Ismail Rasyid: Jalur Aceh–Penang Harus Hidup, Bukan Sekadar Berlayar

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pendiri sekaligus CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan konektivitas pelayaran dan logistik antara Aceh dan Penang, Malaysia.

Menurutnya, jalur tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai aktivitas mengoperasikan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Konektivitas Aceh�“Penang harus dibangun sebagai sebuah ekosistem perdagangan yang memiliki kepastian muatan, jadwal pelayaran, pasar, pelayanan kepelabuhanan, dan dukungan regulasi.

“Yang perlu kita hidupkan bukan sekadar kapalnya, melainkan seluruh ekosistem bisnis di belakang pelayaran itu. Kapal dapat berangkat sekali atau dua kali, tetapi tanpa muatan yang konsisten, jadwal yang pasti, dan pasar yang jelas, konektivitas tersebut tidak akan bertahan,” kata Ismail Rasyid kepada Dialeksis, Selasa (4/8/2026).

Ismail mengatakan, Aceh mempunyai posisi geografis yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan pasar Malaysia. Namun, keunggulan geografis itu belum otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi apabila tidak diikuti kemampuan mengonsolidasikan produk daerah.

Aceh, kata dia, memiliki beragam komoditas potensial, mulai dari kopi, hasil perikanan, minyak nilam, pinang, rempah-rempah, produk perkebunan, hasil pertanian, hingga produk olahan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Persoalannya, produk tersebut masih tersebar, volumenya tidak selalu stabil, kualitasnya belum seragam, dan sebagian pelaku usaha belum mampu memenuhi standar pasar ekspor.

“Karena itu, pekerjaan terbesar kita bukan hanya menyediakan kapal. Kita harus memetakan barang apa yang akan dikirim, berapa volumenya, siapa pembelinya, bagaimana standar produknya, siapa yang melakukan konsolidasi, dan bagaimana barang tersebut sampai ke pelabuhan dengan biaya yang kompetitif,” ujarnya.

Penang Bukan Sekadar Tujuan Akhir

Ismail menjelaskan, Penang tidak hanya dilihat sebagai pasar tujuan, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju jaringan perdagangan regional. Dari Penang, produk Aceh berpeluang terhubung dengan pasar lain di Semenanjung Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara.

Namun, peluang tersebut memerlukan perencanaan yang matang. Pelaku usaha Aceh harus memahami permintaan pasar, kualitas produk, kesinambungan pasokan, sertifikasi, sistem pengemasan, ketertelusuran produk, serta ketepatan waktu pengiriman.

“Pasar tidak cukup diyakinkan dengan semangat. Pembeli membutuhkan kepastian kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman. Apabila satu bulan barang tersedia, tetapi bulan berikutnya tidak ada, kepercayaan pasar akan sulit dibangun,” jelas pengusaha asal Aceh tersebut.

Ia menilai, pembukaan jalur Aceh�“Penang harus diikuti kegiatan pertemuan bisnis secara berkala antara produsen Aceh, eksportir, perusahaan logistik, pengelola pelabuhan, dan calon pembeli di Malaysia.

Pertemuan tersebut diperlukan agar pelayaran tidak berjalan berdasarkan perkiraan semata, melainkan didukung kontrak perdagangan atau setidaknya komitmen muatan yang terukur.

“Jangan sampai kapal sudah disiapkan, tetapi barang belum ada. Polanya harus dibalik. Kita petakan muatan, kita pastikan pembeli, kita siapkan sistem logistiknya, kemudian kapal berjalan secara terjadwal,” kata Ismail.

Muatan Pergi dan Pulang Harus Seimbang

Ismail juga mengingatkan pentingnya keseimbangan muatan dari Aceh menuju Penang dan sebaliknya. Menurutnya, kapal yang hanya terisi pada satu arah akan menghadapi struktur biaya yang tinggi sehingga tarif pengiriman sulit kompetitif.

Karena itu, selain mengidentifikasi produk ekspor dari Aceh, para pemangku kepentingan juga harus memetakan kebutuhan barang dari Malaysia yang dapat masuk melalui Aceh secara legal, efisien, dan tidak merugikan produsen lokal.

“Dalam bisnis pelayaran dikenal kebutuhan muatan balik. Kapal tidak boleh terus-menerus pulang dalam keadaan kosong. Harus ada keseimbangan perdagangan agar biaya operasional dapat ditekan dan tarif kepada pengguna jasa menjadi lebih rasional,” terangnya.

Ismail mengatakan, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan pelaku usaha, menyederhanakan koordinasi antarlembaga, memastikan kesiapan fasilitas, dan memberikan insentif pada fase awal.

