DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nama Muzakir Manaf atau Mualem masuk dalam tiga besar kategori Highest Engagement versi riset tahunan Deep Intelligence Research (DIR). Dalam laporan bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”, Gubernur Aceh itu membukukan 337.185.381 engagement dengan jangkauan audiens 1.693.330.015 sepanjang 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026.
Angka itu menempatkan Mualem di bawah Dedi Mulyadi dan Pramono Anung dalam kategori yang sama. Namun bagi Aceh provinsi dengan populasi jauh lebih kecil dibanding Jawa Barat dan DKI Jakarta capaian tersebut mencerminkan intensitas atensi publik yang tak bisa dipandang remeh.
DIR menganalisis 1.887.196 pemberitaan kepala daerah tingkat provinsi di 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik. Di saat yang sama, lembaga ini merekam 4.573.206 percakapan di media sosial, mulai dari X, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, hingga YouTube. Total engagement seluruh gubernur mencapai 5,6 miliar lebih, dengan audiens terpapar hampir 33,8 miliar.
Dalam lanskap besar itu, Mualem tampil lewat dua poros isu: kearifan lokal dan respons kebencanaan. November 2025 menjadi titik krusial ketika banjir besar melanda Sumatera dan Aceh. Respons pemerintah daerah, termasuk langkah koordinasi lintas sektor, menjadi bahan sorotan publik. Pada fase inilah persepsi kepemimpinan diuji bukan hanya lewat kebijakan substantif, melainkan juga melalui kecepatan komunikasi.
DIR mencatat tiga kluster isu dominan yang membentuk persepsi publik terhadap para gubernur. Pertama, implementasi Program Strategis Nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, ketangkasan menghadapi krisis seperti bencana alam. Ketiga, isu integritas dan relasi dengan lembaga pengawas maupun legislatif daerah.
Pada kluster kedua, Aceh termasuk wilayah yang menjadi barometer. Intensitas pemberitaan dan percakapan digital melonjak seiring eskalasi bencana. Dalam konteks ini, eksposur terhadap Mualem bukan semata hasil agenda komunikasi, tetapi akumulasi situasi darurat yang menuntut kehadiran simbolik sekaligus administratif seorang gubernur.
Menariknya, riset tersebut juga menunjukkan disparitas sentimen antara media massa dan media sosial. Media arus utama mencatat sentimen positif hingga 79 persen. Sebaliknya, media sosial menjadi arena yang lebih cair apresiasi bercampur kritik. Platform X tercatat paling kritis dengan engagement relatif rendah, sementara Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube menjadi ruang distribusi narasi yang lebih luas.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menyebut tahun pertama pemerintahan sebagai fase pembentukan legitimasi. Di era algoritma, kata dia, kepala daerah tak cukup bekerja administratif. Mereka dituntut membaca emosi publik, mengelola percakapan digital, sekaligus memastikan kebijakan hadir secara solutif dan terkomunikasikan secara transparan.
Bagi Mualem, rapor digital ini menyodorkan dua hal sekaligus: capaian atensi dan pekerjaan rumah. Engagement ratusan juta menunjukkan daya jangkau narasi kepemimpinannya. Namun di saat yang sama, tingginya percakapan publik berarti ekspektasi yang tak kalah besar.
Di Aceh, di mana identitas lokal dan memori konflik masih membentuk kesadaran kolektif, kepemimpinan tak hanya dinilai dari angka pembangunan. Ia juga diukur dari sensitivitas terhadap nilai, respons terhadap krisis, dan kemampuan menjaga harmoni politik daerah.
Rapor setahun itu belum menjadi vonis akhir. Tetapi ia memberi gambaran tentang bagaimana publik digital membaca Mualem: sebagai gubernur yang hadir dalam pusaran isu besar--dan karenanya, terus berada dalam sorot perhatian.
Sebelumnya
