten pada visi pembangunan berbasis nilai religius. Ia pernah menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh dua periode (2007 - 2012, 2012 - 2014) mendampingi almarhum Mawardy Nurdin yang notabene mantan Ketua DPD Demokrat Aceh. Ketika Mawardy meninggal dunia tahun 2014, Illiza naik menggantikannya memimpin Banda Aceh hingga 2017. Jejak historis ini menunjukkan Illiza sebenarnya bukan sosok asing bagi Demokrat; chemistry politik antara Illiza dan Partai Demokrat sudah terbangun sejak ia berada di lingkaran kepemimpinan Demokrat Aceh era Mawardy. Ia memahami kultur, jaringan, dan strategi partai Demokrat dari dalam, meski karier legislatifnya dulu di PPP. Kedekatan historis ini merupakan aset strategis bagi Demokrat Aceh, karena Illiza dapat menjembatani dukungan dari kalangan Islam tradisional (basis PPP) ke partai Demokrat yang berhaluan nasionalis - religius. Apalagi latar belakang keluarga Illiza pun kental nuansa religius dan politik ia cucu seorang ulama terpandang, berasal dari keluarga aktivis ormas Islam memberi legitimasi kultural yang besar di Aceh. Pengaruh tokoh agama yang melekat padanya menjadi daya tarik politik tersendiri yang sulit ditandingi figur lain. Kombinasi legitimasi kultural, elektoral, dan kemampuan kepemimpinan inilah yang membuat Illiza digadang-gadang dapat menjadi motor kebangkitan Demokrat di Aceh.
• Dukungan Elite Demokrat Pusat: Isu majunya Illiza dalam bursa Ketua Demokrat Aceh tak lepas dari kedekatan komunikasinya dengan Ketua Umum AHY dan mantan Sekjen Teuku Riefky Harsya. Beberapa kali Illiza tertangkap kamera melakukan pertemuan dengan AHY dalam forum strategis. Ini memicu spekulasi bahwa DPP Demokrat membuka peluang bagi Illiza jika dukungan pusat bulat. Bagi AHY dan SBY, menempatkan figur sepopuler Illiza di Aceh bisa jadi langkah jitu mendongkrak suara partai pada Pemilu 2029, apalagi Aceh kerap menjadi barometer penting. Namun, dukungan pusat ini baru sebatas “sinyal” dan belum menjadi keputusan resmi. Illiza sendiri, menurut sumber dekatnya, bersikap hati-hati dan tak mau bergerak tanpa restu DPP. Ia disebut tak ingin terjun terlalu jauh ke kompetisi internal Demokrat Aceh jika tak ada arahan jelas dari pusat, demi menjaga etika politik dan menghindari konflik horizontal di daerah. Sikap Illiza ini menunjukkan kematangannya dalam berpolitik serta loyalitas terhadap mekanisme partai terlihat ia menghargai kader internal dan tak ingin terkesan mengambil alih tanpa dukungan jelas.
Meski memiliki seabrek keunggulan, situasi Illiza cukup kompleks. Saat ini ia memegang mandat publik sebagai Wali Kota Banda Aceh hingga 2029. Dalam wawancara eksklusif terbaru, Illiza dengan tegas menyatakan bahwa fokus utamanya sekarang adalah menuntaskan pekerjaan sebagai wali kota, bukan memburu jabatan politik lain. “Saat ini saya fokus bekerja dan mengabdi sebagai Wali Kota Banda Aceh. Pekerjaan rumah kita masih sangat banyak, di Banda Aceh maupun Aceh secara keseluruhan, yang harus kita tuntaskan bersama,” ujarnya.
Pernyataan ini semacam garis tegas yang ia buat di tengah riuh spekulasi. Illiza menempatkan tanggung jawab publik sebagai prioritas, seraya meminta semua pihak bersabar dan membaca proses politik secara proporsional. Ia tidak menutup pintu atas kemungkinan terlibat lebih jauh di Demokrat Aceh, namun mengingatkan “urusan partai ada mekanismenya, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Kita lihat ke depan bagaimana ketetapan Allah, karena itu pasti yang terbaik”.
