Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Politik dan Hukum / Akademisi UIN Ar-Raniry Sebut Ada Kesenjangan Norma dalam Qanun Jinayat

Akademisi UIN Ar-Raniry Sebut Ada Kesenjangan Norma dalam Qanun Jinayat

Jum`at, 20 November 2026 21:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr Syarifah Rahmatillah, SHI, MH. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr Syarifah Rahmatillah, SHI, MH, menilai terdapat kesenjangan norma dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh. 

Kondisi tersebut terlihat ketika ketentuan hukum yang berlaku dihadapkan pada perkembangan perbuatan di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi.

Menurut Syarifah, polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD menjadi salah satu momentum untuk mengevaluasi cakupan norma dalam qanun tersebut. 

Penyempurnaan regulasi dinilai penting agar penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan asas legalitas dan memberikan kepastian hukum.

Pandangan itu disampaikan Syarifah dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

"Qanun Hukum Jinayat merupakan bagian dari hukum positif. Karena itu, setiap penanganan perkara harus mengacu pada unsur tindak pidana atau jarimah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

Ia mengingatkan, aparat penegak hukum, jaksa, maupun hakim tidak dapat memaksakan suatu perbuatan masuk ke dalam kategori jarimah apabila unsur deliknya tidak terpenuhi.

“Jika unsur delik yang tersedia tidak terpenuhi, aparat penegak hukum, jaksa maupun hakim tidak boleh menciptakan delik baru melalui penafsiran. Di sinilah asas legalitas harus kita tegakkan,” tegasnya.

Syarifah menguraikan sejumlah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta perubahannya melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Ia menilai cakupan rumusan norma dalam regulasi tersebut perlu dikaji kembali, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk perbuatan yang berkembang di masyarakat.

Salah satu ketentuan yang dibahas ialah mengenai pelecehan seksual. Berdasarkan analisis terhadap definisi dan unsur dalam ketentuan tersebut, menurut Syarifah, perbuatan yang menjadi perhatian dalam forum itu tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual.

Ia menggunakan istilah normative gap atau kesenjangan normatif untuk menjelaskan kondisi ketika aturan hukum telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mampu menjangkau persoalan konkret yang muncul di masyarakat.

"kesenjangan tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan memaksakan penerapan pasal yang tidak sesuai. Perbaikan perlu dilakukan melalui proses legislasi yang terukur dan didukung kajian akademik," ujarnya. 

Syarifah menilai perkembangan persoalan sosial sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, evaluasi terhadap Qanun Hukum Jinayat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari akademisi, masyarakat, hingga pemangku kepentingan.

Ia mengusulkan agar proses evaluasi diawali dengan pemetaan persoalan, pengumpulan fakta, kajian akademik, dan peninjauan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan cara tersebut, penyempurnaan qanun tidak hanya bertumpu pada satu perkara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dalam jangka panjang.

“Partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan untuk mendukung penegakan Syariat Islam, tetapi juga untuk mengidentifikasi ketika hukum yang ada ternyata membutuhkan penyempurnaan,” ujarnya.

FGD tersebut turut menghadirkan unsur pemerintahan, ulama, akademisi, ahli psikologi, budayawan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat. Forum ini menjadi ruang pertukaran pandangan untuk mengkaji kembali substansi Qanun Hukum Jinayat. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI