DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Aceh tumbuh pada kisaran 4,6 - 5,1 persen sepanjang 2026. Percepatan pemulihan pascabencana dan investasi swasta diharapkan menjadi penggerak, sementara peluang ekspor serta pengembangan usaha masyarakat terus diperkuat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan proyeksi tersebut dalam Aceh Economic Forum (AEF) di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/10/2026).
Menurut Agus, pemulihan aktivitas ekonomi membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta kementerian dan lembaga. Pertanian, perdagangan, dan konstruksi menjadi sejumlah sektor penting dalam menopang perekonomian Aceh. Kisaran pertumbuhan tersebut masih merupakan perkiraan untuk keseluruhan tahun 2026.
Sebagai gambaran perkembangan yang telah tercatat, Badan Pusat Statistik Aceh melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 sebesar 4,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi investasi, Pemerintah Aceh memasang target Rp9,8 triliun pada 2026. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ramadhani, menyebut realisasinya hingga semester I mencapai sekitar Rp3 triliun atau 31 persen dari target.
Dalam forum yang sama, Ramadhani menekankan pentingnya investasi yang memperbesar kegiatan pengolahan di daerah. Hasil pertanian dan perkebunan perlu dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Kita perlu bertransformasi menjadi ekonomi yang mampu menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi,” ujarnya.
Pemerintah Aceh memusatkan pengembangan investasi pada empat bidang, yakni infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta kawasan investasi.
Menurut Ramadhani, upaya menarik modal perlu disertai kesiapan infrastruktur, kepastian kebijakan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Masyarakat sekitar juga perlu memperoleh manfaat melalui kesempatan bekerja dan transfer pengetahuan.
Peluang pertumbuhan juga datang dari perdagangan komoditas. Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Anisha Wirasti Cahyaningrum, menilai kenaikan harga komoditas global membuka kesempatan bagi Aceh meningkatkan pendapatan ekspor, terutama dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO, migas, dan hasil perkebunan.
Namun, peluang tersebut beriringan dengan tekanan terhadap harga barang impor, khususnya pangan. Kenaikan harga dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan menggerus daya beli.
Anisha mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi melalui koordinasi BI, pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan permintaan negara mitra dagang juga perlu diperhatikan karena perlambatan ekonomi global dapat memengaruhi pasar ekspor Aceh.
Pada skala usaha masyarakat, BI Aceh mendorong pengembangan wastra sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Regenerasi perajin menjadi perhatian karena banyak pelaku kerajinan kain tradisional Aceh telah berusia lanjut.
“Wastra ini salah satu budaya yang ada di Aceh dan perlu kita gaungkan agar warisan ini tidak hilang,” kata Agus.
Pembinaan dilakukan melalui pelatihan menenun, menyulam, pengembangan motif, serta peningkatan kemampuan desainer lokal dengan melibatkan desainer nasional. Promosi melalui peragaan busana dan kegiatan nasional diharapkan memperluas pasar produk Aceh.
Upaya tersebut turut ditampilkan dalam Meuseuraya Festival yang berlangsung pada 22 - 25 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Dekranasda dari 23 kabupaten/kota bersama Pemerintah Aceh.
Secara keseluruhan, sekitar 150 UMKM dari berbagai sektor, termasuk wastra dan kuliner, mengikuti festival tersebut. BI Aceh menargetkan transaksi Rp5 miliar selama kegiatan, dengan rata-rata kunjungan sekitar 1.200 orang per hari.
