Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggelar Aceh Upstream Oil and Gas Supply Chain Management Summit 2026 di Banda Aceh, Senin (2/2/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggelar Aceh Upstream Oil and Gas Supply Chain Management Summit 2026 di Banda Aceh, Senin (2/2/2026).
Forum strategis ini mempertemukan pemerintah, regulator, dan pelaku industri hulu migas dalam upaya memperkuat kolaborasi demi mendorong peningkatan produksi energi dari Tanah Rencong.
Pertemuan tersebut menegaskan kembali posisi Aceh sebagai salah satu daerah penopang produksi energi nasional, sekaligus mendorong agar peran daerah semakin besar dalam rantai nilai industri migas.
Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun, menekankan bahwa Aceh tidak ingin hanya menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pusat pertumbuhan industri turunan migas.
“Hari ini Aceh sudah berkontribusi terhadap produksi nasional. Tantangannya adalah mencari temuan-temuan baru dan memastikan seluruh potensi yang ada bisa dikembangkan. Kegiatan ini salah satunya upaya memperkuat posisi Aceh agar produksi meningkat dan memberi dampak nyata bagi daerah,” ujar Nasir.
Menurutnya, peningkatan produksi migas bukan semata soal angka lifting, tetapi berkaitan erat dengan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Semakin tinggi produksi, semakin besar pula kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga menyoroti pentingnya peran BPMA agar mendapat porsi strategis dalam pengelolaan blok migas bersama investor asing, termasuk perusahaan energi asal Timur Tengah, Mubadala.
“Kita terus berkoordinasi agar plan of development mereka menyesuaikan dengan kebutuhan Aceh dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini harus saling menguntungkan,” kata Nasir.
Pemerintah Aceh mendorong agar kehadiran investor besar tidak berhenti pada kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga ikut membangun fondasi hilirisasi industri di daerah.
Beberapa gagasan yang diajukan antara lain menjadikan Arun sebagai fasilitas pendukung industri migas serta mendorong Sabang berperan sebagai basis logistik lepas pantai (offshore logistics base).
“Kalau ini disetujui, pertumbuhan industri kita ke depan sangat menjanjikan. Kita ingin ada efek berganda, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru di Aceh,” ujarnya optimistis.
Keseluruhan pembahasan dalam forum ini menunjukkan tekad Aceh untuk tidak lagi berada di pinggiran industri migas nasional. Pemerintah daerah, BPMA, dan para mitra industri berupaya membangun ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu, logistik, hingga hilirisasi.
“Kita ingin migas Aceh tidak hanya diambil, tetapi juga diolah dan memberi nilai tambah di sini. Itulah semangat kemandirian energi yang kita dorong,” ujarnya.
Pemerintah Aceh juga berharap partisipasi daerah melalui BUMD dapat mencapai sekitar 30 persen, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Di tengah dorongan peningkatan produksi, sektor hulu migas Aceh juga menghadapi tantangan akibat bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah kerja dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala BPMA, Nasri Djalal, mengakui gangguan tersebut berdampak langsung pada operasional sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terutama pada infrastruktur vital.
“Yang paling terdampak itu jaringan pipa. Banyak yang rusak dan bocor. Beberapa fasilitas, khususnya di Aceh Timur, sempat tidak bisa diakses sehingga pekerja tidak bisa masuk,” jelas Nasri.
Meski demikian, BPMA memastikan upaya pemulihan terus dilakukan secara bertahap bersama para operator.
“Per 1 Februari pukul 00.00, beberapa lapangan sudah mulai mengalirkan kembali produksi. Perusahaan seperti Triangle Pasir dan Medco sudah mulai berproduksi lagi,” katanya.
BPMA menargetkan seluruh fasilitas utama yang terdampak dapat kembali beroperasi normal paling lambat awal Maret. Percepatan pemulihan dinilai penting karena terhentinya produksi berdampak langsung pada penerimaan negara dan daerah.
“Kalau tidak berproduksi, tentu tidak ada minyak dan gas yang dijual. Artinya tidak ada penerimaan, baik bagi negara maupun bagi Aceh. Karena itu kita kebut perbaikan agar dampaknya tidak berkepanjangan,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
