Antara Komut, JKA, dan Desil

DIALEKSIS.COM | Kolom - Minum kopi pagi, sebelum melakukan rutinitas harian sambil berdiskusi ringan, memang nikmat. Tapi, rasanya bisa mendadak phet that lagee nasib korban bencana jika kita menyeruputnya saat seseorang melemparkan topik tentang berita dari Kantor Gubernur. Iya benar, cerita yang sedang hangat, laksana bu guri dengan lauk sie manok gampong.

 Di Aceh, hari-hari ini, nasib nyawa dan suratan tangan buat mendapat jabatan punya jalur sangat berbeda. Satu jalur menggunakan sistem "Desil", yang tentu sangat pelit karena banyak yang tak sesuai fakta. Satu lagi memakai jalur "Anak", yang sangat dermawan. Mari kita seruput perlahan kisah lam nanggroe bansa tseuneubeh yang bikin geleng-geleng kepala.

 Mulai 1 Mei nanti, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) resmi diet ketat. Program unggulan setelah Aceh merasakan damai usai diamuk konflik 30 tahun bakal ditata ulang meski melabrak aturan (qanun). Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Muzakir Manaf mendadak jadi sangat teliti soal siapa yang boleh berobat gratis. Mereka menggunakan angka statistik bernama Desil. Katanya, kalau Anda masuk kategori orang kaya atau menengah atas, silakan bayar BPJS sendiri. 

Negara sedang bokek. Dana Otsus semakin sekarat. Begitu alasannya. Publik pun panik. Warung kopi yang biasanya bicara soal perang di Iran, kini berubah jadi pusat krisis administrasi. Semua orang kayaknya sibuk mengecek website. "Kamu masuk desil berapa?" menjadi pertanyaan yang lebih menakutkan daripada pertanyaan "Kapan kawin?"
 

Di saat rakyat sibuk memelototi layar HP untuk memastikan NIK mereka tak didepak dari sistem kesehatan gratis, di pojok lain, sebuah Surat Keputusan meluncur dengan sangat mulus dan viral. Muzakir alias Mualem menunjuk Sunnyl Iqbal sebagai Komisaris Utama PT Pema Global Energi (PGE). Publik tertegun. Siapa Sunnyl? Ternyata, ia anak gubernur. Apa pengalamannya di dunia minyak dan gas yang penuh risiko itu? Kabarnya dia masih berstatus mahasiswa.

 Inilah drama kehidupan paling perfect di nanggroe keuneubah endatu. Rakyat diminta jujur soal harta melalui data Desil agar tidak membebani APBA. Sementara itu, jabatan strategis di BUMD Migas diberikan kepada sosok tanpa pengalaman yang belum lulus kuliah tanpa melalui proses seleksi yang seharusnya ketat dan diketahui publik. 

Diskusi warung kopi kian liar. Seorang teman berujar, ternyata mengurus JKA butuh verifikasi data berlapis-lapis dan sangat birokratis. Tapi menjadi Komut di perusahaan pengelola Blok B hanya cukup dengan satu syarat: menjadi anak kandung orang nomor satu di Aceh.

Logikanya sungguh ajaib. Pemerintah Aceh mengaku tak punya uang untuk menanggung premi kesehatan seluruh warga. Mereka bilang harus efisien. Tetapi, untuk Pokir pak dewan tetap saja digelontorkan dana miliar rupiah. Sampai-sampai seorang mantan kombatan geram dan protes keras.

Di sisi lain, mereka juga sangat boros dalam memberikan kepercayaan pada posisi jabatan yang gajinya mungkin setara dengan premi ratusan warga miskin. Komisaris Utama bukanlah jabatan pajangan. Dia penjaga gawang perusahaan. Dia harus paham laporan keuangan, risiko eksplorasi, dan audit operasional. Memasang mahasiswa di sana sama saja dengan menyuruh sopir angkot menerbangkan pesawat Boeing 737. Risikonya bukan cuma perusahaan, tapi marwah ekonomi Aceh yang dipertaruhkan.

Lucunya lagi, kemunculan isu Desil ini seperti "obat penenang" yang dosisnya terkesan sangat pas. Begitu penunjukan Sunnyl jadi Komut PT PGE mulai memicu bara kritik soal nepotisme, Pemerintah Aceh langsung melemparkan isu pembatasan JKA. Lucunya lagi, data tak sinkron antara satu pejabat dan yang lain.

Rakyat yang tadinya marah tentang anak gubernur, mendadak lupa. Mereka lebih khawatir tidak bisa berobat gratis daripada takut Blok B dikelola secara amatir. Ketakutan akan maut memang selalu lebih ampuh untuk membungkam kritik soal etika kekuasaan.

Publik Aceh sepertinya sedang terjebak dalam permainan tirai asap. Kita dipaksa sibuk dengan urusan administrasi kemiskinan, sementara di atas sana, kekuasaan sedang asyik membagikan kursi empuk. 

Audit JKA yang selama ini diminta aktivis tidak pernah dikabulkan. Alasannya macam-macam. Padahal, kalau data JKA diaudit, mungkin kita akan tahu berapa banyak uang rakyat yang bocor untuk membayar orang-orang yang sebenarnya tidak ada atau tak pernah memakai manfaat JKA. Tapi audit itu tampkanya tabu, se-tabu mempertanyakan kompetensi seorang mahasiswa menjadi komisaris utama perusahaan migas.

Inilah kondisi nanggroe hari ini. Sebuah negeri yang warganya harus lulus detektor "Desil" untuk bisa sehat, tapi keluarga pejabat tidak perlu lulus sensor "Kompetensi" untuk bisa duduk di kursi empuk. Kita diminta berkorban demi fiskal daerah menyusut, sementara mereka berpesta di atas aset daerah paling strategis. Anggaran kesehatan dipangkas demi keadilan, tetapi kursi komisaris diberikan atas nama kekeluargaan.

Jadi, silakan cek lagi posisi Desil Anda, sambil tersenyum. Kalau Anda didepak dari JKA karena dianggap "kaya" oleh sistem, jangan berkecil hati. Mungkin Anda hanya kurang satu syarat saja untuk tetap aman dan sejahtera di negeri ini: jadilah anak gubernur. Akhirnya, silakan habiskan tetesan terakhir kopi yang sudah dingin. Rasakan pahitnya, karena mungkin itulah rasa paling jujur dari kebijakan Pemerintah Aceh. PEACE…!!![]