Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Politik dan Hukum / Dua Dekade MoU Helsinki, Muazzinah Soroti Ketimpangan Relasi Pemerintah Pusat dan Aceh

Dua Dekade MoU Helsinki, Muazzinah Soroti Ketimpangan Relasi Pemerintah Pusat dan Aceh

Jum`at, 20 November 2026 20:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

,Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry / Ketua DPD IAPA Provinsi Aceh Muazzinah, B.Sc., MPA, menilai komitmen perdamaian Aceh tidak cukup diwujudkan melalui kesepakatan politik dan regulasi. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua dekade setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, hubungan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat masih menghadapi persoalan, terutama menyangkut konsistensi kebijakan otonomi khusus dan keadilan fiskal.

Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Muazzinah, B.Sc., MPA, menilai komitmen perdamaian Aceh tidak cukup diwujudkan melalui kesepakatan politik dan regulasi. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pembangunan dan dukungan anggaran berjalan sejalan dengan semangat perdamaian.

"Perdamaian Aceh harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian, keadilan pembangunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Otonomi khusus bukan sekadar status administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen politik dan hukum dalam penyelesaian konflik Aceh," demikian usulan pernyataan Muazzinah, Jumat (20/11/2026).

Persoalan tersebut kembali mengemuka di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak terhadap transfer ke daerah, termasuk alokasi dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

Pada Februari 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya penyesuaian anggaran transfer ke Aceh. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, alokasi transfer daerah yang sebelumnya sekitar Rp8,25 triliun disesuaikan menjadi Rp7,93 triliun.

Sementara itu, dana otsus mengalami pengurangan sekitar Rp156,75 miliar dari alokasi awal Rp4,466 triliun.

Menurut Muazzinah, kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya diperlukan untuk memastikan penggunaan keuangan negara lebih tepat sasaran. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan karakteristik daerah, termasuk Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah penyelesaian konflik.

"Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja. Pemerintah perlu mengevaluasi kualitas pengeluaran dan dampaknya terhadap masyarakat, terlebih kebijakan otonomi khusus Aceh memiliki landasan sejarah dan hukum yang berbeda dengan daerah lain," ucapnya.

Ketergantungan Fiskal Masih Tinggi

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sejumlah kesepakatan dalam MoU Helsinki dilembagakan. Pengaturan tersebut mencakup kekhususan pemerintahan, kewenangan daerah, pengelolaan sumber daya alam, partai politik lokal, hingga dukungan fiskal melalui dana otsus.

Namun, besarnya dukungan anggaran belum sepenuhnya mendorong kemandirian fiskal Aceh.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang diberitakan RRI pada 2026, sekitar 75 persen anggaran Aceh masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) berada pada kisaran 25 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan pembiayaan pembangunan Aceh masih sangat dipengaruhi kebijakan fiskal nasional.

Muazzinah menilai ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi khusus. Di satu sisi, Aceh memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur pemerintahan. Namun, di sisi lain, kemampuan menjalankan kewenangan tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran pusat.

"Penguatan otonomi daerah seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kemandirian fiskal. Aceh perlu memperkuat pendapatan asli daerah, mengembangkan sektor ekonomi produktif, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat," jelasnya.

Tata Kelola Dana Otsus Perlu Dibenahi

Selain persoalan dukungan fiskal, efektivitas penggunaan dana otsus juga menjadi perhatian.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penggunaan dana otsus Aceh belum sepenuhnya berpedoman pada rencana induk pemanfaatan dana tersebut.

Temuan itu mencakup ketidaktepatan pelabelan bidang prioritas, penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran, serta keluaran kegiatan yang belum berfungsi atau belum dimanfaatkan secara optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan Aceh tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penelitian Mahlil Ridwan dan rekan-rekannya pada 2023 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, penguatan kebijakan daerah, dan pengelolaan dana otsus yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Karena itu, tanggung jawab menjaga keberlanjutan otonomi khusus tidak hanya berada pada pemerintah pusat. Pemerintah Aceh juga perlu memastikan anggaran yang tersedia menghasilkan perubahan nyata dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dialog Pusat dan Aceh Perlu Diperkuat

Muazzinah berpandangan hubungan pemerintah pusat dan Aceh perlu dibangun melalui komunikasi yang lebih substantif. Kebijakan yang menyangkut keberlanjutan otonomi khusus tidak seharusnya hanya menjadi persoalan administratif dan teknis penganggaran tahunan.

Keterlibatan DPRA, DPR RI, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta masyarakat sipil diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat Aceh.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga harus menunjukkan kemampuan mengelola kewenangan khusus melalui tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen perdamaian harus dijaga oleh kedua belah pihak. Pemerintah pusat perlu konsisten terhadap kekhususan Aceh, sementara pemerintah daerah harus membuktikan bahwa kewenangan dan dukungan anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan kesejahteraan masyarakat," tutur Muazzinah yang juga menjabat sebagai Ketua DPD IAPA Provinsi Aceh.

Dua puluh tahun setelah MoU Helsinki, tantangan Aceh bukan hanya mempertahankan perdamaian, tetapi memastikan hasil perdamaian dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Otonomi khusus, pada akhirnya, perlu menjadi instrumen untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan, bukan sekadar mekanisme transfer anggaran yang terus menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. [red]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI