Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, indikator keberhasilan CKG bukan sekadar jumlah warga yang menjalani pemeriksaan, tetapi sejauh mana hasil skrining ditangani secara cepat dan tepat. [Foto: dok. Kemenkes]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak berhenti pada tahap pemeriksaan awal, melainkan memastikan setiap temuan kesehatan ditindaklanjuti secara medis.
Hingga 2025, program yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) bidang kesehatan itu telah menjangkau 70 juta peserta di 10.225 puskesmas di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, indikator keberhasilan CKG bukan sekadar jumlah warga yang menjalani pemeriksaan, tetapi sejauh mana hasil skrining ditangani secara cepat dan tepat.
“Yang penting itu follow up-nya. Setelah cek, kemudian follow up-nya itu yang harus dijaga. Kalau ada yang tensinya tinggi, langsung dikonsultasikan ke poli dan diberikan obat supaya tidak hilang nanti,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).
Data dari Puskesmas Kecamatan Cilandak menunjukkan, dari 81.573 peserta yang diperiksa sepanjang 2025, sebanyak 17,05 persen atau sekitar 13.908 orang memerlukan tindakan medis langsung di puskesmas. Sementara 1,85 persen atau lebih dari 1.500 kasus harus dirujuk ke rumah sakit. Artinya, hampir 19 persen peserta membutuhkan intervensi medis segera setelah skrining dilakukan.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia menegaskan, sistem CKG kini dirancang agar tidak ada kasus yang terlewat pascapemeriksaan.
“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” kata Rizka.
Ia menjelaskan, kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes langsung ditangani di puskesmas melalui pemberian terapi. Sementara untuk kondisi yang lebih serius, seperti dugaan penyakit jantung bawaan pada bayi atau gangguan enzim tertentu, pasien segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan lanjutan.
Pada 2026, pemerintah akan memperluas cakupan skrining, termasuk pemeriksaan talasemia pada balita usia dua tahun dan siswa kelas 7, serta skrining kanker paru dan kanker usus besar untuk laki-laki dan perempuan. Pemeriksaan penyakit kulit menular seperti kusta, skabies, dan frambusia juga ditambahkan.
Seluruh temuan akan disertai protokol pengobatan atau rujukan yang terintegrasi guna menekan risiko komplikasi dan beban penyakit di masa mendatang.[in]
Sebelumnya
