Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, saat melakukan kunjungan lapangan terkait percepatan penurunan anak zero dose di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan anak zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali.
Hal itu disampaikan Dante saat melakukan kunjungan lapangan terkait percepatan penurunan anak zero dose di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dante didampingi Illiza Sa'aduddin Djamal, Ketua TP PKK Aceh Ny. Marlina Muzakir, serta unsur Forkopimda Aceh.
Menurut Dante, Aceh menunjukkan pola kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran imunisasi bagi anak-anak.
“Ini salah satu percontohan bagaimana mereka membangun kolaborasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, penggerak PKK, dengan instansi dan sebagainya,” kata Dante.
Ia bahkan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan mendorong imunisasi bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seruan khusus.
“Bahkan Ibu Wali Kota tadi saya dengar-dengar akan melakukan imunisasi kepada anak-anak ASN. Ini langkah yang sangat baik untuk membangun kesadaran bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dante juga mengungkapkan dirinya menerima laporan adanya surat edaran dari salah satu kepala daerah di Aceh yang meminta para khatib menyampaikan khutbah Jumat terkait pentingnya imunisasi.
“Saya juga mendapatkan surat edaran dari salah satu bupati di Aceh untuk seluruh masjid agar memberikan khutbah Jumat yang berkaitan dengan imunisasi. Ini luar biasa,” ucapnya.
Menurut Dante, pendekatan berbasis agama dan budaya lokal menjadi strategi penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Aceh yang masyarakatnya dikenal religius.
Ia menilai, keberhasilan Aceh nantinya dapat menjadi model nasional dalam mengatasi persoalan zero dose di Indonesia.
“Ini akan dicontohkan dan dimulai dari bumi Aceh yang berada di paling barat Indonesia. Setelah dari Aceh, saya akan ke Papua di ujung timur Indonesia untuk membangkitkan semangat yang sama,” katanya.
Dante menjelaskan, saat ini Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dari total sekitar 2,3 juta anak zero dose di Indonesia, sebagian berisiko mengalami penyakit berat yang sebenarnya dapat dicegah.
“Kasihan banyak anak-anak lumpuh, ada yang meninggal karena campak, ada yang mengalami komplikasi infeksi paru-paru akibat campak dan penyakit lainnya hanya karena tidak diimunisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut seharusnya bisa dicegah apabila seluruh pihak bersinergi.
“Sebenarnya ini bisa diatasi kalau kita melakukan kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat, tokoh ulama dan semua elemen,” kata Dante.
Lebih jauh, Wamenkes menilai imunisasi menjadi fondasi penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia kini hampir mencapai 290 juta jiwa dengan mayoritas merupakan generasi muda.
“Generasi Beta dan Alpha ini adalah generasi yang mendapatkan imunisasi. Kalau kita ingin membangun Indonesia Emas 2045, maka kita harus mulai dari kesehatan generasi muda,” katanya.
Ia mengingatkan Indonesia tidak boleh gagal memanfaatkan bonus demografi akibat kualitas kesehatan generasi mudanya yang buruk.
“Kalau generasinya sakit, kita bisa gagal melewati bonus demografi seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Karena pemimpin Indonesia tahun 2045 adalah anak-anak yang ada sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, mengatakan pemerintah kota akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi dan imunisasi anak.
Menurut Illiza, hingga kini belum ada rencana pemberian sanksi bagi orang tua yang menolak imunisasi anak.
“Sanksi tidak ada, karena itu hak masyarakat. Tapi kita akan melakukan persuasi dan edukasi secara terus-menerus,” kata Illiza.
Ia mengakui salah satu tantangan terbesar adalah membangun komunikasi dengan para orang tua, khususnya ayah yang sering bekerja sehingga sulit dijangkau dalam kegiatan sosialisasi kesehatan.
Karena itu, Pemko Banda Aceh akan menggencarkan edukasi melalui sekolah, kegiatan masyarakat, hingga ceramah keagamaan.
“Kita juga akan membuat seruan untuk seluruh anak-anak ASN dan keluarga ASN agar melakukan vaksinasi,” ujarnya.
Selain itu, Illiza menyebut Pemko Banda Aceh juga memiliki inovasi layanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di puskesmas.
Dalam program tersebut, calon pengantin akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dinyatakan layak menikah, termasuk memastikan pemahaman terkait vaksinasi dan kesehatan reproduksi.
Menurut Illiza, keterlibatan media massa juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat imunisasi.
“Kalau informasi tentang dampak tidak dilakukan imunisasi lebih sering disampaikan, tentu akan membangun kesadaran masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, masih banyak pemahaman keliru di masyarakat terkait vaksinasi, termasuk anggapan bahwa anak yang sudah divaksin tetap bisa terkena campak.
Padahal, menurutnya, vaksin berfungsi memperkuat imunitas tubuh sehingga risiko komplikasi berat dapat ditekan.
“Vaksin bukan berarti membuat anak pasti tidak terkena campak, tapi membuat dampaknya tidak berat dan imunitas tubuh lebih kuat,” ujar Illiza. [nh]
Sebelumnya
