Komjen Listyo Sigit Prabowo [Dok. Merdeka.com]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (20/1/2021).  

Listyo sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.  

Berbagai upaya untuk menggali informasi terkait sosok Listyo pun telah dilakukan DPR sejak beberapa waktu terakhir, mulai dari menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dari hasil penelusuran PPATK, tidak ditemukan adanya laporan transaksi mencurigakan di dalam rekening Listyo, baik itu transaksi keuangan dalam negeri maupun luar negeri. 

"Tadi sudah ditanya (ke PPATK) terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN," ujar Sahroni usai RDPU dengan PPATK, Kamis (14/1/2021).  

Sementara itu, untuk mendalami rekam jejak jenderal bintang tiga itu, DPR mengundang Kompolnas. Menurut anggota Kompolnas Muhammad Dawam, beberapa informasi yang digali DPR antara lain rekam jejak, profil psikologis, alasan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta penilaian positif dan negatif.  

"Sesuai permintaan DPR, kami akan menjelaskan beberapa poin ke DPR kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentu terkait juga kami sampaikan ke presiden melalui ketua Kompolnas," kata Dawam, Minggu (17/1/2021), seperti dilansir Kompas.id. 

Penuhi syarat formil  

Dawam menilai, dilihat dari syarat formil dan materiil, Listyo telah memenuhi syarat untuk menjadi kapolri. Setidaknya, ada tiga tahap yang dilakukan Kompolnas sebelum mengajukan nama calon kapolri.  

Pertama, mendengar masukan internal Kepolisian, terutama angkatan 1989-1995. Kedua, mendengarkan masukan dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, dan tokoh agama. Ketiga, menerima masukan dari alumni kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan mantan Wakapolri. Setelah ini, Listyo akan menjalani sejumlah rangkaian fit and proper test di DPR.  

"Sampai saat ini jadwal belum berubah. Selasa (17/1/2021) pembuatan makalah, Rabu (18/1/2021) uji kelayakan dan kepatutan," kata Sahroni, Minggu (17/1/2021), dilansir dari Kompas.id.  

Peta dukungan  

Sementara itu, pencalonan Listyo mendapat dukungan dari sejumlah politisi di Senayan. Salah satunya diberikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syasurijal. 

 "Kami menilai dari rekam jejak dan prestasi Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo cukup meyakinkan untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri. Saya yakin proses fit dan proper test di DPR akan berjalan mulus,” kata Cucun dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1/2021).

Cucun menilai, dari sisi prestasi, Bareskrim di bawah kepemimpinan Listyo cukup responsif dalam mengurai kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti membongkar kasus buronan Djoko Tjandra dan kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery menilai Listyo merupakan figur reformatif di institusi Polri sehingga diharapkan membawa pembaruan di Polri dan mengakomodasi semua pihak, khususnya di internal Korps Bhayangkara.

Dilansir dari Antara, ia berharap Listyo melakukan langkah-langkah terobosan bagi perbaikan kinerja Polri dan bisa merangkul kalangan senior-junior di Polri dengan mempersatukan serta menyolidkan institusi tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai, kemampuan Listyo Sigit sudah tidak diragukan lagi, terutama dari segi integritas, kapabilitas dan profesionalitas, serta loyalitas dan pengalamannya.

Ia mengatakan, partainya mendukung semua kebijakan atau keputusan yang diambil Presiden Jokowi, terutama terkait calon kapolri. (Kompas.com)