DIALEKSIS.COM | Lombok - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/7/2026).
Kehadiran Mualem dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh mengawal sinkronisasi kebijakan strategis nasional, terutama berkaitan dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penerimaan dari sektor pajak.
Dalam kegiatan itu, Mualem turut didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, para asisten, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Kehadiran jajaran Pemerintah Aceh sejalan dengan fokus utama APPSI tahun ini, yakni mendorong penguatan ekonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.
Munaslub APPSI 2026 dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI Maman Abdurrahman juga hadir sebagai salah satu pemateri dalam forum tersebut.
Mualem mengatakan, keterlibatan langsung Pemerintah Aceh dalam forum nasional itu merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat segera diterapkan di Aceh.
“Aceh harus bergerak cepat menangkap arah kebijakan pusat. Kehadiran kami di sini bersama Sekda dan kepala SKPA untuk memastikan setiap regulasi nasional yang dihasilkan dari forum ini bisa langsung kita tindak lanjuti di Aceh tanpa menunda-nunda,” ujar Mualem.
Menurutnya, Pemerintah Aceh menaruh perhatian khusus terhadap sejumlah arah kebijakan yang disampaikan para menteri, terutama kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
Selain membahas agenda organisasi dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) APPSI, delegasi Aceh dijadwalkan meninjau sejumlah pusat UMKM unggulan di NTB pada Jumat (17/7/2026).
Hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan UMKM di Aceh, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk, kemasan, pemasaran, serta daya saing di tingkat nasional dan internasional.
“Tentu, hal-hal yang belum ada di Aceh dan dinilai bagus akan kita bawa pulang untuk diterapkan. Kita ingin produk UMKM Aceh tidak hanya bermain di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional,” kata Mualem.
Ia juga menginstruksikan jajaran SKPA agar memanfaatkan kunjungan lapangan tersebut sebagai studi banding yang menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan UMKM Aceh.
“Saya minta jajaran SKPA tidak sekadar hadir. Pelajari betul bagaimana NTB membina dan mengemas produk UMKM hingga memiliki nilai jual tinggi. Skema terbaiknya kita bawa pulang untuk diterapkan langsung di Aceh,” pungkasnya. []