Seorang bocah berjalan meniti kayu-kayu yang memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (05/12). Foto: Antara/Erlangga Bregas Prakoso
DIALEKSIS.COM | Indepth - Tiga bulan pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025, pemerintah pusat dan daerah bersama TNI/Polri serta berbagai elemen masyarakat terus mengakselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi (RR). Berdasarkan penelusuran redaksi tim Dialeksis di lapangan hingga akhir Februari 2026, berbagai kemajuan signifikan telah diraih.
Mulai dari peresmian hunian sementara (huntara) yang layak, rampungnya pembangunan jembatan modular yang memulihkan konektivitas antarwilayah, hingga penyaluran bantuan rehabilitasi rumah bagi ribuan kepala keluarga. Seluruh upaya ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan warga terdampak dapat kembali hidup normal dan bermartabat.
Filosofi pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat mengunjungi lokasi bencana pada pertengahan Januari lalu. Menurutnya, proses rehabilitasi harus dimulai dari rumah karena rumah adalah segalanya bagi masyarakat.
"Banyak rumah warga rusak, hancur, bahkan hilang. Karena itu, proses pemulihan korban bencana Sumatera harus dimulai dari rumah," ujar AHY saat meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di lahan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.
Huntara modular tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 12.418 meter yang terbagi dalam tujuh blok. Setiap unit berukuran 3x6 meter dilengkapi dengan dua tempat tidur, satu lemari, dan kipas angin. Yang lebih penting, material bangunannya dirancang tahan hingga 10 tahun dan dapat dibongkar pasang untuk digunakan di lokasi lain jika sewaktu-waktu tidak diperlukan lagi. Fasilitas pendukung seperti kamar mandi bersama, dapur umum, serta taman ceria untuk anak-anak juga disediakan agar proses penyembuhan trauma (healing) dapat berlangsung sejak dini.
Melalui keterangan dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, menyebutkan bahwa 84 unit Huntara tersebut akan ditempati oleh 336 jiwa dari 84 kepala keluarga yang rumahnya hilang tersapu banjir bandang. Mereka berasal dari Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru (19 KK) dan Kampung Kota Kuala Simpang (65 KK). "Mereka adalah saudara-saudara kita yang rumahnya hilang disapu dahsyatnya banjir bandang," kata Armia.
Salah seorang calon penghuni, Lela (44), warga Kampung Kota Kuala Simpang, mengaku sangat bersyukur. Selama ini ia mengungsi di tenda BNPB di depan pendopo bupati. "Syukur kali kami dapat Huntara, tidak kedinginan lagi. Selama ini saya mengungsi di pinggir jalan, banyak sekali debu kalau kendaraan lewat," ujarnya.
Percepatan pembangunan Huntara tidak hanya berhenti di kompleks perkantoran. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, secara keseluruhan di Aceh direncanakan pembangunan 16.294 unit Huntara. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 3.248 unit (19,9 persen) telah selesai dibangun, sementara 13.046 unit lainnya (80,1 persen) masih dalam proses pengerjaan .
Sedangkan informasi dari Kepala Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal ZA, mengungkapkan bahwa Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan capaian terbesar. Sekitar 1.000 unit Huntara telah selesai dan 1.600-an unit masih dibangun di kabupaten ini. Disusul Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang juga menunjukkan progres signifikan.
Pemerintah bahkan menambah alokasi 111 unit Huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, setelah ditemukan 111 KK yang belum masuk dalam data awal. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menegaskan bahwa target seluruh Huntara harus rampung sebelum Bulan Suci Ramadan. "Jangan sampai masih ada warga yang tinggal di tenda pengungsian saat Ramadan nanti," tegasnya dalam rapat koordinasi di akhir Januari.
Selain Huntara, skema Dana Tunggu Hunian (DTH) juga disalurkan kepada ribuan keluarga. Total penerima DTH mencapai 8.047 KK, dan sekitar 4.000 KK di antaranya telah menerima dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama masa transisi sebelum menempati hunian tetap.
Tidak hanya hunian sementara, pembangunan hunian tetap (Huntap) juga dikebut. Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terlibat aktif mengawal percepatan pembangunan Huntap di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Sebanyak 150 unit Huntap tipe 36 dengan model Prycast dan Ruspin tengah dibangun. Hingga akhir Februari, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Mei mendatang untuk segera diserahterimakan kepada warga .
"Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat," tegas Marzuki saat dikonfirmasi tim Dialeksis.
Salah satu pencapaian terpenting dalam fase rekonstruksi adalah rampungnya pembangunan Jembatan Modular di Dusun Bandar Baru, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda pada 26 Februari 2026. Jembatan ini dibangun oleh personel gabungan TNI Angkatan Darat dari Kodim 0117/Aceh Tamiang, Zidam IM, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, dan Yonif TP 899/BSG.
Dandim 0117/Aceh Tamiang, Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, menjelaskan bahwa jembatan tipe modular 1-1 dengan panjang 30 meter dan lebar 4 meter ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Infrastruktur ini menjadi solusi cepat pascaputusnya akses utama akibat bencana alam yang selama ini melumpuhkan aktivitas masyarakat.
"Jembatan ini adalah langkah strategis untuk memulihkan transportasi warga yang sebelumnya terputus total. Ini adalah wujud nyata komitmen TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan wilayah pascabencana," ujar Letkol Raden Subhi.
Jembatan ini merupakan urat nadi yang menghubungkan Desa Tanjung Genteng dengan Desa Tanjung Macang. Jalur tersebut digunakan warga untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil bumi. Datok Penghulu Desa Tanjung Genteng, Yuli Mansyah, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Menurutnya, jembatan ini adalah harapan yang dinanti-nanti warga sejak jembatan lama hancur diterjang banjir.
Tak hanya TNI, Polri juga turut membangun puluhan unit jembatan di berbagai titik. Kapolda Aceh menyebutkan bahwa hingga saat ini Polri telah membangun 26 unit jembatan yang terdiri dari 4 jembatan Bailey, 13 jembatan kayu, dan 9 jembatan gantung. Sebanyak 22 unit telah selesai, sementara sisanya masih dalam proses .
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mengucurkan bantuan langsung bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra, Tito Karnavian, menyerahkan langsung bantuan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp112 miliar. Bantuan ini menyasar lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK) di Aceh Tamiang.
Rincian bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan menerima Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan warga yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapatkan hunian baru dengan anggaran Rp60 juta per unit. "Kepada warga yang rumahnya rusak ringan itu lebih kurang Rp15 juta dan yang sedang itu adalah Rp30 juta. Tadi dilaksanakan serempak di 25 titik atau 25 kabupaten kota di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan di Aceh," jelas Tito.
Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi sehingga warga segera keluar dari tenda pengungsian dan membenahi rumah masing-masing.
Keberhasilan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Tamiang tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Selain TNI/Polri dan kementerian/lembaga, sektor swasta juga turun tangan. Tim Relawan Solidarity for Humanity dari Jhonlin Group, misalnya, memfokuskan operasinya di Aceh Tamiang dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material lumpur dan puing di sejumlah kecamatan seperti Rantau dan Simpang Jernih. Mereka juga membagi operasi ke dalam tim darat dan tim laut untuk menjangkau daerah-daerah terisolir di wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Aceh mengerahkan lima unit alat berat untuk membersihkan material lumpur dan kayu gelondongan yang menimbun fasilitas sekolah. Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa pembersihan dilakukan bertahap, dimulai dari bagian dalam kelas, ruang guru, hingga halaman sekolah. Sebanyak 4.000 relawan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dikerahkan secara manual untuk menjangkau sudut-sudut ruangan yang tidak bisa diakses alat berat.
"Kerja keras ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan anak-anak kita bisa kembali bersekolah dengan nyaman," ujar M Nasir .
Memasuki triwulan pertama 2026, denyut kebangkitan di Kabupaten Aceh Tamiang kian terasa. Tenda-tenda pengungsian perlahan ditinggalkan, akses antarwilayah kembali terbuka, dan anak-anak mulai kembali belajar di ruang kelas yang telah dibersihkan dari lumpur sisa bencana. Meski jalan menuju pemulihan total masih membutuhkan waktu, arah dan fondasinya sudah jelas: membangun kembali tidak sekadar seperti semula, tetapi lebih kuat dan lebih tangguh.
Bagi ribuan keluarga terdampak, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya soal angka unit Huntara, Huntap, atau besaran bantuan yang dikucurkan. Ia adalah tentang kepastian masa depan, tentang rasa aman yang kembali tumbuh, dan tentang harapan yang perlahan dipulihkan. Pemerintah menargetkan seluruh hunian sementara rampung sebelum Ramadan dan hunian tetap tuntas pada Mei 2026 sebuah tenggat yang bukan sekadar administratif, melainkan simbol komitmen agar warga segera bangkit secara utuh.
Sinergi lintas sektor yang terbangun selama tiga bulan terakhir menjadi pelajaran penting bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kepemimpinan, koordinasi, dan gotong royong yang konsisten. Ketika negara hadir, aparat bekerja, swasta bergerak, dan masyarakat saling menguatkan, maka puing-puing bukanlah akhir dari segalanya.
Aceh Tamiang kini menapaki fase baru dari masa tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan. Tantangan masih ada, tetapi optimisme lebih besar dari rasa cemas. Dari tanah yang sempat terendam dan jalan yang sempat terputus, tumbuh tekad bersama untuk membangun kembali Bumi Tamiang dengan semangat yang lebih kokoh dari sebelumnya.
Sebelumnya
