Landmark di Jerman. [Dok. net]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Benua Eropa memang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara dibuat pusing karena sejumlah masalah. 

Mulai dari energi, inflasi, politik hingga potensi resesi. Berikut rangkumannya sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (20/10/2022).

Krisis Biaya Hidup Inggris hingga Gonjang-Ganjing Politik

Krisis ekonomi di kerajaan Inggris makin nyata dan mendalam. Ini bukan hanya soal energi semata, tapi juga terkait juga masalah inflasi dan kemiskinan yang merajalela.

Kisruh di pasar obligasi pun sempat terjadi. Yang diyakini memunculkan petaka finansial.

Mayoritas ekonom sepakat bila persoalan Inggris dipicu oleh tindakan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson ketika berkuasa, menarik keluar Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (UE) pada 1 Januari 2020. Sejak itu, Inggris mular dilanda kelangkaan barang.

Pasca Brexit terjadi keriwehan yang luar biasa pada praktik perdagangan luar negeri kerjaaan. Inflasi diperparah oleh lonjakan harga energi akibat pasokan tersendat pasca perang Ukraina-Rusia

Kenaikan harga energi makin memperparah krisis. Ini membuat banyak warga terlilit.

Kenaikan ini sendiri didorong oleh naiknya harga bahan bakar setelah serangan Rusia ke Ukraina. Inggris dan beberapa sekutunya melemparkan embargo atas beberapa bahan bakar asal Rusia.

Kenaikan harga energi mendorong barang lain naik. Ini juga termasuk makanan.

Di September 2022, inflasi Inggris berada di level 10,1% secara year-on-year (yoy). Ini merupakan yang tertinggi selama 40 tahun.

Mahalnya energi dan inflasi tinggi kemudian telah membuat warga mulai kesulitan dalam mendapatkan pangan. Sebuah laporan terbaru di satu sekolah di Lewisham, London Tenggara, memberitahu badan amal Chefs in Schools tentang seorang anak yang 'berpura-pura membawa kotak makan yang kosong'.

Selain itu, kenaikan biaya hidup ini menjadi faktor pendorong lebih banyak perempuan menjadi PSK. Di awal musim panas negara itu saja, dimulai Juni dan berakhir September, ada tambahan 1/3 perempuan menjadi PSK.

Data English Collective of Prostitution, yang dikutip akhir bulan lalu, mengatakan banyak warga yang menjadi PSK ini merupakan orang tua tunggal. Di Inggris prostitusi indoor diizinkan pemerintah.

Sementara itu, mengutip Survey Resolution Foundation, dalam kurun waktu itu sampai dengan pandemi 2020, rata-rata pendapatan kelas pekerja hanya naik 0,7% pertahun. Ini jauh dari rekaman dekade sebelumnya sebesar 2,3% (antara 1961-2005).

Gonjang Ganjing Politik

Masalah ekonomi merambat pula ke ketidakpercayaan pada Perdana Menteri (PM) baru Liz Truss. Wanita yang terpilih 6 September itu, kini sedan diserang most tidak percaya, bahkan oleh partainya sendiri di parlemen.

Sejumlah anggota Partai Konservatif (Tory) bahkan memintanya mundur. Ia dianggap tidak becus mengatasi krisis ekonomi saat ini.

"Negara kita, rakyatnya, partai kita pantas mendapat lebih baik," ujar salah satu politisi Andrew Bridgen.

Truss membuat heboh saat mewacanakan kebijakan pemotongan pajak (tax cut). Salah satu poinnya adalah penghapusan pajak senilai US$ 48 miliar, tanpa pengurangan belanja negara, termasuk 45% pajak penghasilan ke penerima tertinggi.

Truss juga berencana mengangkat batas bonus bankir. Downing Street juga membalikkan rencana kenaikan pajak perusahaan serta kenaikan baru-baru ini dalam kontribusi asuransi nasional.

Hal itu dipandang sebagai 'racun politik'. Apalagi warga Inggris kini menghadapi krisis biaya hidup.

Jajak pendapat YouGov untuk surat kabar The Times mengatakan 43% pemilih Partai Konservatif menginginkan Truss mundur di Downing Street. Mengutip Guardian, sebanyak 100 surat tidak percaya dilaporkan telah diajukan oleh anggota parlemen Partai Komservatif.

Prancis: "Kiamat" BBM-Listrik karena Mogok Inflasi

Prancis kini mengalami ancaman kelangkaan bahan bakar di seluruh negeri. Hal itu akibat pemogokan pekerja kilang minyak.

Aksi sudah dilakukan sejak pekan lalu, diawaki pekerja TotalEnergies. Mereka menuntut kenaikan gaji di tengah tingginya inflasi.