Masri Amin Pemerhati Politik Lokal
DIALEKSIS.COM | Kolom - Pasca "bahan bakar" isu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN mulai melandai karena gagal memicu mosi tidak percaya secara masif, kini orkestrasi serangan bergeser secara liar ke ranah personalitas yang didramatisasi. Targetnya tetap sama - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir.
Namun, muncul pertanyaan, andai Nasir dianggap bermasalah secara kompetensi dan moralitas, mengapa narasi "menggulingkan" ini tidak muncul saat proses pengusulannya sebagai Sekda definitif dahulu?, mengapa mesin serangan ini baru dipanaskan sekarang?.
Jawabannya jelas bukan pada kinerja an sich, melainkan pada momentum politik anggaran yang didramatisir. Kritik yang secara presisi hanya menyentuh Nasir tanpa berani menyentuh Mualem adalah bentuk halus dari sebuah konspirasi politik. Di koridor kekuasaan, politik anggaran beberapa waktu lalu diolah menjadi "minuman memabukkan sekaligus racun" yang disuguhkan ke meja Mualem.
Kegagalan memisahkan antara kepentingan politik dan peran administratif birokrasi hanya akan melahirkan politicization of bureaucracy (Prof. Eko Prasojo, 2023). Secara kasat mata, semua pihak seolah sedang bekerja keras, padahal secara sistematis mereka tengah berupaya melumpuhkan kewibawaan Gubernur melalui tangan administratifnya.
Di tengah kepungan itu, Nasir - dalam sistem birokrasi tampak terkesan berdiri sendirian, berjibaku memberikan "penawar racun" agar roda pemerintahan tidak limbung. Justru karena perannya sebagai penyedia "penawar" itulah, Nasir kini "dihajar" habis-habisan.
Strategi ini mengingatkan kita pada peringatan klasik Niccolò Machiavelli dalam karyanya yang monumental, The Prince (1532). Machiavelli menegaskan bahwa cara pertama untuk menilai kecerdasan seorang penguasa adalah dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Mendepak Nasir yang merupakan perisai teknis Mualem bukan sekadar mengganti pejabat, melainkan langkah awal untuk menjatuhkan kewibawaan sang pemimpin dengan cara melumpuhkan orang kepercayaannya.
Secara teknis politis, penanggung jawab tertinggi kebijakan Pemerintah Aceh tetaplah Mualem, namun tembakan diarahkan ke Nasir sebagai target antara. Para pemain luar menyadari bahwa menyerang Mualem secara frontal saat ini terlalu riskan dan tidak tepat, karena dapat membangunkan "singa tidur" yang tengah diam. Pelemahan Mualem dilakukan secara senyap melalui sabotase administratif (administrative sabotage). Fenomena ini merupakan pembusukan politik terjadi ketika birokrasi diserang secara personal untuk melemahkan kapasitas eksekutif guna memuluskan agenda kelompok tertentu (Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, 2014).
Dari sinilah kegaduhan muncul secara liar, di mana politik anggaran diduga ditunggangi menjauh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA 2025-2029), dimana visi-misi Mualem tertulis secara teknokratik disana - sengaja dijadikan tumbal kegagalan dimasa depan. Padahal, alur kegagalan akibat anggaran digeser secara pragmatis. Inilah yang diduga digagalkan atau di jaga Nasir, yang membuat murka para pihak.
Persoalan mengganti Sekda sebenarnya perkara teknis yang "kecil dan sederhana", namun sengaja diperbesar sebagai bentuk penyanderaan psikologis agar Mualem "pusing". Jika jebakan halus ini berhasil - dan Mualem mengganti orang "kepercayaannya" demi menghentikan kebisingan, maka Mualem secara tidak langsung sedang melilitkan tali gantungan ke leher kekuasaannya sendiri. Menyingkirkan Nasir berarti memberikan ruang bagi figur titipan dari barisan "petualang kekuasaan" yang ingin berkuasa di atas kekuasaan.
Michael Lipsky (2010) menyitir bahwa - jika puncak birokrasi disandera, maka seluruh efektivitas layanan publik akan lumpuh. Paling tidak - birokrasi gaduh dan tanpa kendali. Lebih jauh dari itu, ini adalah panggung persiapan menuju suksesi Gubernur/Wakil Gubernur 2030. Tarung awal adalah menekan pengaruh serta elektabilitas Partai Aceh 2029 dan merusak stabilitas agenda Damai Aceh dari dalam. Skema halus ini bergerak halus tanpa disadari para aktor lingkar kuasa Mualem.
Sudah saatnya Mualem melakukan konsolidasi politik kekuasaan dan birokrasi yang lebih solid guna mengimplementasikan RPJMA 2025-2029. Kepemimpinan Aceh tidak boleh lagi tersandera oleh kegaduhan artifisial. Cukup sudah kegaduhan politik pemerintahan-pemerintahan terdahulu terjerembab dalam pusaran tak produktif. Kesadaran kolektif diperlukan agar marwah Aceh tidak lagi "Seperti Belanda", meminjam puisi Fikar W. Eda, yang datang seolah tamu, namun berakhir menguasai rumah kita sendiri.
Mempertahankan perisai kepercayaan Mualem saat ini adalah langkah paling rasional untuk memastikan "tongkat komando" Mualem tetap tegak dan martabat Aceh tetap terjaga dari pengkhianatan senyap yang dibungkus rapi dalam jubah evaluasi administratif. Ini bukan soal Nasir kasat mata, tapi ini soal kudeta terhadap Mualem tak berdarah.
Penulis: Masri Amin Pemerhati Politik Lokal
Sebelumnya
