DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta agar pemerintah bisa menunda berbagai proyek yang sekiranya bisa ditunda, seperti proyek pemindahan ibu kota dan kereta cepat.

Usulan mengenai penundaan proyek ini dituturkan, agar pemerintah bisa fokus dalam menangani pandemi virus Corona di Indonesia.

Terlebih, pemerintah telah mengantisipasi adanya pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sampai dengan 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).

"Ini kalau kita krisis, maka tundalah apa yang bisa ditunda. Tapi kalau kita lihat ketua Bappenas bilang proyek ibu kota jalan terus. Kalau ibu kota barangkali ditunda sampai 2030 kan Indonesia tidak akan mati kalau tidak punya ibu kota baru," ujar Faisal di dalam telekonferensi daring, Jumat (24/4/2020).

Sama halnya dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Faisal, proyek kereta cepat perlu dibatalkan karena pembiayaannya semakin tidak jelas. Ia juga menilai bahwa proyek ini bukanlah proyek kereta, melainkan proyek properti.

"Pembiayaannya makin nggak jelas, proyeknya juga nggak bagus-bagus amat, sudah batalkan. Jadi intinya pembatalan proyek," lanjut dia.

Faisal menjelaskan, pemerintah perlu memiliki komitmen dan lebih memperhatikan berbagai proyek yang tengah berjalan. Apabila ada proyek infrastruktur yang dirasa mubazir dan terlalu banyak memakan biaya, maka proyek tersebut perlu untuk didesain ulang.

Faisal khawatir, apabila pemerintah banyak melakukan investasi terhadap proyek tetapi hasilnya tidak terlalu bagus, maka beban utang akan semakin besar.

"Harus ada komitmen baru yang menunjukkan, 'Ini loh bahwa selama ini pembangunan infrastruktur ada yang mubazir, terlalu banyak, oleh karena itu harus didesain ulang proyek-proyeknya'. Saya takut sekali investasi ini berujung pada hasil yang sedikit, akibatnya utangnya makin besar," kata Faisal.