Akan tetapi, konektivitas tersebut pada akhirnya harus mampu berdiri berdasarkan kelayakan komersial. Subsidi atau insentif, jika diberikan, sebaiknya bersifat terbatas, terukur, dan diarahkan untuk membentuk pasar.

“Pemerintah tidak harus menjadi pelaku bisnis, tetapi harus hadir menghilangkan hambatan. Dunia usaha membutuhkan kepastian pelayanan, kecepatan perizinan, kelancaran bea cukai, karantina, imigrasi, keamanan, dan prosedur kepelabuhanan yang sederhana,” katanya.

UMKM Tidak Boleh Dibiarkan Berjalan Sendiri

Menurut Ismail, konektivitas Aceh�“Penang juga harus membuka ruang bagi UMKM. Namun, pelaku UMKM tidak dapat dilepas untuk menghadapi pasar internasional seorang diri.

Dibutuhkan lembaga atau perusahaan agregator yang mengumpulkan produk, menjaga kualitas, menyiapkan kemasan, mengurus dokumen, serta memastikan volume pengiriman memenuhi kebutuhan pasar.

“Tidak semua UMKM harus menjadi eksportir. UMKM dapat fokus menghasilkan produk berkualitas, sedangkan proses konsolidasi, dokumentasi, pengiriman, dan pemasaran internasional ditangani oleh pihak yang memiliki kemampuan,” jelasnya.

Ia menilai, pusat konsolidasi barang perlu disiapkan di kawasan produksi maupun dekat pelabuhan. Untuk produk perikanan, daging, buah, dan komoditas mudah rusak, keberadaan gudang berpendingin dan rantai dingin menjadi kebutuhan mutlak.

Tanpa fasilitas tersebut, kualitas produk dapat menurun sebelum tiba di pasar tujuan. Akibatnya, produk Aceh akan kehilangan daya saing meskipun biaya pelayarannya relatif murah.

“Logistik itu merupakan satu rangkaian. Jalan menuju pelabuhan, truk, gudang, pemeriksaan, bongkar muat, kapal, hingga distribusi di negara tujuan harus tersambung. Satu mata rantai yang lemah dapat membuat seluruh proses menjadi mahal,” tuturnya.

Trans Continent Siap Berkolaborasi

Ismail memastikan Trans Continent tetap berkomitmen mengambil bagian sesuai kapasitas perusahaan, terutama dalam pemetaan rantai pasok, konsolidasi muatan, pengembangan jaringan pasar, serta penyediaan solusi logistik dari titik asal hingga tujuan akhir.

Trans Continent, menurutnya, tidak hanya memandang jalur Aceh�“Penang sebagai proyek pelayaran, tetapi sebagai bagian dari upaya mengembalikan Aceh ke dalam rantai perdagangan kawasan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, Pelindo, perusahaan pelayaran, asosiasi pengusaha, eksportir, UMKM, dan mitra di Malaysia. Namun, kolaborasi itu harus mempunyai pembagian tugas, target, dan indikator keberhasilan yang jelas,” ungkapnya.

Indikator tersebut antara lain keteraturan jadwal kapal, tingkat keterisian muatan, penurunan biaya logistik, kecepatan pengiriman, pertambahan jumlah eksportir, serta peningkatan nilai perdagangan Aceh dengan Malaysia.

Ia mengingatkan agar pembukaan jalur pelayaran tidak berhenti pada seremoni keberangkatan perdana. Keberhasilan sebenarnya baru dapat dinilai setelah jalur tersebut beroperasi secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi produsen serta masyarakat.

“Keberhasilan bukan ketika kapal pertama dilepas dengan meriah. Keberhasilan adalah ketika kapal kesepuluh, kedua puluh, dan seterusnya tetap berlayar karena memiliki muatan dan pasar,” tegasnya.

Ismail optimistis konektivitas Aceh�“Penang dapat berkembang apabila seluruh pihak bekerja dengan pendekatan bisnis yang disiplin, terbuka, dan berorientasi jangka panjang.

Apabila jalur tersebut berjalan konsisten, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemilik barang atau perusahaan pelayaran. Aktivitas itu akan menghidupkan sektor transportasi darat, pergudangan, bongkar muat, pengemasan, perdagangan, perhotelan, hingga membuka lapangan kerja baru.

“Aceh berada sangat dekat dengan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kita tidak boleh terus menjadi penonton. Konektivitas Aceh�“Penang harus menjadi langkah nyata agar produk Aceh masuk ke pasar regional dan masyarakat memperoleh nilai tambah dari posisi strategis daerahnya,” pungkas Ismail Rasyid.