Mhd. Hafiz Daniel, Coordinator Youth Action on Tactical Transformation - YATTA. [Foto: dokumen untuk dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Opini - Pemimpin esok hari (adakah yang cukup mampu?) Mewakilkan suara kami (Jelas tak ada yang tahu) --Kutipan lagu Feast -- Kami belum tentu.
Mayoritas Generasi Z tentunya tidak asing dengan grup musik Feast yang kebanyakan lagunya berisikan kritik sosial -- Iwan Fals versi Gen Z ujar beberapa kalangan anak muda. Julukan ini mungkin masuk akal ketika melihat fenomena demontrasi dalam beberapa tahun belakangan yang menggunakan lagu-lagu Feast dalam membakar semangat massa yang didominasi golongan pemuda kelahiran 1997-2006.
Beberapa potongan lirik dalam karya-karya Feast kadang diujar secara eksplisit, kadang perlu pengetahuan konotatif untuk menafsirkan kemana arah lirik tersebut menjurus.
Salah satu penggalan lirik dari karya Feast yang cukup refektif dalam melihat bangsa Indonesia saat ini adalah penggalan lirik bagian reff dalam lagu Kami Belum Tentu, yang kutipannya dijadikan sebagai pembuka tulisan ini.
Lagu yang dirilis pada 2018 itu tentunya masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini meski telah terpaut delapan tahun dari perilisannya. Penggalan lirik tersebut seakan membaca gejolak hati masyarakat Indonesia yang diterpa rasa dilema atas krisis politik dan krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Rasa dilema yang menghantui rakyat Indonesia bukan tanpa sebab, melainkan melihat hasil demontrasi besar Indonesia tahun 2025 yang sempat menelan korban, salah satunya rakyat kecil -- Affan Kurniawan.
Aksi yang memakan harga tidak sebanding tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, selain tren foto profil sosial media berwarna merah muda, dan tuntutan 17+8 yang hilang entah kemana kabarnya.
Dari sinilah keraguan dalam gerakan-gerakan sipil muncul, “Apakah keberhasilan reformasi seperti tahun 98 dapat kembali terulang?”. Mimpi akan reformasi yang tak kunjung datang akhirnya hanya menjadi angan-angan yang sirna saat alarm bangun pagi berbunyi -- tanda untuk kembali menjadi rakyat yang menghabiskan sisa waktunya untuk bekerja dan dipertontonkan inkompetensi di negeri ini.
Keresahan masyarakat sebenarnya sangat sederhana dan berdasar, tapi karena simplifikasi tadi itulah birokrat dan petinggi negara ini sukar untuk melakukannya tanpa proses birokratis seperti hari-hari biasanya. Rakyat hanya ingin rancangan kebijakan negara bukan hanya berkedok pro-rakyat, namun dapat mempertimbangkan akar permasalahan pada tingkat akar rumput sebagai solusi pengentasan masalah, bukan hanya menjadi kebijakan “policy masturbate” yang akhirnya hanya menghambur-hamburkan uang negara untuk proyek ambisius yang bukan berinvestasi dari leher ke atas, melainkan perut ke bawah.
Setidaknya untuk mengetahui faktor-faktor sederhana yang menjadi hambatan mengapa “Reformasi” tidak dapat tumbuh dan bangun kembali di Indonesia, beberapa gambaran dibawah dapat menjawab dan dikembangkan untuk dilahirkan solusi konkrit.
Fragmentasi Gerakan Sipil
Kebijakan-kebijakan ambisius rezim saat ini memang memberikan manfaat tersendiri bagi pada penerimanya, dan karena inilah fragmentasi gerakan akhirnya tumbuh dan terjadi di masyarakat. Sesederhana bagaimana pemerintah terang-terangan menggunakan jasa pendengung (buzzer) yang sejak pemilu terakhir digaungkan sebagai senjata massa untuk mendorong suatu isu, atau bahkan menjadi pengalih isu.
Indikasi inilah yang menjadi salah satu faktor terfragmentasinya suara-suara masyarakat, karena dengan benturan suara rakyat lainnya (yang terindikasi dibayar) banyak kepentingan yang harusnya disuarakan hanya berakhir menjadi debat kusir dan dialihkan dari substansi yang sebenarnya.