Dari sikap tersebut, dapat kita analisis bahwa Illiza sangat sadar akan risiko dan aturan main. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan Illiza maju sebagai caleg DPR RI pada Pemilu 2029. Untuk melakukan itu, sesuai ketentuan UU, seorang kepala daerah harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nasional. Artinya, Illiza mesti rela melepas jabatan Wali Kota sebelum masa baktinya usai (2029) jika ingin bertarung ke Senayan. Secara politik dan psikologis, langkah ini kurang logis bagi Illiza. Sebagai kepala daerah yang ingin menorehkan legacy pembangunan di Banda Aceh, kecil kemungkinan ia mengambil risiko meninggalkan amanah di tengah jalan hanya demi kursi legislatif.
Terlebih, Illiza terpilih melalui proses demokratis lokal dan punya tanggung jawab moral menuntaskan periode jabatannya hingga akhir. Framing bahwa Illiza akan “loncat” ke bursa Pileg 2029 melalui Demokrat Aceh (Dapil I) tampaknya spekulasi yang lemah dasar. Pernyataan Illiza fokus menuntaskan mandat wali kota memperkuat analisis bahwa beliau memilih menyelesaikan tugas eksekutif hingga 2029 ketimbang mengejar posisi lain lebih awal. Jadi, skenario Illiza memimpin Demokrat Aceh pun mungkin baru relevan jika sinkron dengan penyelesaian masa jabatan wali kota, misalnya usai 2029, atau dengan catatan ada skema yang tidak mengharuskannya mundur prematur.
Selain itu, tantangan lain bagi Illiza adalah resistensi dari sebagian kader Demokrat Aceh yang menginginkan ketua baru dari kalangan internal sendiri. Muncul optimisme di antara kader bahwa kepemimpinan DPD akan dipegang kader internal yang telah lama berproses, ketimbang figur pendatang. Ini berarti Illiza (juga Armia Fahmi, tokoh eksternal lain) perlu mengantongi dukungan penuh DPP untuk menembus preferensi “kaderisasi” ini. Jika restu AHY/SBY bulat, barulah peluang Illiza benar-benar terbuka. Sebaliknya, tanpa lampu hijau pusat, Illiza kemungkinan akan tetap memilih jalur aman maksudnya fokus di pemerintahan Banda Aceh, sembari menjaga hubungan baik dengan Demokrat sebagai mitra politik (bukan pengurus struktural). Pernyataan diplomatisnya, “ada waktunya” soal Demokrat, mengindikasikan ia menunggu momentum yang tepat dan tidak mau terburu nafsu. Sikap low profile tapi siap bila diminta ini justru membuat citra Illiza semakin teduh dan bijak, yang bisa menjadi nilai tambah dalam pertimbangan DPP di kemudian hari.
Nova Iriansyah: Pengalaman Mantan Gubernur dan Fokus pada Partai
Nova Iriansyah adalah tokoh senior Partai Demokrat Aceh yang juga kembali masuk radar bursa ketua. Nova bukan nama baru; ia pernah menjabat Ketua DPD Demokrat Aceh di masa lalu dan bahkan sempat memimpin Aceh sebagai Plt Gubernur hingga definitif (2018 - 2022). Dengan latar belakang mantan anggota DPR RI, mantan Wakil Gubernur, hingga Gubernur Aceh, pengalaman Nova Iriansyah sangat komprehensif di bidang legislatif maupun eksekutif. Kini, pasca tidak lagi memegang jabatan publik, Nova memiliki keleluasaan waktu dan energi yang lebih untuk berkontribusi ke partai.
Keunggulan Nova Iriansyah di bursa ini terutama: jejaring politik dan pengalaman administrasi pemerintahan. Ia memahami birokrasi Aceh luar-dalam dan memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh kunci di Aceh maupun Jakarta hasil pengalamannya memimpin daerah. Nova juga memiliki rekam jejak membesarkan Demokrat Aceh; di eranyalah Demokrat sempat berjaya di Aceh sebelum dinamika internal beberapa tahun terakhir. Sebagai mantan ketua DPD, Nova paham betul seluk-beluk mesin partai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu argumen kuat mendukung Nova adalah bahwa ia sudah selesai dengan “ambisi jabatan” personal. Nova telah menapaki karier politik hingga puncak di eksekutif maupun legislatif, sehingga diasumsikan tidak lagi mengejar posisi kedudukan tertentu. Hal ini bisa menjadi nilai positif karena Nova dapat fokus penuh mengurusi partai tanpa distraksi mengejar jabatan lain. Sejalan dengan prinsip party building, figur yang tidak sedang memburu kursi eksekutif/legislatif cenderung lebih totalitas dalam konsolidasi partai.
