DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru di destinasi pariwisata, khususnya desa wisata sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah berupaya membangun Destinasi Super Prioritas (DSP) yang telah dicanangkan dengan mengundang investasi.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi mengatakan kehadiran investasi pariwisata di DSP tidak boleh menyebabkan masyarakat menjadi terpinggir.

Menurutnya, sinergi investasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai local wisdom dan dengan panduan yang jelas harus dibangun.

"Kita ingin memastikan bahwa masyarakat terlibat, menjadi subyek dalam aktivitas pariwisata khususnya di lokasi DSP, sehingga dampaknya jelas bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” kata Sonny dalam siaran pers, Senin (27/7/2020).

Secara nasional, transformasi ekonomi desa dilaksanakan melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Hal tersebut merupakan amanat RPJMN 2020 - 2024.

Menurut Sonny, pengembangan desa wisata dan desa digital harus mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi, ketahanan lingkungan maupun kekayaan alam, dan pemberdayaan masyarakat.

"Komitmen Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Beberapa praktik baik desa wisata yang telah ada menunjukkan bahwa keberadaan tokoh penggerak sebagai champion atau agent of change di desa merupakan salah satu kunci keberhasilan desa wisata," tuturnya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menampilkan 10 (sepuluh) desa wisata yang telah berhasil dan dijadikan percontohan (best practices).

Desa-desa wisata tersebut akan disusun profilnya dan digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 205 desa wisata dan desa digital yang sedang difinalisasi penetapan nominasinya.

“Kemitraan perlu kita bangun antar pihak. Masyarakat harus menjadi subjek, pelaku pembangunan itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Kita terus mendorong pemanfaatan dana desa yang berkualitas untuk program pemberdayaaan masyarakat, salah satunya dengan pengembangan desa wisata,” ungkapnya.(ZU)