DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah wilayah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka penularan virus corona.

Namun, tidak semua permohonan disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Update terkini hingga 19 April, ada 7 pemda yang ditolak pengajuan PSBB-nya karena dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan dari Terawan.

Beberapa persyaratan yang dimaksud terdiri dari data epidemiologis serta alokasi anggaran.  

Data epidemiologis adalah jumlah kasus positif dan penyebarannya. Indikatornya adalah penularan secara cepat dan adanya transmisi lokal.

Sementara alokasi anggaran adalah rencana pemda terkait kebutuhan saat menjalankan PSBB.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut, aspek anggaran termasuk yang krusial.

"Bahkan ada yang daerah mengajukan, tapi alokasi anggarannya sangat minim," kata Doni dalam wawancara eksklusif dengan kumparan, Minggu (20/4/2020).

Berikut daftar 7 wilayah yang pengajuan PSBB-nya ditolak Terawan:

1. Kabupaten Rote Ndao, NTT

2. Kota Sorong, Papua Barat

3. Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

4. Kabupaten Fakfak, Papua Barat

5. Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

6. Kabupaten Mimika, Papua Barat

7. Provinsi Gorontalo

(Kumparan)