Apalagi, usia Nova yang memasuki kepala enam kerap diidentikkan dengan posisi elder statesman yang berperan sebagai pembina, bukan lagi petarung kekuasaan. Dengan demikian, Nova berpeluang menjadi sosok “pemimpin transisi” yang menyiapkan regenerasi Demokrat Aceh ke depan, sambil memastikan partai tetap solid menghadapi Pemilu 2029.
Namun, tantangan bagi Nova Iriansyah adalah pertanyaan mengenai freshness dan semangat pembaruan. Sebagian kalangan mungkin melihat kepemimpinannya dulu perlu dievaluasi mengapa Demokrat Aceh sempat menurun atau mengalami stagnasi? Apakah Nova mampu menawarkan terobosan baru, atau justru partai butuh figur lain yang lebih segar? Nova juga harus mempertimbangkan bahwa mengulang kepemimpinan oleh orang yang sama bisa memicu friksi kalau tidak dikelola baik. Meski demikian, posisinya sebagai figur senior bisa mendamaikan faksi-faksi Nova relatif netral terhadap kelompok-kelompok kader yang ada saat ini karena statusnya sempat di luar struktur aktif.
Secara politik, Nova berrelasi baik dengan pusat. Ia dikenal dekat dengan SBY sejak era pemerintahan SBY, dan hubungannya dengan AHY juga terjaga. Bila DPP menginginkan figur berpengalaman dan proven, Nova adalah kandidat yang sulit diabaikan. Kombinasi “pengalaman dan fokus partai” menjadi jualan utama Nova Iriansyah. Jika ia maju, bisa jadi fokus kampanyenya adalah “mengembalikan kejayaan Demokrat Aceh” dengan modal pengalaman dan jaringan yang dia miliki, sembari berjanji akan total membina kader tanpa kepentingan pribadi lain.
Arif Fadillah: Sekretaris DPD yang Merakyat dan Organisatoris
Dari kalangan internal lainnya, Arif Fadillah merupakan tokoh muda yang patut diperhitungkan. Saat ini Arif menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh, mendampingi kepemimpinan Muslim sebelumnya. Rekam jejak Arif menunjukkan kapasitasnya sebagai kader organisatoris yang bertumbuh dari bawah. Dalam bursa kali ini, Arif disebut sebagai salah satu kandidat yang memiliki pengalaman teknis dan organisatoris mumpuni di tubuh partai.
Beberapa poin keunggulan Arif Fadillah antara lain:
• Pengalaman Kaderisasi dan Administrasi Partai: Sebagai Sekretaris DPD, Arif berperan penting mengelola administrasi partai dan mengorkestrasi kebijakan yang diinstruksikan Ketua DPD. Ia berada di ring satu kepemimpinan Demokrat Aceh, sehingga sangat memahami dinamika internal, struktur hingga tingkat cabang, serta tahu apa yang bekerja dan tidak dalam mesin partai selama ini. Kemampuan Arif menjalankan organisasi relatif teruji kepemimpinan Muslim di DPD Aceh dibantu oleh Arif dalam hal konsolidasi dan koordinasi dengan DPC-DPC. Banyak program partai di Aceh yang dikomunikasikan Arif secara efektif ke akar rumput, menunjukkan kapasitas manajerialnya.
• Gaya Komunikasi Populis: Arif dikenal memiliki gerakan yang komunikatif dan merakyat. Ia kerap turun ke tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial atau politik dan piawai membangun komunikasi dua arah. Di internal Demokrat Aceh sendiri, Arif cukup diterima oleh kader-kader muda maupun senior, karena pendekatannya yang egaliter. Modal sosial Arif di internal tergolong kuat ia tidak memiliki kubu yang memusuhinya secara signifikan, sehingga bisa menjadi figur pemersatu. Di eksternal, meski belum setenar tokoh lain, Arif mulai dikenal sebagai politisi muda Demokrat yang enerjik dan dekat dengan masyarakat.
