Antara BRR dan Satgas

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam penanganan pasca-bencana dahsyat, rakyat Aceh tidak bisa melupakan BRR NAD-Nias. Ketika itu, lembaga khusus yang dikomandoi Kuntoro Mangkusubroto adalah pemegang kunci gudang uang, sekaligus palu tukang bangunan.

Kini, publik disuguhi pemandangan berbeda di tengah kepungan lumpur kering sisa-sisa bencana ekologis November 2025. Pemerintah pusat seolah sedang hobi memamer koleksi akronim baru. Ada Satgas PRRPA di bawah Mendagri Tito Karnavian sebagai dirigen koordinasi.

Tiba-tiba muncul Satgas Khusus Garuda bentukan Presiden Prabowo Subianto. Padahal Satgas PRRPA juga dibentuk oleh Prabowo. Belum lagi satgas-satgas kecil yang mungkin ada di setiap kementerian yang jumlahnya mungkin lebih banyak dari ekskavator di lapangan.

Mari melihat tingkat kerusakan yang terjadi sekarang. Tsunami 2004 adalah ”serangan jantung” yang melumat garis pantai Aceh dalam sekejap. Tapi, bencana ekologis 2025 adalah komplikasi sistemik organ tubuh yang merayap dari hulu hingga hilir.

Jika tsunami menghancurkan 18 kabupaten, bencana kali ini melumpuhkan 20 kabupaten/kota di Aceh. Kerugian ekonomi bahkan menembus angka Rp68 triliun, melampaui catatan kerugian fisik tsunami dua dekade silam. Hutan gundul di pegunungan sepanjang Bukit Barisan mengirim "hadiah" berupa banjir bandang dan gelondongan ke wilayah hilir secara serentak.

Bagaimana negara menangani drama kolosal ini? Zaman BRR sistemnya terkesan amat otoriter, namun efektif. BRR punya duit sendiri dan bisa langsung menunjuk kontraktor, tanpa birokrasi berbelit. Mereka bagaikan pemerintah kecil di dalam wilayah bencana. BRR juga mengoordinasi ribuan pelaku rekonstruksi mulai dari lembaga PBB, negara donor serta LSM internasional dan nasional.

Sekarang, situasinya lebih mirip rombongan manajer, tanpa alat pertukangan. Satgas PRRPA bukanlah eksekutor, melainkan "polisi lalu lintas" birokrasi. Tugas mereka hanya memastikan kementerian tidak saling sikut. Jika jembatan di Aceh Tamiang putus, Satgas tidak bisa langsung membeli semen. Mereka harus menelepon Kementerian PUPR dan menunggu antrean pagu anggaran.

Di sinilah letak derita pahit bagi warga di pengungsian. Kita memiliki banyak satgas tetapi tidak satu pun punya otoritas eksekutif tunggal. Birokrasi kita sedang melakukan lomba lari estafet di atas lumpur hisap. Apakah tidak ada ego sektoral di tengah para pihak itu?

Dokumen R3P Aceh mengusulkan dana fantastis Rp153 triliun untuk pemulihan total. Namun, pemerintah pusat tampaknya hanya menjanjikan belasan triliun untuk tahap awal. Sisanya masih menjadi misteri dalam laci kementerian di Jakarta. Eee, tiba-tiba muncul Satgas Khusus Garuda, yang tampaknya gagah dengan seragam lapangan, tapi tak punya pagu APBN.

Urusan membangun satu unit rumah bantuan tetap harus menunggu verifikasi berlapis di pusat kekuasaan. Tito telah meminta pemerintah daerah untuk mempercepat validasi data rumah yang rusak. Bukankah dalam dokumen R3P, data itu sudah ada atau tidak valid?

Model satgas saat ini sering disebut sebagai upaya efisiensi anggaran. Pemerintah tak ingin lagi membentuk badan khusus yang boros biaya operasional gaji pekerja BRR dulu bisa bikin cemburu karena jauh di atas rata-rata pegawai kementerian. Belum lagi, kali ini, tak ada ”pekerja kemanusiaan asing” yang terlibat.

Namun bagi rakyat Aceh, efisiensi adalah sinonim dari kelambatan. Mereka merindukan model BRR yang langsung bekerja tanpa banyak rapat. Satgas hari ini terkesan seperti terjebak dalam labirin administrasi kaku. Presiden Prabowo ingin segalanya serba cepat dan militeristik. Namun instruksi cepat dari Istana sering menguap saat masuk meja birokrat eselon satu.

Tsunami mengundang mata dunia sehingga pengawasan internasional sangat ketat. Dana hibah mengalir deras dan BRR diawasi auditor lintas negara. Kini, pemerintah bangga dengan narasi kemandirian nasional, tanpa bantuan luar negeri. Ini bagus untuk kedaulatan, namun membuat kantong negara terasa tipis. Anggaran bencana harus berebut jatah dengan program prioritas nasional lain.

Rapat antar-satgas jauh lebih sibuk daripada suara palu di lokasi proyek. Warga yang kehilangan sawah diminta sabar menunggu proses verifikasi berjenjang. Perut lapar tak bisa kenyang dengan singkatan nama lembaga. Bencana ekologis ini bukti nyata alam sedang marah akibat hutan yang habis dicukur untuk lahan sawit. Tapi, penanganannya masih bersifat pemadam kebakaran yang sibuk saat api sudah padam.

Perbandingan BRR dan sistem satgas sekarang menunjukkan penurunan daya eksekusi nyata. Kita punya banyak pejabat yang terlibat, namun tanggung jawabnya semakin terpecah. Dulu, pimpinan BRR bisa langsung memblack list kontraktor jika proyek mangkrak. Sekarang, rakyat bingung harus menyalahkan satgas yang mana. Apakah salah Satgas PRRPA, kementerian teknis, atau Satgas Garuda? Ketidakjelasan garis komando bisa menjadi celah bagi oknum untuk bermain di air keruh.

Rakyat di pengungsian tidak butuh nama satuan tugas yang keren di telinga. Mereka hanya ingin rumah kokoh dan akses jalan tidak putus saat hujan. Kalau pemerintah terus memproduksi satgas tanpa memberi kuasa eksekutif, semuanya sia-sia dan berlarut. Pemulihan Aceh akan berjalan di tempat dengan narasi yang megah namun kosong.

Waktu terus berjalan dan musim hujan berikutnya sudah mengintai. Rakyat di bantaran sungai hanya bisa berharap pada nasib. Semoga para anggota satgas segera bangun dari mimpi-mimpi administratif mereka. Aceh butuh aksi nyata yang menyentuh tanah, bukan sekadar tabel data di komputer.[**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis Freelance)