Dr. Iswadi, M.Pd; Dosen Magister Pendidikan Dasar Universitas Esa Unggul Jakarta. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Opini - Pendidikan merupakan salah satu investasi paling penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, hingga infrastruktur digital memang penting. Namun, seluruh pembangunan tersebut pada akhirnya membutuhkan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan untuk mengelolanya.
Karena itu, ketika berbicara tentang masa depan Indonesia, pembicaraan mengenai pendidikan tidak boleh berhenti pada persoalan sekolah dan perguruan tinggi semata. Pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi utama pembangunan sumber daya manusia.
Dalam konteks tersebut, gagasan pendidikan gratis hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) semakin menemukan relevansinya.
Pada 23 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program kuliah gratis di PTN disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah juga tengah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembiayaan, sumber pendapatan PTN, serta tahapan penerapannya.
Perkembangan tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap perluasan akses pendidikan tinggi.
Namun, yang lebih penting adalah bagaimana gagasan tersebut dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang berkelanjutan, berkualitas, tepat sasaran, dan benar benar memberikan kesempatan kepada anak anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi.
Gagasan yang Kembali Menemukan Relevansinya
Dua tahun yang lalu, saya menulis gagasan berjudul Mewujudkan Pendidikan Gratis hingga ke PTN sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM.
Gagasan tersebut lahir dari kepedulian terhadap persoalan pendidikan dan masa depan generasi bangsa. Ketika tulisan itu disampaikan, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi merupakan sebuah gagasan yang perlu terus didiskusikan. Kini, gagasan tersebut kembali menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam arah kebijakan yang sedang dipersiapkan.
Bagi saya, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa sebuah gagasan yang lahir dari kepedulian tidak pernah benar.benar sia sia.
Sebuah gagasan mungkin tidak langsung menjadi kebijakan. Perubahan juga tidak selalu terjadi dalam waktu singkat. Namun, gagasan yang terus disampaikan secara konsisten dapat menjadi bagian dari proses perubahan dan memperkaya ruang diskusi publik.
Oleh karena itu, para akademisi, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat tidak boleh berhenti menyampaikan gagasan mengenai masa depan pendidikan Indonesia. Teruslah menyampaikan gagasan, kritik, dan harapan dengan cara yang santun, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jangan Sampai Kemiskinan Menjadi Batas Pendidikan
Tidak semua anak Indonesia memulai perjalanan pendidikan dari kondisi ekonomi yang sama. Ada anak yang sejak kecil memiliki akses terhadap buku, internet, perangkat digital, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Namun, ada pula anak yang harus menjalani proses pendidikan dengan berbagai keterbatasan ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika anak memasuki perguruan tinggi. Biaya pendidikan bukan sekadar uang kuliah. Ada biaya transportasi, tempat tinggal, buku, perangkat digital, internet, praktikum, penelitian, hingga penyelesaian tugas akhir.
Oleh karena itu, ketika negara berbicara mengenai pendidikan gratis, pertanyaan pentingnya bukan hanya: apakah uang kuliah dibayar oleh negara?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah mahasiswa dari keluarga kurang mampu benar benar mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikannya?
Inilah yang harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai negara menyatakan pendidikan gratis, tetapi mahasiswa tetap berhenti kuliah karena tidak mampu membayar tempat tinggal, membeli perangkat pembelajaran, memenuhi kebutuhan akademik, atau menanggung biaya hidup sehari hari.
Dengan kata lain, pendidikan gratis harus menjadi pendidikan tanpa hambatan biaya yang tidak semestinya.
Pendidikan Gratis Bukan Pendidikan Murah
Ada prinsip penting yang harus dijaga: pendidikan gratis tidak boleh berubah menjadi pendidikan murah.
Penghapusan atau pengurangan biaya pendidikan tidak boleh menyebabkan kualitas perguruan tinggi menurun. PTN tetap membutuhkan dosen berkualitas, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, penelitian, fasilitas akademik, serta sistem penjaminan mutu yang kuat.
Oleh karena itu, apabila program kuliah gratis hendak diwujudkan, negara perlu memastikan tersedianya pembiayaan yang memadai agar perguruan tinggi tetap mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Presiden Prabowo sendiri telah mengarahkan agar kajian mengenai program tersebut dilakukan secara mendalam, termasuk memperhitungkan kebutuhan anggaran dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah juga menyiapkan tahapan penerapan agar kebijakan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
Di sinilah perbedaan antara pendidikan gratis dan pendidikan murah Pendidikan gratis berbicara mengenai akses, sedangkan pendidikan berkualitas berbicara mengenai mutu. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Negara Harus Hadir dalam Pembiayaan Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN, dengan berbagai program yang mencakup peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, serta program pendidikan lainnya.
Tantangannya bukan hanya mengenai besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan dampak maksimal terhadap akses, pemerataan, mutu, dan kualitas sumber daya manusia. Program kuliah gratis membutuhkan sistem pembiayaan yang terencana, transparan, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan kapasitas fiskal negara, kebutuhan perguruan tinggi, serta kondisi sosial ekonomi mahasiswa.
KIP Harus Naik Kelas
Program bantuan pendidikan tinggi yang telah berjalan dapat menjadi salah satu fondasi untuk dikembangkan menjadi sistem pembiayaan pendidikan yang lebih komprehensif. Saya membayangkan penguatan skema KIP Pendidikan Tinggi Plus
Mahasiswa tidak hanya memperoleh pembiayaan pendidikan, tetapi bagi kelompok yang memenuhi kriteria juga mendapatkan dukungan untuk buku, perangkat digital, internet, penelitian, tugas akhir, transportasi, asrama, dan biaya hidup.
