DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh terus memperkuat kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan responsif melalui pengembangan inovasi layanan digital ATM BPOM Aceh.
Inovasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi pengawasan obat dan makanan secara mandiri.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
Pertemuan itu tidak hanya menjadi forum evaluasi kinerja pelayanan publik, tetapi juga menjadi ajang perkenalan jajaran pimpinan baru DPMPTSP Kota Banda Aceh serta sosialisasi metode evaluasi terbaru yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan secara lebih komprehensif.
Dalam kegiatan tersebut, BBPOM Aceh diwakilkan Ketua Tim Program Prioritas Nasional Bidang Informasi dan Komunikasi, Desi Ariyanti Ningsih, yang memaparkan hasil evaluasi pelayanan sekaligus berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Desi menjelaskan, pada 2026 BBPOM Aceh menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah personel operasional yang berdampak pada terbatasnya kehadiran petugas secara fisik setiap hari di gerai layanan Mal Pelayanan Publik.
Meski demikian, kata Desi, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen BBPOM Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu solusi yang tengah dikembangkan adalah inovasi ATM BPOM Aceh, yaitu layanan publik berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dan informasi pengawasan obat dan makanan secara mandiri maupun dari lokasi yang berbeda.
"Kami berkomitmen memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan yang mudah dan cepat," ujar Desi yang dilansir pada Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, melalui inovasi ATM BPOM Aceh, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih fleksibel sehingga keterbatasan sumber daya manusia tidak menjadi hambatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Pengembangan layanan digital tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BBPOM Aceh mendukung transformasi pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. [*]