• Akar Kepartaian yang Kuat: Arif Fadillah adalah kader asli Demokrat Aceh. Kariernya dibesarkan dari berbagai posisi, mulai sayap partai hingga struktur DPD. Ia memiliki loyalitas dan pemahaman ideologi partai yang kental, sama halnya dengan HT Ibrahim dan Nova Iriansyah. Kelebihannya, Arif relatif bebas beban masa lalu dan merepresentasikan generasi baru Demokrat Aceh. Kader-kader milenial di Demokrat bisa jadi melihat Arif sebagai ikon perubahan generasi. Pengalaman Arif di berbagai organisasi eksternal (OKP atau lembaga kemasyarakatan) juga mengasah kemampuan lobi dan jaringannya di luar partai, suatu nilai tambah bagi ketua partai di era kolaborasi lintas sektor.
Kendati demikian, Arif Fadillah masih harus berjuang pada aspek elektabilitas publik. Namanya tidak sepopuler Illiza atau Nova di kancah politik Aceh secara luas. Jika kontestasi ditentukan oleh pertimbangan elektoral murni, Arif mungkin kalah pamor dari figur eksternal seperti Illiza atau Bupati aktif seperti Armia Fahmi. Akan tetapi, jika DPP menitikberatkan pembenahan institusional dan kaderisasi internal, Arif adalah kandidat kuat.
Ia bisa dikatakan representasi “the right man from within” orang dalam yang cakap dan loyal. Apalagi mengingat pesan agar Demokrat Aceh ke depan dipimpin sosok yang mampu menghidupkan konsolidasi kepartaian dan merapikan mesin partai secara rutin, Arif punya kompetensi di ranah itu.
Arif Fadillah juga bebas dari kepentingan jabatan publik saat ini, sehingga dapat mencurahkan tenaga sepenuhnya. Jika terpilih, ia akan fokus membenahi partai tanpa terganggu urusan di pemerintahan atau parlemen. Kondisi “fokus 100%” inilah yang diyakini sejumlah kalangan sangat dibutuhkan, agar Ketua Demokrat Aceh berikutnya tidak menjadikan partai sebagai kendaraan semata.
Tantangan bagi Arif ialah meyakinkan DPP bahwa meski ia belum memiliki jabatan tinggi atau popularitas luas, kapasitas kepemimpinannya cukup untuk mengangkat performa Demokrat Aceh. Di sinilah dukungan kader daerah dan soliditas internal berperan: bila mayoritas DPC menginginkan figur muda dan organisatoris, Arif bisa menjadi kuda hitam yang memenangkan Musda.
Kandidat Lain: Nurdiansyah Alasta dan Armia Fahmi
Selain empat nama di atas, terdapat beberapa figur lain yang juga dibahas walau dinilai punya nilai strategis yang lebih kecil. Dua di antaranya adalah Nurdiansyah Alasta dan Armia Fahmi.
Nurdiansyah Alasta merupakan salah satu kader internal Demokrat Aceh. Namanya disebut dalam pembahasan sebagai kader dengan pengalaman teknis dan organisatoris, sejajar dengan Arif Fadillah. Nurdiansyah mungkin kurang terdengar di publik karena lebih berperan di balik layar partai. Ia barangkali pernah menjabat posisi penting di kepengurusan (misalnya wakil sekretaris atau kepala biro di DPD). Kelebihan Nurdiansyah ialah pemahaman mendalam terhadap manajemen partai dan program-program Demokrat di Aceh.
Ia kemungkinan juga memiliki kedekatan dengan jaringan DPP tertentu, mengingat beredar kabar Nurdiansyah sempat digadang untuk peran strategis. Namun, kekurangan Nurdiansyah adalah daya tarik elektoral yang terbatas. Tidak seperti HT Ibrahim yang punya basis massa jelas atau Illiza yang dikenal luas, Nurdiansyah belum punya rekam jejak jabatan publik untuk diandalkan.
Apabila ia maju, besar kemungkinan perannya akan lebih sebagai pelengkap atau calon sekretris pendamping, kecuali jika terjadi kompromi internal yang mengejutkan dengan mengusung figur kurang populer demi kesepakatan tertentu. Dalam konteks logika Musda sehat, posisi Nurdiansyah cenderung berada di bawah bayang-bayang Arif Fadillah sebagai sesama kader organisatoris, kecuali jika ia mampu menawarkan konsep pembaruan luar biasa yang membuat DPP tertarik.
Armia Fahmi adalah Bupati Aceh Tamiang saat ini dan termasuk figur eksternal yang menguat selain Illiza. Armia membawa modal elektoral regional yang cukup, terutama di wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Sebagai kepala daerah aktif, ia punya popularitas tinggi di daerahnya, mesin birokrasi yang bisa mendukung, serta track record kepemimpinan publik. Bagi Demokrat, figur bupati yang sukses bisa mendongkrak citra partai di daerah tertentu, apalagi bila basis suara Demokrat di Aceh Tamiang belum kuat. Armia juga mewakili wajah baru di tubuh Demokrat Aceh ia bukan kader asli Demokrat, tetapi bisa jadi magnet elektoral jika bergabung. Langkah merekrut tokoh eksternal yang sedang menjabat bupati termasuk strategi rasional bagi partai untuk mendulang suara.
Kendati demikian, mengusung Armia Fahmi sebagai ketua DPD memiliki sejumlah kendala. Pertama, legitimasi internal: Kader Demokrat Aceh bisa merasa terpinggirkan jika sosok luar tiba-tiba memimpin mereka. Ini berpotensi memicu resistensi, kecuali bila DPP melakukan pendekatan intens dan menjamin posisi kader lain dalam struktur. Kedua, komitmen Armia terhadap partai perlu teruji.
Apakah ia bersedia meninggalkan atau mengurangi perannya sebagai Bupati demi fokus partai? Atau mungkinkah ia hanya akan menjadi “petugas partai” paruh waktu? Jika jawabannya meragukan, DPP mungkin pikir-pikir mengingat syarat ketua adalah figur yang mampu mengabdikan diri penuh dan selesai dengan urusan pribadinya. Ketiga, relasi politik lokal: Armia bukan kader Demokrat, sehingga jejaringnya di internal mungkin minim. Ia harus siap bekerja ekstra untuk merangkul struktur partai dari nol.
Meski Armia Fahmi punya elektabilitas tinggi di masyarakat, DPP Demokrat akan menimbang kepentingan jangka panjang. Bila targetnya murni mendongkrak suara legislatif 2029, memasang Armia atau Illiza sebagai ketua bisa jadi pilihan logis. Tetapi jika targetnya penguatan organisasi, kader internal mungkin lebih diutamakan. Dilema ini kembali pada preferensi AHY dan SBY sebagai pemegang kompas akhir penentuan.
Selain Nurdiansyah dan Armia, beredar pula spekulasi tentang figur kompromi lainnya yang bisa muncul sebagai jalan tengah apabila persaingan utama buntu. Namun hingga kini, nama di luar yang sudah disebut belum mengemuka jelas di ruang publik. Boleh jadi tokoh dimaksud adalah semisal anak muda jebolan pusat yang dikirim ke Aceh (misal Rian Syaf, Plt Ketua saat ini), atau tokoh senior non-partisan. Skenario itu barangkali dipersiapkan jika kubu-kubu yang ada tak mencapai titik temu.
Walau demikian, apapun bisa terjadi menjelang Musda, tergantung dinamika dukungan DPC, manuver DPP, dan lobi-lobi belakang layar. Yang pasti, partai mesti berhati-hati agar proses pemilihan tidak terjebak transaksi politik semata. Seperti diingatkan oleh Dr. Kemal Fasya, Musda harus dijauhkan dari praktik kompromi elitis yang mengorbankan esensi demokrasi internal. Politik dagang sapi (barter jabatan) mungkin efektif jangka pendek, tapi jangka panjang memicu fragmentasi dan perasaan disenfranchisement di kalangan kader. Maka, integritas proses Musda menjadi taruhan penting agar ketua terpilih kelak punya legitimasi kuat dan didukung solid oleh seluruh lapisan partai.