Tentu saja, tidak semua mahasiswa harus memperoleh seluruh komponen bantuan tersebut. Bantuan harus berbasis kondisi sosial ekonomi dan didukung data yang akurat dengan prinsip sederhana: yang membutuhkan harus mendapatkan perlindungan lebih besar.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat menghubungkan data kependudukan, sosial ekonomi, pendidikan, dan perguruan tinggi agar bantuan lebih tepat sasaran serta mengurangi risiko bantuan ganda.
Pendidikan Gratis Harus Merata
Pendidikan gratis akan kehilangan sebagian maknanya apabila perguruan tinggi berkualitas hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus berjalan bersamaan dengan pemerataan pendidikan tinggi.
PTN di luar Jawa perlu terus diperkuat. Laboratorium harus ditingkatkan, kualitas dosen diperkuat, infrastruktur digital diperluas, and fasilitas mahasiswa dikembangkan di wilayah yang membutuhkan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga pembangunan pendidikan tinggi tidak boleh hanya menggunakan perspektif Jawa sentris.
Anak Indonesia yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan pusat ekonomi juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pendidikan gratis harus menjadi salah satu instrumen pemerataan pembangunan dan mobilitas sosial.
Jangan Hanya Menghasilkan Sarjana
Persoalan lain yang tidak kalah penting: pendidikan gratis jangan hanya mengejar peningkatan jumlah mahasiswa dan lulusan. Kita harus bertanya: sarjana untuk apa?
Pertanyaan ini penting karena tujuan akhir pendidikan bukan sekadar memperoleh ijazah. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi, karakter, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Perguruan tinggi harus semakin terhubung dengan dunia kerja, industri, pemerintah, dan masyarakat. Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman melalui magang, penelitian, proyek nyata, kewirausahaan, sertifikasi kompetensi, dan berbagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman.
Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi melahirkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi bangsa.
Pendidikan dan Tantangan Artificial Intelligence
Kebijakan pendidikan gratis juga harus melihat perubahan besar yang sedang terjadi akibat perkembangan artificial intelligence (AI). Dunia kerja masa depan akan terus berubah. Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga literasi digital, literasi AI, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, etika, and kemampuan memecahkan masalah.
Pendidikan gratis yang tidak disertai transformasi kualitas akan kehilangan momentum. Negara bukan hanya perlu membiayai mahasiswa agar dapat kuliah, tetapi juga perlu memastikan mereka memperoleh pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman.
Pendidikan Gratis adalah Investasi SDM
Pendidikan sering kali dipandang sebagai beban anggaran negara. Cara pandang tersebut perlu diperluas; pendidikan harus dipandang sebagai investasi sumber daya manusia
Ketika negara membiayai pendidikan seorang anak dari keluarga kurang mampu hingga perguruan tinggi, negara sebenarnya sedang berinvestasi untuk menciptakan guru, dokter, insinyur, peneliti, pengusaha, profesional, birokrat, and pemimpin masa depan.
Investasi tersebut memang tidak selalu menghasilkan manfaat dalam satu atau dua tahun. Namun, dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas, inovasi, mobilitas sosial, penguatan kelas menengah, dan daya saing nasional.
Oleh karena itu, pertanyaan tentang pendidikan gratis seharusnya tidak hanya: Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara? Melainkan juga: Berapa besar manfaat yang akan diperoleh bangsa dari manusia yang berhasil kita didik?
Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia membutuhkan sumber daya manusia unggul untuk menyongsong 2045. Kita membutuhkan guru berkualitas, tenaga kesehatan kompeten, insinyur inovatif, ilmuwan produktif, pengusaha kreatif, profesional berintegritas, serta pemimpin yang memiliki visi kebangsaan. Semua itu membutuhkan pendidikan.
Oleh karena itu, pendidikan gratis hingga PTN perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia. Arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut sedang memasuki tahap pembahasan yang lebih konkret. Pemerintah tengah mengkaji skema pembiayaan and tahapan implementasinya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Pada titik inilah ruang kontribusi akademisi dan masyarakat menjadi penting: memberikan gagasan, melakukan kajian, mengawasi pelaksanaan, and memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Target akhirnya bukan sekadar semakin banyak orang yang masuk perguruan tinggi, melainkan semakin banyak manusia Indonesia yang berpendidikan, kompeten, produktif, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi bagi bangsa.
Jangan Sampai Ada Anak Indonesia yang Berhenti Bermimpi
Pada akhirnya, pendidikan gratis bukan hanya persoalan anggaran, melainkan persoalan masa depan bangsa.
Jangan sampai seorang anak Indonesia yang memiliki kecerdasan, semangat, dan cita cita harus berhenti bermimpi hanya karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Negara harus hadir memberikan kesempatan, perguruan tinggi harus menjaga mutu, masyarakat harus ikut mengawasi, dan akademisi harus terus menyumbangkan gagasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik.
Bagi saya, perkembangan kebijakan pendidikan gratis hingga PTN saat ini menjadi pengingat bahwa gagasan yang lahir dari kepedulian tidak pernah benar benar sia sia.
Sebuah gagasan mungkin membutuhkan waktu untuk menemukan momentum. Namun, selama terus disampaikan dengan cara yang santun, kritis, berbasis data, and berorientasi pada kepentingan publik, gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari perjalanan perubahan.
Oleh karena itu, jangan pernah bosan menyuarakan kebenaran. Teruslah menyampaikan gagasan, kritik konstruktif, dan harapan untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Sebab pada akhirnya, pendidikan gratis hingga PTN bukan sekadar membebaskan biaya pendidikan, melainkan upaya membebaskan potensi manusia Indonesia. [**]
Penulis: Dr. Iswadi, M.Pd. (Dosen Magister Pendidikan Dasar Universitas Esa Unggul Jakarta)
Sebelumnya
