Seorang perempuan menyaksikan rumahnya yang rusak dihantam banjir di Desa Lintang Bawah dan Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Foto: BBC/Saddam Husein
DIALEKSIS.COM | Indepth - Aceh Tamiang porak-poranda dan merupakan kawasan terparah bencana, akibat guyuran hujan ekstrem pada 25 - 26 November 2025. Dalam semalam Negeri Muda Sedia ini menjadi lautan lumpur dan tumpukan material. Mengerikan.
Di Kecamatan Karang Baru, curah hujan tercatat mencapai 397,4 milimeter dalam dua hari, angka yang menjelaskan bagaimana air meluap cepat, menyeret lumpur, dan memicu longsor di tanah yang sudah jenuh.
Di saat bersamaan, pembentukan Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka memperparah situasi, memicu hujan sangat lebat hingga ekstrem disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak paling berat di Aceh.
Pada 9 Desember 2025, BNPB mencatat jumlah pengungsi di kabupaten ini mencapai 252.623 jiwa tertinggi di provinsi tersebut . Infrastruktur lumpuh, akses terputus, listrik dan air padam.
“Aceh Tamiang lumpuh total,” kata Bupati Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi, M.H., menggambarkan kondisi awal Desember itu.
Tiga bulan berselang, lanskap krisis itu perlahan bergeser. Dari fase darurat yang serba terputus, Aceh Tamiang memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sejumlah capaian terukur. Mulai dari distribusi logistik multi-jalur hingga pembangunan ribuan hunian sementara.
Logistik dan Data: Fondasi Awal Pemulihan
Pada pekan-pekan pertama, fokus utama adalah memulihkan “sirkulasi darah” wilayah. logistik. BNPB mencatat bantuan ke Aceh Tamiang disalurkan melalui darat, laut, dan udara. Hingga 6 Desember 2025, bantuan via udara mencapai 18,2 ton dan via laut 1,8 ton . Dua hari kemudian, distribusi harian bantuan untuk Aceh menyentuh 31,62 ton .
Bersamaan dengan itu, penguatan pendataan dilakukan. BNPB menambah enumerator guna memastikan data pengungsi dan kerusakan terverifikasi dengan baik . Langkah ini menjadi kunci untuk memasuki fase berikutnya, penanganan hunian dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Skala kerusakan memang besar. Per 26 Januari 2026, total rumah terdampak di Aceh Tamiang mencapai 37.888 unit, dengan 13.348 rusak berat, 9.366 rusak sedang, dan 15.174 rusak ringan. Angka ini menjadi dasar kebijakan hunian transisi.
BNPB merencanakan pembangunan 2.299 unit hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang 1.505 unit dibangun BNPB dan 794 unit melalui kolaborasi kementerian/lembaga dan swasta. Dalam skema kolaboratif, 600 unit dibangun di Desa Simpang IV, Karang Baru.
Huntara modular itu dilengkapi fasilitas dasar seperti sanitasi, ruang komunal, dan dukungan utilitas, dibangun setelah pembersihan lumpur setebal hingga 1,6 meter dituntaskan.
Selain huntara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bantalan sosial-ekonomi. Pada 28 Januari 2026, sebanyak 259 kepala keluarga menerima Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan (Rp1,8 juta per KK), bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB. Nilai tahap awal ini setara Rp466,2 juta.
Kombinasi bantuan fisik dan tunai ini menandai pergeseran dari fase pertolongan menuju operasionalisasi pemulihan yang lebih sistematis.
Apresiasi atas Kepemimpinan Lokal
Menanggapi tiga bulan penanganan pascabencana di Aceh Tamiang, Pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, menilai kepemimpinan Bupati Armia Fahmi menunjukkan kombinasi ketegasan darurat dan kemampuan koordinasi lintas sektor.
“Dalam situasi krisis besar seperti ini, yang paling menentukan adalah kecepatan membaca keadaan dan keberanian mengambil keputusan. Armia sejak awal menyampaikan kondisi apa adanya bahwa Tamiang lumpuh total dan itu menciptakan sense of urgency di tingkat pusat,” ujar Aryos.
Menurut dia, langkah cepat membuka jalur logistik, mengamankan suplai BBM, hingga mengawal pembangunan huntara menunjukkan kemampuan orkestrasi yang jarang mudah dilakukan dalam kondisi tekanan tinggi.
“Tamiang itu strategis di jalur logistik Sumatra. Kalau simpul ini pulih cepat, efeknya bukan hanya lokal. Saya melihat Armia mampu memanfaatkan posisi strategis itu untuk mempercepat dukungan lintas kementerian dan BUMN,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Dr. Ir. Syaifullah Muhammad, S.T., M.Eng., akademisi Universitas Syiah Kuala sekaligus putra Aceh Tamiang. Ia melihat tiga bulan terakhir sebagai fase krusial yang relatif berhasil dilewati.
