Situasi pascabanjir di Aceh Tamiang pada Akhir November 2025. [Foto: Hendra Vramenia untuk dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Indepth - Air memang telah surut di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun jejaknya masih menetap: di dinding rumah yang menguning oleh lumpur, di kebun sawit yang batangnya rebah, dan di mata warga yang belum selesai menghitung kehilangan. Banjir bandang yang melanda wilayah paling timur Aceh itu bukan sekadar peristiwa hidrometeorologi. Ia menjadi penanda rapuhnya ruang hidup, tata kelola lingkungan, dan kesiapan negara menghadapi krisis yang berulang.
Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu dan pesisir sejak pertengahan Desember 2025 membuat Sungai Tamiang dan sejumlah anak sungainya meluap. Dalam hitungan jam, air menerjang permukiman, kebun, dan fasilitas umum di belasan kecamatan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang per 28 Desember 2025 mencatat lebih dari 290 ribu jiwa terdampak, dengan lebih dari 110 ribu orang terpaksa mengungsi ke rumah kerabat, meunasah, sekolah, hingga tenda darurat. Angka tersebut menjadikan Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah terdampak terparah di Aceh sepanjang 2025.
Kerusakan fisik tersebar luas. Ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga atap rumah. Sejumlah jembatan penghubung antardesa rusak, jalan kabupaten terputus, dan lahan pertanian terutama sawah, kebun sawit, dan kebun karet mengalami kerusakan berat. Bagi warga, banjir bukan sekadar kehilangan properti, melainkan terhentinya sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari.
Di Karang Baru, ibu kota kabupaten, suasana siang hari tampak bergerak perlahan. Truk bantuan datang silih berganti, tetapi warga masih berjibaku membersihkan lumpur yang mengeras di lantai rumah. Bau anyir sisa banjir bercampur dengan aroma kayu basah. Anak-anak bermain di genangan kecil yang belum sepenuhnya kering, sementara orang tua mereka menghitung kerugian dengan kalkulasi sederhana: berapa yang masih bisa diselamatkan.
Syukurdi M., 46 tahun, warga Aceh Tamiang yang akrab disapa Didi, berdiri di depan rumahnya yang dindingnya terkelupas. Ia belum sepenuhnya kembali tinggal di rumah itu. “Air datang cepat. Kami cuma sempat selamatkan anak-anak,” katanya pelan. Peralatan rumah tangga, sebagian ternak kecil, dan simpanan hasil kebun ikut hanyut.
“Yang paling berat itu bukan hanya barang hilang,” ujar Didi. “Tapi rasa takut yang masih tertinggal. Kalau hujan turun sedikit saja, anak-anak langsung gelisah. Kami hidup seperti menunggu sesuatu yang bisa datang lagi kapan saja.”
Didi, seperti banyak warga lain, bergantung pada penghasilan harian dari kebun dan pekerjaan serabutan. Banjir membuat semuanya terhenti. Ia berharap bantuan tak berhenti pada sembako. “Kami butuh modal kecil, alat kerja, dan perbaikan jalan. Kalau jalannya rusak, kami mau kerja apa?” katanya.
Ia melanjutkan, masyarakat mengalami kesulitan membersihkan jalan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, seperti gang dan lorong, terutama di kawasan yang padat penduduk. Hingga saat ini, sebagian besar area permukiman masih sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, karena kondisi jalan yang masih berlumpur dan dipenuhi sampah. Situasi tersebut kian diperparah oleh intensitas hujan yang belakangan kembali meningkat.
“Masyarakat mengharapkan bantuan alat berat dan truk untuk membersihkan serta memindahkan lumpur dan sampah dari kawasan permukiman,” tegasnya.
Kondisi pascabanjir Aceh Tamiang juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Budi Azhari, warga Aceh Tamiang sekaligus Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menilai banjir kali ini memperlihatkan persoalan struktural yang selama ini diabaikan.
“Banjir ini bukan hanya akibat hujan ekstrem, tetapi juga akumulasi dari persoalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berbasis daya dukung wilayah,” ujar Budi kepada Dialeksis. Menurutnya, Aceh Tamiang berada di wilayah hilir yang sangat rentan, sementara kawasan hulunya terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan.