Selain itu, program unggulan rezim Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koprasi Desa Merah Putih (KopDes) yang rentan akan kepentingan politis dapat terindikasi menjadi tenaga tandingan untuk memecah gerakan sipil dalam wacana reformasi berikutnya. Serapan lapangan pekerjaan dari program MBG per Juni 2026 telah mencapai 1,28 juta resapan lapangan kerja dan KopDes yang diproyeksikan akan menyerap 600 ribu hingga 1 juta lapangan kerja. Tidak ada yang salah dengan rakyat yang ingin bekerja dalam proyek nasional tersebut, tapi program yang sarat kepentingan untuk mendulang suara dan simpatisan rakyatlah yang seharusnya tidak kita lihat dengan kenaifan.
Fragmentasi gerakan menjadi salah satu faktor besar kenapa pagelaran reformasi tak kunjung hadir menghiasi “Pesta Demokrasi” kita lagi. Politik devide et empera yang sudah basi namun penuh relevansi kini dijadikan senjata utama untuk memecah persatuan rakyat hari ini.
Sesuai ujaran Bung Karno dalam Pidatonya pada 10 November 1961, “Perjuanganku lebih mudah karna melawan penjajah, sedang perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Dan yang Bung Karno tidak tahu adalah kita juga berjuang untuk tetap waras, meski dibantai oleh pidato pejabat publik yang tidak pernah usai melahirkan kontroversi.
Ingin “Me-Nepalkan” Indonesia, tetapi enggan
8 September 2025 adalah satu hari bersejarah bagi negara Nepal, karena kaum mudanya berhasil menggulingkan pemerintahannya yang dinilai korup dengan revolusi besar-besaran di seluruh negeri. Melihat kabar ini, dari sudut tenggara Asia, rakyat Indonesia berseru, mengidam, dan mendambakan peristiwa yang sama dapat terjadi lagi di Indonesia sebagai bentuk supremasi rakyat.
Namun, anggan tetaplah angan, di bulan yang sama disaat sudah ada ribuan massa yang melakukan demonstrasi dengan tajuk besar “Bubarkan DPR”, ditambah dengan serangkaian kasus represif oleh aparatur negara, rakyat Indonesia malah “balik kanan” didamaikan dengan nasihat-nasihat sofistik yang berakhir menghentikan semangat membara yang kala itu harusnya bisa menjadi babak baru bagi para muda-mudi bangsa.
Setelahnya, hanya gerakan-gerakan kecil yang mudah dibubarkan aparatur setempat tanpa susbtansi yang sempat digubris oleh pemerintah. Mentalitas muda-mudi Indonesia (termasuk penulis) saat ini masih jauh dari aksi-aksi negarawan Gen Z Nepal yang berani bertindak, sedang kita masih sibuk dengan doom-scrolling yang melakukan debat kusir di internet tanpa gebrakan dan aksi langsung di lapangan.
Anak muda Indonesia harusnya terhidrasi oleh akal sehat dan ilmu-ilmu sosialistik agar peka dengan kondisi sekitar. Jika 25% populasi generasi muda di Indonesia saat ini masih bisa disetir oleh standar TikTok dan tren pembodohan sosial media, maka baiknya sedang penuh hormat, kita harus pendam mimpi Indonesia emas kita.
Kembali pada pertanyaan ada penggalan lirik lagu Feast, “Pemimpin esok hari, adakah yang cukup mampu, mewakilkan suara kami?” -- pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh perubahan diri, tanpa bergantung pada waktu. Generasi muda, sebaya, sepantaran, dan sejawat dengan penulis haruslah bisa reflektif meninggalkan tradisi elit-elit politik lama yang masih gila hormat, rakus, dan rawan korup.
Semakin dinamis dan pragmatis generasi muda kita, harusnya dapatlah menjadi eksekutor yang sadar bahwa perubahan tidak datang dengan sederhana -- lewat unggahan sosial media, jumlah suka dan komentar, dan fanatisme sesaat. Bersatulah generasi muda Indonesia, jangan sampai takluk dengan kekuasaan sesaat yang membutakan idealisme bersama. Biarkan reformasi terbit dengan kesadaran berbangsa yang sehat dengan berkah ibu pertiwi. [**]
Penulis: Mhd. Hafiz Daniel (Coordinator Youth Action on Tactical Transformation - YATTA)
Sebelumnya
