DIALEKSIS.COM | Jakarta – Presiden Joko Widodo menjawab kritik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal rencana pemerintah membuka ekspor bibit lobster.

Jokowi mengatakan, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.

"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," ujar Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019).

Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor keseimbangan.

Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.

"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.

Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut.

"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.

Sebagai penggagas aturan yang melarang 

ekspor baby lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan jika akhirnya ekspor dibuka kembali.

Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.

Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran.

Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan pada masa mendatang.

Pasca-kritikan Susi, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya baru mengkaji soal wacana membuka ekspor benih lobster. (Im/kompas)