Menatap 2029: Kriteria Pemimpin Ideal dan Agenda Besar
Siapapun yang akhirnya memimpin Demokrat Aceh periode 2026 - 2031 akan langsung dihadapkan pada target besar Pemilu 2029. Ujian terberat ketua baru adalah memastikan eksistensi dan kejayaan partai di Pemilu legislatif serta Pilkada serentak 2029. Targetnya tentu bukan lagi sekadar bertahan atau memenuhi ambang batas, melainkan menjadikan Demokrat kembali dominan menempatkan kader-kadernya di kursi eksekutif daerah maupun legislatif di berbagai tingkatan. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu mengawinkan kerja-kerja organisasi dengan strategi elektoral berbasis data dan realitas sosial Aceh. Pemilih masa kini semakin pragmatis; partai yang gagal menunjukkan kinerja nyata dan arah jelas akan ditinggalkan pemilih[64].
Dari uraian di atas, dapat disarikan beberapa kriteria pemimpin ideal Demokrat Aceh ke depan:
• Memiliki kapasitas jelas dan teruji: Figur ketua harus punya rekam jejak kinerja, integritas, dan kemampuan memimpin yang sudah terbukti. Entah itu pengalaman memenangkan pemilu, memimpin pemerintahan, atau membesarkan organisasi. HT Ibrahim, Illiza, Nova termasuk memenuhi kriteria ini dengan caranya masing-masing. Mereka harus mampu menjawab pertanyaan: apa yang sudah Anda lakukan untuk partai/masyarakat, dan apa buktinya?
• Bebas dari agenda pribadi yang mengganggu: Ketua DPD wajib “selesai dengan urusan pribadinya”. Ia tidak boleh lagi disandera ambisi pribadi yang belum tuntas, entah mengejar jabatan lebih tinggi, menyelesaikan perkara hukum, atau konflik kepentingan bisnis. Jika masih ada baggage semacam itu, dikhawatirkan partai akan dikorbankan demi kepentingan lain. Idealnya, ketua baru fokus 100% untuk partai selama masa jabatannya. Inilah mengapa figur seperti Nova (yang tak lagi cari jabatan) atau Arif (yang bukan pejabat publik) relatif memenuhi syarat ini. Illiza dan HT Ibrahim perlu memastikan kesanggupan mereka membagi fokus, mengingat keduanya tengah memegang amanah eksekutif/legislatif.
• Restu dan dukungan kuat DPP: Secara realistik, restu Ketua Umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi SBY adalah penentu utama komposisi kepemimpinan Demokrat di daerah. Struktur Demokrat sangat top-down dalam hal keputusan strategis. Karena itu, calon ketua harus mampu meyakinkan DPP bahwa dia bisa mengamankan kepentingan pusat di Aceh, khususnya untuk kemenangan 2029. Kepentingan pusat mencakup perolehan kursi DPR RI, pencalonan presiden (bila Demokrat mengusung atau berkoalisi), serta menjaga nama baik partai. DPP juga pasti mempertimbangkan relasi ketua DPD dengan pemerintah lokal dalam hal ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dari Partai Aceh. Ketua Demokrat Aceh harus sanggup bekerjasama maupun bersikap kritis secara proporsional terhadap gubernur demi kepentingan rakyat Aceh. Kemampuan lobi dan networking figur kandidat dengan para petinggi pusat dan tokoh Aceh lain akan menjadi nilai plus.
• Kemampuan konsolidasi dan memimpin mesin partai: PR besar lainnya adalah menghidupkan konsolidasi kepartaian yang sempat melemah. Ketua baru harus inklusif merangkul semua faksi dan elemen di partai, menutup ruang konflik internal yang berlarut-larut. Kemampuan membangun tim kerja yang solid dari tingkat DPD hingga ranting sangat krusial. Tidak ada ruang lagi bagi terbentuknya blok-blok kekuasaan kecil yang saling menegasikan di Demokrat Aceh. Jadi, figur ketua harus berjiwa pemersatu, adil dalam memperlakukan kader, serta tegas memberantas benih perpecahan. Gaya kepemimpinannya harus mampu menginspirasi kader untuk bekerja rutin, bukan hanya menjelang pemilu. Ini selaras dengan konsep party institutionalization yang disinggung sebelumnya. Kader di daerah perlu dilibatkan aktif sehingga merasa memiliki partai, bukan dimobilisasi hanya ketika perlu.
