DIALEKSIS.COM | Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban dimasa pandemi Covid-19.

Dilansir dari kompas.com, Sekretaris MUI Anwar Abbas memandang, MUI perlu mengeluarkan fatwa terkait penyelengaraan shalat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban saat wabah C0vid-19 untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

“Kita keluarkan fatwa sepertiini supaya masyarakat tahu bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah shalat iduladha dan penyembelian hewan kurban saat wabah Covid-19 ini. fatwa ini juga menimbang untuk dijadikan kewaspadaan karena pandemi ini belum berakhir,” kata Anwar, Sabtu (11/7/2020).

Berikut isi fatwa MUI seperti dilansir dari laman resmi mui.or.id yang dikeluarkan:

Ketentuan Hukum

1.    Shalat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salahsatu syi’ar keagamaan (syi’ar min sya’air al-Islam).

2.    Pelaksanaan shalat Idul Adha saat wabah COVID-19 mengikuti ketentuan Fatwa MUI:

    a.    Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemi COVID-19;

    b.    Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19;N

    c.    Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.

3.    Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak.

4.    Ibadah kurban tidak dapat diganti dengan uang atau barang lain yang  senilai,  meski  ada  hajat  dan  kemaslahatan  yang  dituju. Apabila hal itu dilakukan, maka dihukumi sebagai shadaqah.

5.    Ibadah kurban dapat dilakukan dengan cara taukil, yaitu pekurban menyerahkan sejumlah dana seharga hewan ternak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga sebagai wakil untuk membeli hewan kurban, merawat, meniatkan, menyembelih, dan membagikan daging kurban.

6.    Pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu:

    a.    Pihak yang terlibat  dalam proses penyembelihan  saling menjaga jarak fisik (physical distancing) dan meminimalisir      terjadinya kerumunan.

    b.    Selama  kegiatan  penyembelihan  berlangsung,  pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (physical distancing), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.

    c.    Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2009  tentang  Standar  Sertifikasi  PenyembelihanHalal.

    d.    Dalam hal ketentuan pada huruf c tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.

    e.    Pelaksanaan         penyembelihan         kurban         bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 (empat) hari, mulai  setelah  pelaksanaan  shalat  Idul  Adha  tanggal  10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.

    f.    Pendistribusian  daging  kurban  dilakukan  dengan  tetap melaksanakan protokol kesehatan.

7.    Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan terhindar dari potensi penularan Covid-19.

Rekomendasi

1.    Pengurus masjid perlu menyiapkan penyelenggaraan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan berpedoman pada fatwa ini.

2.    Umat Islam yang mempunyai kemampuan dihimbau untuk melaksanakan kurban, baik dilaksanakan sendiri maupun dengan cara diwakilkan (taukil).

3.    Panitia kurban agar menghimbau kepada umat Islam yang tidak terkait langsung dengan proses pelaksanaan ibadah kurban agar tidak berkerumun menyaksikan proses pemotongan.

4.    Panitia Kurban dan Lembaga Sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban perlu menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

5.    Pemerintah  perlu  menjamin  keamanan  dan  kesehatan  hewan kurban, serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal.(IDW).