Jembatan Kuta Blang di Kabupaten Bireuen menjadi salah satu infrastruktur vital penghubung konektivitas antarwilayah di Provinsi Aceh, memperlancar arus transportasi orang dan distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.[Foto: Kemen PU]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana banjir dan longsor di Aceh terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemulihan infrastruktur, perumahan warga, dan fasilitas publik yang terdampak bencana.
Sejumlah indikator pemulihan mulai terlihat, mulai dari terbukanya kembali akses jalan nasional hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
Data terbaru menunjukkan sebagian besar infrastruktur vital yang rusak telah kembali berfungsi. Dari sektor transportasi, seluruh jalan nasional yang sempat terdampak banjir dan longsor kini sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan nasional di Aceh yang terdampak bencana kini telah pulih dan kembali fungsional. Sementara itu, untuk infrastruktur daerah, dari total 1.587 ruas jalan yang rusak, sekitar 1.095 ruas atau sekitar 69 persen telah berhasil diperbaiki. Adapun dari 615 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 101 jembatan telah kembali berfungsi.
Pemulihan juga terjadi pada fasilitas layanan dasar masyarakat. Sebanyak 4.863 bangunan sekolah yang sempat terdampak bencana kini sudah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih dalam tahap perbaikan lanjutan. Selain itu, seluruh fasilitas kesehatan seperti 87 rumah sakit daerah dan 867 puskesmas juga sudah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, pekerjaan besar masih menanti pemerintah, terutama dalam sektor pemulihan permukiman warga. Data pemerintah menunjukkan jumlah rumah yang rusak akibat bencana di Aceh mencapai sekitar 246.484 unit, dengan hampir 98 ribu unit di antaranya masuk kategori rusak berat atau hilang.
Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk menampung warga terdampak terus dipercepat. Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi dapat segera keluar dari tempat penampungan darurat.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah percepatan pemulihan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Menurutnya, tambahan dana sebesar Rp824 miliar akan digunakan untuk mempercepat proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak.
“Rp824 miliar dana TKD akan segera disalurkan, sebagian untuk penanganan bencana, terutama pemulihan dini di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah,” ujar Nasir kepada Dialeksis saat dihubungi, Kamis (12/03/2026).
Ia menjelaskan, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan hunian sementara, tetapi juga untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di wilayah terdampak.
Saat ini, lanjut Nasir, progres pembangunan huntara telah mencapai lebih dari 60 persen. Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan tersebut dapat selesai seluruhnya sebelum Hari Raya Idulfitri.
Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga mulai menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namun proses ini membutuhkan waktu lebih lama karena berkaitan dengan kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta ketersediaan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan anggaran besar untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk Aceh. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp56 triliun (kategori I, II, III, Non BNPB) untuk pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Sementara itu, sekitar Rp 14 triliun untuk kategori IV direncanakan akan dibahas bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyalurkan tambahan dana transfer ke daerah sebagai bagian dari dukungan fiskal percepatan pemulihan pascabencana.
Meski demikian, berbagai pihak menilai proses rehab rekon masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait validasi data kerusakan serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif, Ratnalia Indriasari menilai transparansi data menjadi salah satu kunci keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tingkat kerusakan, daftar penerima bantuan, serta prioritas pembangunan kembali wilayah terdampak.
“Masyarakat Aceh saat ini sudah sangat terbuka terhadap informasi. Karena itu, publikasi data kerusakan dan penerima bantuan menjadi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Ratnalia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang terus hadir di lapangan dalam menangani dampak bencana. Menurutnya, kehadiran pejabat dan tim teknis secara langsung di lokasi terdampak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Namun ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pemulihan, termasuk dalam verifikasi data penerima bantuan serta pengawasan pembangunan.
Sejumlah pihak juga mendorong agar pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dapat dipercepat. Hal ini dinilai penting agar warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara dapat segera menempati rumah yang lebih permanen dan layak.
Pemerintah daerah bersama kementerian terkait kini tengah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih komprehensif. Dokumen rencana tersebut memuat kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp153 triliun, mencakup pemulihan perumahan, infrastruktur, serta fasilitas publik.
Dengan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Upaya rehab rekon ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi daerah seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun kembali wilayah terdampak dengan sistem yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan. [arn]
Sebelumnya
