Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membahas revisi PoD Lapangan Gas Tangkulo di Blok South Andaman, Jakarta. Foto: Humas PemProv Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati pembahasan revisi *Plan of Development* (PoD) Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Kesepakatan itu disampaikan Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, usai pertemuan dengan SKK Migas di Jakarta.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Nurlis menegaskan, pada prinsipnya Gubernur Mualem tidak menolak pengembangan Lapangan Gas Tangkulo maupun keberadaan Mubadala Energy sebagai investor. Namun, menurutnya, ada sejumlah poin dalam PoD yang perlu diperbaiki agar proyek strategis tersebut tidak merugikan Aceh.
“Gubernur Mualem tidak menolak proyek ini. Tetapi ada hal-hal penting dalam PoD yang harus diperbaiki, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan Aceh,” ujarnya.
Pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 10 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Gubernur Mualem turut didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi.
Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari South Andaman direncanakan diproses melalui FPSO atau *Floating Production Storage and Offloading* di laut. Setelah itu, gas akan disalurkan ke ORF atau *Onshore Receiving Facilities* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, melalui pipa gas bawah laut.
Mubadala Energy disebut sedang menyiapkan proses tender pengadaan unit FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas di South Andaman. FPSO tersebut dirancang untuk memproses gas laut dalam sebelum dialirkan melalui pipa ke darat.
Namun, Gubernur Mualem mendorong agar skema pengolahan gas dan kondensat dilakukan di darat, tepatnya di KEK Arun, Lhokseumawe.
“Keinginan Gubernur adalah gas dialirkan langsung ke darat melalui skema *onshore pipelining*, lalu diproses di KEK Arun,” kata Nurlis.
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menginginkan agar pengolahan gas dilakukan melalui *Onshore Processing Facility* (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di KEK Arun.
Langkah itu dinilai penting agar Blok Andaman memberi manfaat lebih besar bagi semua pihak. Tidak hanya bagi Mubadala Energy sebagai investor dan Pemerintah Pusat, tetapi juga bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh.
“Tujuan Gubernur jelas, proyek ini harus menguntungkan semua pihak. Investor mendapat keuntungan, Pemerintah Pusat mendapat manfaat, dan Aceh juga harus memperoleh dampak ekonomi yang nyata,” ujar Nurlis.
Lebih jauh, Nurlis menyebut Gubernur Mualem ingin pengembangan Blok Andaman menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Pengolahan gas di darat dinilai lebih efektif untuk menghidupkan kembali industri pupuk, petrokimia, dan sektor industri pendukung lainnya di kawasan Lhokseumawe.
“Pengolahan di darat sangat efektif untuk mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal,” katanya.
Selain itu, fasilitas darat juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih besar dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai yang cenderung terisolasi.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang berada di lepas pantai,” ujar Nurlis.
Ia menambahkan, skema *onshore* juga akan mendorong *multiplier effect* ekonomi. Mulai dari tumbuhnya industri turunan, terbukanya peluang usaha baru, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga menyinggung contoh perubahan skema pengolahan gas dari laut ke darat yang pernah dilakukan pada Blok Masela di Laut Arafura, Maluku.
Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas, Akhyar ST MT, menyampaikan bahwa Blok Masela menjadi salah satu contoh penting bagaimana konsep pengolahan gas dapat bergeser dari laut ke darat.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto disebut membenarkan hal tersebut.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” kata Djoko sebagaimana disampaikan dalam pertemuan itu.
Nurlis juga menjelaskan, sebelum pertemuan antara Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas, pihak SKK Migas sempat berencana menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan Blok Andaman. Gubernur Mualem bahkan diundang untuk hadir dan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Namun, Gubernur Mualem menilai konferensi pers itu belum tepat dilakukan sebelum revisi PoD dibahas secara lebih nyaman dan menyeluruh.
“Beliau akan menentukan waktu yang lebih cocok setelah semuanya nyaman dengan proses Blok Andaman. Pertimbangan utama Gubernur Mualem adalah kenyamanan rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Sesuai kesepakatan dengan SKK Migas, konferensi pers akan digelar setelah revisi PoD disepakati.
“Setelah Gubernur Mualem menilai proyek Blok Andaman benar-benar menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikannya kepada publik,” ujar Nurlis. []
Sebelumnya