“Dalam manajemen bencana, yang paling sulit adalah fase transisi dari darurat ke rehabilitasi. Di Tamiang, kita melihat ada kesinambungan kebijakan, dari penyelamatan, pendataan, sampai ke huntara dan DTH. Itu menunjukkan kepemimpinan yang tidak reaktif semata, tetapi mulai sistematis,” ujar Syaifullah.
Ia mengapresiasi penekanan pada verifikasi data penerima bantuan sebagai bentuk akuntabilitas.
“Validasi memang sering dianggap administratif, tetapi justru di situ letak keadilan sosialnya. Jika data rapi, potensi konflik bisa ditekan dan pemulihan berjalan lebih tertib,” katanya.
Bagi Syaifullah, keberhasilan awal ini tetap harus dilanjutkan dengan pembenahan tata ruang dan mitigasi berbasis risiko.
“Bencana ini harus menjadi pembelajaran. Kepemimpinan daerah sudah menunjukkan arah yang baik dalam tiga bulan pertama. Tantangannya sekarang adalah memastikan rekonstruksi tidak hanya cepat, tetapi juga lebih aman dan berkelanjutan.”
Tantangan Berikutnya
Meski sejumlah capaian telah diraih, pekerjaan rumah masih panjang. Huntara adalah solusi sementara, DTH adalah bantalan transisi. Rekonstruksi permanen, pemulihan ekonomi warga, serta penguatan mitigasi menjadi agenda berikutnya.
Namun tantangan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik. Berdasarkan pencermatan dari Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur menyampaikan ada tahap rekonstruksi permanen menuntut kepastian tata ruang dan relokasi berbasis risiko.
Dengan tingkat kerusakan rumah rusak berat yang signifikan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan kembali tidak dilakukan di zona rawan banjir dan longsor yang sama. Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan mikro-zonasi kebencanaan, serta integrasi data hidrometeorologi menjadi fondasi penting agar “membangun kembali” tidak berarti “mengulang kerentanan.”
Selain itu kata M Nur, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi ujian berikutnya. Ribuan kepala keluarga kehilangan sumber pendapatan baik dari sektor perdagangan, pertanian, maupun usaha mikro. Lahan pertanian yang terendam dan tertutup lumpur memerlukan rehabilitasi, sementara pelaku UMKM membutuhkan akses modal, restrukturisasi kredit, dan stimulus usaha. Tanpa intervensi ekonomi yang terarah, pemulihan fisik berisiko tidak diikuti pemulihan kesejahteraan.
“Di sisi lain, ketahanan infrastruktur publik harus ditingkatkan. Jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan listrik yang sebelumnya lumpuh perlu dibangun dengan standar lebih adaptif terhadap curah hujan ekstrem. Investasi pada sistem drainase terpadu, penguatan tanggul, normalisasi sungai, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas menjadi langkah strategis dalam menghadapi pola cuaca yang semakin tak menentu akibat perubahan iklim,” jelasnya detail.
Tak luput dari pencermatan Forbina Aceh bahwa aspek sosial juga tak kalah penting. Fase transisi berkepanjangan berpotensi memicu kelelahan psikososial di kalangan penyintas. Dukungan kesehatan mental, penguatan solidaritas komunitas, dan transparansi distribusi bantuan menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas sosial. Pengelolaan komunikasi publik yang terbuka dan berbasis data akan membantu mencegah disinformasi serta menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Lebih jauh disampaikan M Nur, pengalaman Tamiang memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor harus dilembagakan, bukan sekadar respons insidental. Kolaborasi pemerintah daerah, BNPB, kementerian teknis, BUMN, swasta, hingga organisasi masyarakat sipil perlu ditransformasikan menjadi model tata kelola kebencanaan yang permanen dan teruji.
“Tiga bulan setelah hujan ekstrem itu, Aceh Tamiang tak lagi sepenuhnya lumpuh. Sistem yang sempat terputus mulai tersambung kembali melalui udara dan laut, melalui data dan verifikasi, melalui kolaborasi negara, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil,” ungkapnya.
Namun fase berikutnya akan menentukan kualitas akhir dari pemulihan ini, apakah sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, atau melompat menuju tata kelola yang lebih tangguh dan adaptif.
Di tengah ancaman iklim yang makin tak menentu, pengalaman Tamiang menjadi catatan penting. Krisis bisa melumpuhkan, tetapi kepemimpinan yang responsif, kebijakan berbasis data, dan rekonstruksi yang berorientasi risiko dapat mengubah tragedi menjadi momentum pembenahan jangka panjang.
Kabupaten paling ujung timur Provinsi Aceh ini harus bangkit, menata diri kearah yang lebih baik. Bencana yang melanda harus dijadikan peluang untuk menata penghidupan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Pemulihan fisik akibat sabuan prahara harus mampu memberikan warna baru untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Membangun kembali tatanan yang hancur, dengan tidak membuka peluang kembali hadirnya kerentanan bencana, Bangkitlah Bumi Muda Sedia.
Sebelumnya
