Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Pemerintahan / Pemerintah Siapkan Rp186 Miliar untuk Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan di Aceh Pascabencana

Pemerintah Siapkan Rp186 Miliar untuk Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan di Aceh Pascabencana

Jum`at, 20 November 2026 13:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA. [Foto: Tangkapan layar youtube Ditjen Komunikasi publik dan media Komdigi, Jumat, 20 November 2026]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp186 miliar untuk rehabilitasi hutan dan pemulihan lingkungan di Aceh pascabencana. Anggaran tersebut terdiri dari Rp55 miliar untuk Kementerian Kehutanan dan Rp131 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan kerusakan akibat bencana tidak hanya terjadi di kawasan pertanian dan perkebunan, tetapi juga meluas ke sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung.

Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam konferensi pers Satu Tahun Penanganan Bencana Sumatra, di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

"Memang itu yang saya sebutkan tadi, yaitu bencana geo-hidrometeorologi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan kawasan," kata Safrizal dikutip media dialeksis.com dalam youtube Ditjen Komunikasi publik dan media Komdigi, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, besarnya volume air yang meluap turut menyebabkan kerusakan di sejumlah kawasan konservasi dan hutan lindung. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi pemanfaatan ruang dan tata wilayah Aceh.

Safrizal menilai, penataan ulang tata ruang perlu dilakukan agar pemanfaatan kawasan sesuai dengan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana.

Pemerintah, kata dia, harus menentukan kawasan yang masih memungkinkan digunakan untuk pertanian dan perkebunan serta wilayah yang harus tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung.

"Perlu menentukan kembali bagaimana pemanfaatan ruang yang tepat, mana kawasan yang boleh digunakan untuk tanaman muda, mana yang diperbolehkan untuk tanaman monokultur, dan mana yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan," ujarnya.

Terkait alokasi anggaran, Safrizal menjelaskan dana Rp55 miliar yang diperuntukkan bagi Kementerian Kehutanan akan digunakan untuk rehabilitasi hutan. Sementara Rp131 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup diarahkan pada pemulihan lingkungan.

Satgas PRR Aceh, lanjutnya, akan mengundang kedua kementerian tersebut untuk memaparkan hasil kajian, termasuk rencana penanganan kerusakan hutan dan lingkungan serta langkah penataan kembali tata ruang Aceh.

Selain rehabilitasi hutan dan lingkungan, pemerintah juga menyiapkan upaya pembenahan sistem sungai guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembangunan sabo dam atau bangunan pengendali aliran air dan material sedimen di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Safrizal menjelaskan, infrastruktur tersebut berfungsi menahan sebagian aliran air dari kawasan hulu sebelum mengalirkannya secara bertahap ke wilayah hilir.

Ia menyebutkan, konsep pembangunan sabo dam telah dimasukkan dalam perencanaan sungai melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Safrizal menegaskan, bencana yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki tata ruang, memulihkan kawasan hutan, serta memperkuat infrastruktur pengendalian sungai.

"Ketika terjadi hujan di kawasan hulu, sebagian aliran air dapat ditahan terlebih dahulu, kemudian dilepaskan secara bertahap. Air kembali ditahan pada titik berikutnya sehingga tidak langsung mengalir ke wilayah hilir tanpa hambatan," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI