Senin, 18 Mei 2026
Beranda / Pemerintahan / Fadhlullah Minta Dana Otsus dan Rehab Rekon Pascabencana Jadi Prioritas Bersama

Fadhlullah Minta Dana Otsus dan Rehab Rekon Pascabencana Jadi Prioritas Bersama

Kamis, 05 Maret 2026 15:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, SE, yang akrab disapa Dek Fad. Foto: Humas acehprov.go.id


DIALEKSIS.COM | Aceh - Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, SE, yang akrab disapa Dek Fad, menegaskan pentingnya mengawal keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) sebagai agenda prioritas seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia meminta eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil bahu-membahu memastikan dana tersebut dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran.

“Dana Otsus bukan sekadar angka dalam APBA, melainkan instrumen keadilan fiskal dan percepatan pembangunan Aceh. Karena itu, pengawalannya harus menjadi komitmen kolektif,” kata Fadhlullah kepada Dialeksis, Kamis 5 Maret 2026.

Menurut dia, keberlanjutan dana Otsus harus disertai perencanaan yang terukur serta pengawasan yang konsisten. Ia menilai transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat, termasuk proyek strategis nasional di Aceh, berjalan tanpa hambatan. “Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Jangan sampai program yang sudah dirancang dengan baik tersendat karena persoalan administratif atau lemahnya komunikasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menyatakan komitmennya mengawal realisasi janji pemerintah pusat terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Menurut dia, proses pemulihan tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak.

“Kita ingin rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan kepastian, bukan sekadar wacana,” kata Fadhlullah. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar dukungan anggaran dan teknis dapat segera direalisasikan.

Fadhlullah berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR Aceh, dan masyarakat sipil dapat memperkuat posisi Aceh dalam memperjuangkan hak-haknya di tingkat nasional. 

“Jika semua pihak solid, apa yang sudah dituangkan dalam kebijakan dan program akan berjalan sukses dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Aceh,” ujarnya.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI