.jpeg)
Aktivis Demokrasi Aceh, Yulindawati. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Yulindawati, mendesak pengawasan ketat terhadap pengelolaan bantuan sapi meugang dari Presiden Republik Indonesia senilai Rp72,7 miliar yang disalurkan kepada 19 kabupaten/kota di Aceh.
Menurut Yulindawati, besarnya nilai bantuan untuk pengadaan 1.455 ekor sapi tersebut harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat dari pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak penerima dan pelaksana distribusi.
“Dana sebesar itu tentu harus dikelola dengan sangat hati-hati. Jangan sampai di tengah niat baik membantu korban bencana, justru muncul persoalan baru karena kurangnya transparansi,” ujarnya kepada media dialeksis.com, Sabtu, (14/2/2026).
Ia menegaskan, pemda perlu membuka informasi secara jelas kepada publik, mulai dari proses pengadaan sapi, harga pembelian, hingga mekanisme distribusi ke desa-desa terdampak. Keterbukaan, kata dia, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kecurigaan.
Yulindawati juga meminta agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi melibatkan kontrol sosial dari masyarakat. Ia mendorong pelibatan tokoh masyarakat, aparatur gampong, serta lembaga pengawas independen dalam memantau realisasi bantuan.
“Pengawasan tidak cukup hanya secara administratif. Harus ada kontrol sosial. Masyarakat berhak tahu berapa sapi yang dibeli, di mana dibeli, dan bagaimana dibagikan,” katanya.
Menurutnya, transparansi yang terbuka akan meminimalkan potensi konflik horizontal maupun kecemburuan sosial, terutama di daerah yang terdampak bencana cukup berat.
Selain pengawasan, ia mengingatkan agar pemda benar-benar memprioritaskan warga yang terdampak langsung bencana hidrometeorologi dan masyarakat yang masih berada di pengungsian.
“Jangan sampai yang paling terdampak justru tidak terakomodir. Data harus valid, verifikasi harus ketat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa laporan realisasi yang nantinya disampaikan ke pemerintah pusat harus mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
Bagi Yulindawati, penyaluran bantuan sapi meugang ini bukan hanya soal distribusi daging menjelang Ramadan, melainkan juga ujian integritas bagi pemerintah daerah.
Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat waktu, adil, dan transparan, sehingga benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di Aceh.
“Ini bukan sekadar soal pembagian sapi atau daging. Ini soal bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sebelumnya
