Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh Bidang Keuangan dan Perekonomian, M. Zidan Al Hafidh. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Krisis distribusi air bersih yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Banda Aceh menuai perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Warga di kawasan Lamdingin mengeluhkan air dari Perumdam Tirta Daroy yang tak mengalir selama sepekan terakhir, memaksa mereka mencari alternatif dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.
Keluhan tersebut turut dirasakan oleh berbagai kalangan, termasuk kantor media dialeksis.com yang berada di wilayah terdampak. Salah satu staf, Maya, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi akibat ketiadaan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pihaknya terpaksa membeli air dari mobil tangki dengan harga mencapai Rp120 ribu per sekali pengantaran. Kondisi ini dinilai memberatkan, terutama jika harus berlangsung dalam waktu lama.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh Bidang Keuangan dan Perekonomian, M. Zidan Al Hafidh, menegaskan bahwa krisis air tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknis.
“Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut manajemen, transparansi, dan kesiapan jangka panjang,” tegasnya kepada media dialeksis.com, Jumat (1/5/2026).
Zidan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pengolahan air, termasuk instalasi Water Treatment Plant (WTP). Dari hasil pemantauan, kapasitas produksi air dinilai sudah mengalami peningkatan, bahkan satu WTP baru tengah dibangun untuk menambah debit air.
“Secara kapasitas, WTP kita saat ini sudah cukup baik. Artinya, secara produksi sebenarnya ada upaya perbaikan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyoroti kualitas air baku yang masih keruh, sehingga membebani proses pengolahan. Menurutnya, kondisi ini membuat mesin harus bekerja dua kali lebih berat dan berdampak pada hasil distribusi.
“Air baku yang keruh membuat proses pengolahan menjadi lebih berat. Ini tentu mempengaruhi distribusi ke masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, persoalan klasik seperti pemadaman listrik juga dinilai masih menjadi penyebab utama terganggunya distribusi air. Zidan menegaskan, kondisi tersebut seharusnya sudah diantisipasi oleh PDAM melalui langkah mitigasi yang jelas.
“Kalau alasannya mati lampu, harusnya sudah ada antisipasi seperti genset. Jangan sampai masyarakat tidak dapat air lebih dari tiga hari,” katanya.
Ia juga mengkritik minimnya sosialisasi dari PDAM kepada masyarakat terkait gangguan distribusi. Menurutnya, transparansi informasi sangat penting agar warga dapat bersiap menghadapi kondisi darurat.
“Cukup beri tahu kapan air akan terganggu, sehingga masyarakat bisa menampung lebih awal,” tegasnya.
Lebih jauh, Zidan menyoroti ketimpangan distribusi air, terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan pipa. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi yang belum tertata dengan baik.
“Di jalur utama air mengalir, tapi di ujung pipa tidak sampai. Ini masalah jaringan yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemetaan jaringan pipa belum diperbarui secara menyeluruh, sementara jumlah perumahan terus bertambah. Hal ini menyebabkan suplai air tidak sebanding dengan kebutuhan yang meningkat.
Tak hanya itu, ia menyinggung adanya dugaan praktik ilegal seperti pencurian air dan penggunaan pipa besar oleh pihak tertentu tanpa izin resmi.
“Ada yang ambil air tanpa meteran, bahkan pakai pipa besar. Ini merugikan masyarakat lain,” ungkapnya.
Ia mendorong adanya strategi yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, perbaikan jaringan distribusi, hingga diversifikasi sumber air baku. Selain itu, fasilitas vital seperti masjid, rumah sakit, dan sekolah harus menjadi prioritas saat distribusi terganggu.
“Fasilitas vital jangan sampai lebih dari dua hari tidak dapat air,” tegasnya.
Zidan juga mengingatkan bahwa tantangan penyediaan air bersih di Banda Aceh akan semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan air dipastikan akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan.
“Sekarang mungkin masih cukup, tapi lima tahun lagi belum tentu. Ini harus mulai dipikirkan dari sekarang,” ujarnya.
Ia mengakui adanya progres yang telah dicapai PDAM, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kinerja tersebut harus diiringi dengan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“PDAM harus lebih serius. Air bersih ini kebutuhan vital, bukan sekadar layanan biasa,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
