DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas merilis hasil jajak pendapat terbaru yang mengungkap kekhawatiran publik terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. Survei yang digelar pada 17-20 Maret 2025 ini menunjukkan 69,5% atau tujuh dari sepuluh responden menilai perluasan jabatan TNI ke lembaga sipil berpotensi memundurkan proses reformasi yang dimulai sejak 1998.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dua puluh empat tahun Reformasi, relasi sipil-militer masih seperti bara dalam sekam. Di satu sisi, TNI telah "kembali ke barak" lewat UU No. 34/2004. Di sisi lain, otoritas sipil justru gagal memanfaatkan momentum ini untuk membangun tata kelola pertahanan yang modern, profesional, dan bebas intervensi politik. Alih-alih harmoni, yang terjadi adalah ketegangan laten: militer merasa tak diurus, sementara sipil sibuk berebut kuasa dengan mengorbankan integritas demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Korea Selatan akan mengurangi subsidi untuk energi biomassa setelah meningkatnya kritik domestik dan internasional atas kaitannya dengan penggundulan hutan. Aktivis lingkungan umumnya memuji reformasi tersebut, tetapi mengkritik celah hukum dan lambatnya waktu penghentian subsidi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk "Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan" di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan Pilkada, situasi di tanah air kian memanas. Keputusan yang dianulir oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI memicu gelombang protes yang menggema di berbagai penjuru negeri. 

Apakah tepat RUU itu untuk dibahas, apakah RUU ini akan memberikan dampak kenyaman dan sangat bermanfaat kepada publik, atau sebagai ajang kekuasan untuk “mengepakan sayap” intitusi negara ini. Publik membahasnya.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023 yang digelar di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, Sabtu (22/7/2023). Dalam amanatnya, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Untuk merefleksikan 25 tahun era reformasi di Indonesia, mahasiswa Aceh dituntut peka menghadapi persoalan dinamika sosial di masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persatuan Aktivis Nasional 98 (PENA 98) bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Syiah Kuala melakukan diskusi di Aula FISIP USK, Jumat (19/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya agar terus berbenah dan mengevaluasi diri. Instruksi itu disampaikan berulangkali menyusul kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo yang membuat kepercayan masyarakat terhadap Polri menjadi anjlok. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis Reformasi serta anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFRA., CSFA., mengingatkan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) betapa bahayanya pemerintahan yang otoriter, sehingga perlu dicegah.

DIALEKSIS.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor menilai selama 13 tahun masa reformasi, Polri belum berhasil melakukan reformasi karena ada berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. contoh kegagalan dari reformasi Polri di antaranya dengan masih tingginya laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang, tindakan kekerasan hingga kasus salah tangkap yang dilakukan Polri.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023, Selasa (10/1/2023) dikantornya.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Bergulirnya era reformasi di Indonesia memuculkan tuntutan masyarakat agar Polri memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Harapannya agar Polri menjadi lembaga profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum.

DIALEKSIS.COM | Balikpapan - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - 24 Tahun Reformasi. Timbul pertanyaan dalam benak, apakah Indonesia sudah mengapai banyak hal sesuai dengan cita-cita ‘Reformasi’.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan percepatan reformasi birokrasi terus berlanjut di tahun 2022.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penujukan Pj Gubernur Aceh dari unsur TNI menyalahi UU No. 34 tahun 2004. TNI yang propesional adalah pasukan yang dipersenjatai lengkap dan tentu sangat terlatih dalam bertempur, selain itu TNI harus tunduk pada otoritas sipil. Demikian yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hendra Saputra kepada media ini, Sabtu (2/4/2022) menyikapi isu ada upaya pemerintah pusat untuk menempatkan personel TNI sebagai Pj Gubernur Aceh menggantikan Gubenur Aceh, Nova Iriansyah yang akan berakhir pada 5 Juli 2022 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nilai demokrasi di Indonesia semakin merosot berdasarkan kesimpulan seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) yang bertema "Seminar Nasional: Refleksi Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia," Minggu (5/12).

Seminar nasional yang dilaksanakan di Balai Senat USK tersebut menghadirkan tiga pemateri yaitu, Prof. Dr. Firman Noor, MA (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional), Drs. Erman Anom, MM, PhD (Dekan Fikom Universitas Esa Unggul), dan Dr. Taufik A Rahim, M.Si (Pengamat Politik Lokal). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nugroho Nurcahyono, Kepala KPP Pratama Aceh Besar menyampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 29 Oktober 2021 lalu.