• Visi strategis jangka panjang: Pemimpin ideal tentu yang punya visi melampaui 5 tahun, memikirkan nasib partai 10 tahun ke depan. Ia mesti bisa membuat Demokrat Aceh relevan kembali di mata publik Aceh secara berkelanjutan. Misalnya, melalui program pro-rakyat yang konsisten, positioning politik yang jelas terhadap isu-isu Aceh (seperti ekonomi, pendidikan, Syariat Islam, perdamaian GAM-RI, dll), serta kaderisasi calon pemimpin muda untuk masa depan. Ketua DPD baru juga diharapkan memaksimalkan hubungan dengan pemerintah pusat yang kebetulan saat ini Partai Demokrat memiliki sejumlah kader menjabat menteri (di Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle akhir 2025). Akses kepada program nasional bisa menjadi instrumen penting membesarkan partai di daerah misalnya memperjuangkan proyek atau bantuan pusat ke Aceh melalui jalur partai. Pemimpin yang cakap akan memanfaatkan peluang ini bukan sekadar untuk citra, tetapi betul-betul menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, sehingga Demokrat dirasakan kehadirannya di tengah rakyat.
Pada akhirnya, penentuan Ketua Demokrat Aceh berada di tangan DPP (AHY dan SBY), namun aspirasi kader di daerah juga tak bisa diabaikan. Idealnya, DPP menangkap sinyal siapa yang paling didukung mayoritas kader Aceh agar legitimasi kepemimpinan baru kuat. Jika pusat dan daerah sejalan, Demokrat Aceh akan lebih mudah dikonsolidasikan. Ujung akhirnya tetap keputusan pada pemilik partai dan elit partai artinya partai tetap sentralistik tidak menjadikan musyawarah mufakat sebagai kunci dalam memilih pemimpin secara kepartaian.
Jangan sampai salah menempatkan orang maka berdampak pada keberlanjutkan dan eksistensi Partai Demokrat Aceh, semua dipertaruhkan secara serius. Intinya jangan sampai kepentingan segelintir elit di DPP merusak citra dan eksistensi partai di masa mendatang. Semua harus di kaji secara komperhensif dengan berbagai sudut pandang, maupun pendekatan SWOT atau Dinamika Sistem.
Dari nama-nama yang ada, HT Ibrahim tampak menonjol sebagai paket komplet tercerminkan ia kader internal berpengalaman, punya elektabilitas cukup, dan disukai akar rumput. Illiza menawarkan gebrakan besar dengan modal elektoral tinggi dan efek kejut figur perempuan, namun waktu dan mekanismenya harus pas agar tidak menimbulkan gejolak. Nova Iriansyah menyumbang kebijaksanaan dan pengalaman panjang, cocok sebagai stabilisator partai. Arif Fadillah merepresentasikan semangat baru dan piawai dalam organisasi, yang bisa menjadi penggerak mesin partai. Nurdiansyah dan Armia Fahmi adalah variabel tambahan satu simbol kader setia berkemampuan teknis, satu lagi simbol populisme lokal yang memperkaya opsi tapi mungkin bukan prioritas utama.
Siapapun yang akhirnya terpilih, tugas yang menanti sungguh berat: membangun partai, menjahit kembali perbedaan, mengonsolidasikan kekuatan, dan memenangkan kepercayaan publik Aceh. Demokrat Aceh tidak butuh pemimpin yang sekadar ingin berkuasa; ia butuh pemimpin yang mau bekerja dan berkorban demi kebesaran partai.
Selebihnya, sejarah politik Aceh yang akan menjadi hakim atas sukses tidaknya kepemimpinan tersebut. Yang jelas, waktu terus berjalan menuju 2029 Demokrat Aceh harus segera bangkit dengan nahkoda baru, agar kapal besar berlambang mercy ini kembali berlayar kencang mengarungi gelombang politik di Bumi Serambi Mekkah.
Penulis: Ratnalia Indriasari - Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI)
Sebelumnya
