Ketua BP3MI Aceh, Siti Rolija, dalam kegiatan Media Talk Migrant: Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Banda Aceh, Kamis, 18 Desember 2025. Foto: Nora/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh mulai mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi meningkatnya migrasi ilegal pascabencana. Salah satunya dengan menyiapkan 1.000 kuota pelatihan peningkatan kapasitas bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh pada 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelindungan calon PMI sekaligus menekan praktik migrasi nonprosedural, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak banjir dan bencana alam lainnya.
“Kami sedang melakukan pemetaan dan mapping bersama dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota, kepala desa, hingga BP3MI gampong,” kata Ketua BP3MI Aceh, Siti Rolija, dalam kegiatan Media Talk Migrant: Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Banda Aceh, Kamis, 18 Desember 2025.
Menurut Siti, rencana pengalokasian kuota pelatihan tersebut telah dibahas dan disampaikan dalam rapat pimpinan di tingkat pusat. Pelatihan nantinya difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kesiapan calon PMI agar dapat masuk dalam skema penempatan resmi pemerintah.
Upaya ini, lanjut Siti, menjadi bagian dari strategi mencegah munculnya praktik perekrutan ilegal yang kerap menyasar warga dalam kondisi ekonomi sulit pascabencana.
“Risikonya besar mulai dari eksploitasi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena pemerintah tidak bisa mengawasi secara paripurna,” kata Siti.
Saat ini, BP3MI Aceh juga tengah melakukan pendataan terhadap calon PMI yang terdampak bencana. Dari hasil inventarisasi sementara, satu PMI asal Bireuen telah kembali terhubung dan kini berada di Medan untuk mengikuti tahapan akhir Orientasi Pra-Pemberangkatan. PMI tersebut direncanakan bekerja di sektor pengolahan ikan di Malaysia.
Di sisi lain, BP3MI Aceh memastikan sebanyak 120 calon PMI yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan tetap berada dalam pantauan dan proses penempatan resmi.
“Kami akan mengundang perusahaan yang memiliki job available untuk memproses penempatan mereka secara resmi,” ujar Siti.
Ke depan, BP3MI Aceh berkomitmen memperluas edukasi dan sosialisasi di daerah-daerah pascabencana. Informasi terkait program pelatihan dan penempatan, kata Siti, akan disampaikan secara terbuka melalui media sosial agar mudah diakses masyarakat.
Siti juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran. “Bekerja di dalam atau luar negeri sama-sama harus terlindungi. Jika daerah memiliki data warga yang membutuhkan pekerjaan, mari kita kolaborasikan agar penempatan berjalan resmi, aman, dan bermartabat,” ujarnya.
Sebelumnya