Ia menambahkan, dampak banjir tidak boleh dilihat semata sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai krisis sosial.
“Ketika kebun rusak dan akses ekonomi terputus, yang terdampak bukan hanya hari ini, tetapi masa depan keluarga. Negara harus hadir bukan hanya saat darurat, tapi juga dalam fase pemulihan jangka panjang,” katanya.
Banjir juga memukul layanan publik. Puskesmas di sejumlah kecamatan sempat lumpuh karena peralatan medis terendam dan akses jalan terputus. Tenaga kesehatan harus bekerja dengan peralatan terbatas, menghadapi lonjakan kasus penyakit kulit, diare, serta infeksi saluran pernapasan akut penyakit klasik pascabanjir.
Air bersih menjadi persoalan krusial. Banyak sumur warga tercemar lumpur dan limbah. Di lokasi pengungsian, keterbatasan fasilitas sanitasi meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama bagi lansia dan anak-anak. Sejumlah organisasi kemanusiaan mencatat kebutuhan mendesak berupa air bersih, jamban darurat, obat-obatan dasar, serta layanan kesehatan keliling.
Juru Bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, S.STP., M.Si., dalam keterangan kepada Dialeksis menyebutkan bahwa skala bencana kali ini melampaui kapasitas daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPBA dan BNPB. Fokus kami saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar serta pembukaan akses wilayah yang terisolasi,” ujarnya.
Devi menegaskan, selama sebulan terakhir, persoalan yang paling dirasakan masyarakat pascabanjir adalah ketersediaan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.
Seperti banyak bencana besar lainnya, banjir Aceh Tamiang juga diikuti persoalan klasik: perbedaan data. Jumlah pengungsi dan warga terdampak bervariasi antarinstansi. Perubahan status pengungsi, mobilitas warga yang berpindah-pindah, serta keterbatasan akses komunikasi di desa terpencil membuat pendataan menjadi pekerjaan rumit.
Namun bagi warga, perbedaan angka bukan persoalan utama. Yang mereka rasakan adalah lamanya proses pemulihan. Bantuan yang datang sering kali tidak merata, sementara kebutuhan di lapangan terus bertambah. Kondisi ini menuntut koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar bantuan tidak tumpang tindih atau justru tidak sampai ke kelompok paling rentan.
Ahli lingkungan sekaligus akademisi Dr. Ir. T. M. Zulfikar, S.T., M.P., IPU dari Universitas Serambi Mekah menilai banjir Aceh Tamiang bukan peristiwa tunggal. “Ini akumulasi dari kerentanan ekologis dan tata ruang. Curah hujan memang tinggi, tetapi daya tampung lingkungan sudah jauh berkurang,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi hulu sungai yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pembukaan kebun skala besar dan minimnya kawasan resapan dinilai mempercepat limpasan air ke wilayah hilir.
“Kalau pendekatannya hanya darurat dan tambal sulam, bencana serupa akan berulang,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan, solidaritas warga tetap hidup. Dapur umum didirikan secara swadaya. Mahasiswa, relawan, dan organisasi masyarakat sipil turun membantu membersihkan rumah, mendistribusikan bantuan, serta mendampingi warga yang mengalami trauma. Bantuan-bantuan ini menjadi penyangga ketika kehadiran negara belum sepenuhnya menjangkau setiap sudut.
Bagi Didi, semua bantuan itu berarti. Namun ia tahu fase darurat akan berlalu. “Kami tidak mau hanya jadi korban yang diberi belas kasihan,” katanya. “Kami ingin bangkit, tapi kami butuh jalan untuk bangkit.”
Aceh Tamiang hari ini berada di persimpangan. Banjir Desember 2025 menjadi pengingat bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan bukan ancaman abstrak, melainkan kenyataan yang menghantam rumah-rumah warga. Pemulihan tidak cukup dengan membangun kembali dinding yang runtuh. Ia membutuhkan keberanian untuk menata ulang cara manusia memperlakukan ruang hidupnya.
Air telah surut. Tetapi pekerjaan besar memulihkan kehidupan, menata kebijakan, dan memperkuat ketangguhan baru saja dimulai. [arn]
Sebelumnya
