Nurdin Hasan, Jurnalis Freelance. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh sedang mengalami keajaiban statistik. Ekonominya tumbuh, tapi jumlah penduduk miskin justru bertambah. Kondisi ini ibaratnya seperti rumah dicat semakin cantik, sementara penghuninya menahan lapar.
BPS mencatat ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Angka ini lebih tinggi dari Triwulan I 2026 yang tumbuh 4,09 persen. Namun, pada Maret 2026, jumlah orang miskin malah naik menjadi 713,78 ribu jiwa atau 12,34 persen dari total penduduk.
Lalu, pertumbuhan itu tumbuh ke mana? Mungkin ke laporan resmi atau ke slide presentasi saat rapat. Tapi, jelas belum sampai ke dapur rakyat.
Angka tak bisa dibantah. Ini bukan fitnah. Inilah data. Pada September 2025, warga miskin di Aceh berjumlah 703,330 orang. Enam bulan kemudian, jumlah itu menjadi 713,780 orang. Artinya, ada 10,450 warga baru masuk kelompok miskin.
Bayangkan. satu stadion lapangan sepak bola yang penuh orang miskin baru. Lalu ada piala untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen.
Garis kemiskinan juga naik. Pada Maret 2026, seseorang dianggap miskin kalau pengeluarannya di bawah Rp742.464 per orang per bulan. Angka itu naik 3,83 persen dibanding September 2025. Nilai Rp742 ribu per bulan itu bukan angka kemewahan. Itu angka bertahan hidup.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menjelaskan bahwa kenaikan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Ia juga menyebut sejumlah faktor yaitu kontraksi ekonomi triwulanan, inflasi Februari 2026 sebesar 6,94 persen, pengangguran meningkat, serta produktivitas padi yang menurun.
Jadi, rakyat tak miskin karena malas menghitung. Mereka miskin karena harga naik, pekerjaan sulit, dan panen yang tidak berpihak.
Pertumbuhan untuk siapa?
Ekonomi Aceh memang tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu seperti mobil mewah GWM Tank 300 yang melaju kencang, sementara penumpangnya belum naik.
Bank Indonesia mencatat perekonomian Aceh membaik pada 2026. Tapi laporan yang sama juga menunjukkan tekanan sosial: kemiskinan naik dan pengangguran masih menjadi persoalan.
Di sinilah paradoksnya. PDRB bisa naik karena sektor tertentu bergerak. Tetapi rakyat tidak otomatis kaya hanya karena angka agregat naik.
Ekonomi bisa saja tumbuh dari proyek, komoditas, atau aktivitas besar yang padat modal. Sayangnya, bila lapangan kerja yang tercipta sedikit, upah rendah, dan sektor informal mendominasi, pertumbuhan itu hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat.
Mayoritas pekerja Aceh berada di sektor informal. Mereka bekerja tiap hari, tetapi sering tanpa jaminan sosial, upah stabil, dan perlindungan hukum.
Pekerja informal adalah pahlawan tanpa tunjangan. Mereka bangun pagi, berjualan, angkut barang, menambak, menangkap ikan, atau jadi buruh harian. Ketika ekonomi naik, mereka tetap menghitung harga cabai. Saat ekonomi turun, mereka yang pertama terkena dampaknya.
Inilah masalah utamanya. Aceh tak hanya butuh lebih banyak pekerjaan. Nanggroe keuneubah endatu butuh pekerjaan yang layak. Karena bekerja saja tak cukup. Harus ada penghasilan yang cukup, jaminan ketika sakit, dan harapan hari tua.
Kenaikan kemiskinan warga Aceh juga tak lepas dari bencana ekologis, November lalu. BPS menyebut bencana itu sebagai salah satu latar belakang bertambahnya penduduk miskin. Banjir tak membaca laporan pertumbuhan ekonomi. Longsor tidak menunggu rapat evaluasi selesai.
Ketika rumah rusak, sawah terendam, dan usaha rakyat kecil lumpuh, sudah pasti keluarga miskin kehilangan lebih dari sekadar barang. Mereka juga kehilangan mata pencaharian.
Di sinilah pembangunan Aceh sering kelihatan lucu dalam artian menyedihkan. Infrastruktur dibangun. Jalan diperbaiki. Papan proyek dipasang. Tetapi ketika bencana datang, banyak hal kembali ke nol.
Pemulihan yang sedang berlangsung saat ini tidak boleh berhenti pada membangun rumah semata. Harus ada pemulihan pendapatan, pekerjaan, dan harapan bagi para korban.
Ada kecenderungan pejabat pemerintah untuk merayakan pertumbuhan ekonomi seperti tim sepak bola yang menselebrasi penguasaan bola. Padahal, yang dinilai bukan penguasaan bola, melainkan gol.
Pertumbuhan ekonomi itu ibaratnya penguasaan bola. Sementara pengurangan kemiskinan adalah gol.
Jika ekonomi tumbuh 4,86 persen tetapi penduduk miskin bertambah 10,40 ribu orang, itu bukan gol. Itu umpan mati.
Untuk itu, kebijakan Aceh perlu berubah arah. Jangan hanya bertanya, “Berapa persen ekonomi kita tumbuh?” Tetapi tanyakan juga, “Berapa banyak rakyat yang keluar dari kemiskinan?”
Akhirnya jangan memuji angka, tapi tanya bagaimana nasib rakyat. Aceh tidak butuh retorika tentang “potensi besar”. Potensi tak bisa dimasak dan tidak bisa menyekolahkan anak.
Aceh butuh ekonomi yang tumbuh sampai ke warung kopi, ke tambak nelayan, ke sawah petani, ke pelabuhan, dan yang terpenting rumah-rumah yang selama ini hanya mendengar kabar pertumbuhan dari omongan pejabat.
Selama pertumbuhan ekonomi belum mengurangi angka kemiskinan, maka kita sedang membangun menara tinggi di atas tanah rapuh. Dan sayangnya, di bawah menara itu, masih ada 713,780 orang yang menunggu dibagikan hasilnya. PEACE...!!![]
Penulis: Nurdin Hasan, Jurnalis Freelance
Sebelumnya
