Pemrotes memadati jalan-jalan utama di Hong Kong. [Foto: Hector Retamal/AFP]

DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Ribuan orang berkumpul di Hong Kong pada Jumat pagi menyerukan agar pemimpin wilayah itu mengundurkan diri dan pemerintah membatalkan rancangan undang-undang ekstradisi kontroversial yang akan memungkinkan para tersangka dikirim ke China untuk diadili, ketika kota semi-otonomi itu bergulat dengan krisis politik dalam beberapa dekade.

Demonstran, menanggapi panggilan yang dibagikan melalui media sosial, mulai tiba di luar Kompleks Dewan Legislatif sekitar jam 7 pagi.

Orang-orang didesak untuk memperbarui protes mereka setelah batas waktu Kamis sore bagi pemerintah untuk menanggapi tuntutan mereka berlalu tanpa tanggapan resmi. Banyak siswa berpakaian hitam.

"Kami ingin memperjuangkan kebebasan kami," kata siswa sekolah 17 tahun Chan Pak-lam kepada Reuters.

"Kami ingin undang-undang itu dicabut, tidak ditangguhkan. Saya akan tinggal di sini sampai malam ini, mungkin jam 10 malam. Jika pemerintah tidak merespons, kami akan datang lagi."

Orang-orang di Hong Kong telah berbaris dalam jutaan bulan ini untuk menentang undang-undang yang mereka khawatirkan akan merongrong independensi peradilan Hong Kong dan memperketat cengkraman Cina di kawasan semi-otonom.

Gerakan ini telah berkembang menjadi kecaman yang lebih besar dari Ketua Eksekutif Carrie Lam, yang mengumumkan pada 15 Juni bahwa ia akan menangguhkan RUU tersebut, tetapi berhenti untuk mencabut sepenuhnya.

Para pengunjuk rasa diminta untuk "berpiknik" di luar badan legislatif, yang ditutup untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa.

Penyelenggara juga menyerukan protes di jalan dan transportasi umum, dan mendesak orang untuk berkumpul di bagian lain kota untuk menunjukkan dukungan mereka.

"Pemerintah masih belum menanggapi tuntutan kami," kata Poyee Chan, 28, kepada kantor berita AFP.

"Setelah beberapa hari ... mereka semua berbicara omong kosong dan saling menyalahkan, jadi saya merasa kita perlu keluar dan memberi tahu mereka: kita warga negara tidak akan menerima tanggapan palsu seperti itu."

Rob JBBride dari Al Jazeera mengatakan bahwa sementara penyelenggara mengatakan mereka berusaha untuk menghentikan Hong Kong, pemerintah sendiri telah mencegah upaya itu dengan menutup gedung legislatif dan kompleks pemerintah, dan memberikan hari libur kepada staf.

Dia menambahkan bahwa aksi unjuk rasa berisiko kehilangan momentum setelah dua juta orang berbaris di jalan-jalan Minggu lalu, katanya.

"Kau benar-benar mengerti bahwa kita sedang mencapai semacam jeda," kata McBride dari luar legislatif.

"Penyelenggara belum menyerukan unjuk rasa massa lainnya. Bagian dari masalahnya adalah bagaimana Anda mengalahkan dua juta orang. (Tapi) alasan protes mereka; kasus-kasus yang membuat orang turun ke jalan dalam jumlah demikian telah dijinakkan oleh pemerintah sendiri dengan menangguhkan RUU ekstradisi ini. Untuk saat ini setidaknya pemerintah telah mundur. "

Sejak dikembalikan ke China pada tahun 1997, Hong Kong telah diperintah dengan apa yang disebut formula "satu negara, dua sistem" yang memungkinkan kebebasan penduduk kota tidak dinikmati di daratan Tiongkok.

Tetapi banyak orang di Hong Kong semakin takut dengan pengetatan Beijing atas kota dan apa yang mereka lihat sebagai erosi kebebasan sipil.

Oposisi terhadap RUU tersebut telah menyatukan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan hak asasi manusia dengan para aktivis mahasiswa dan komunitas bisnis dan keuangan yang secara tradisional lebih konservatif, di tengah kekhawatiran proposal-proposal itu akan memaparkan orang-orang pada sistem peradilan yang terpolarisasi dan dipolitisasi di daratan dan melemahkan status Hong Kong sebagai keuangan global pusat. (red/aljazeera)