Kantor DPRA di Jl. Tgk Daud Beureueh. Foto: ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinamika internal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memasuki babak baru. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama kandidat kuat untuk mengisi posisi Ketua DPRA. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi politik guna meredakan ketegangan di parlemen Aceh.
Dua nama yang mencuat dari berbagai media dipublikasi berasal dari internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur alias Haji Maop dari Aceh Timur dan Saiful Bahri atau Pon Yahya dari Aceh Utara. Keduanya disebut-sebut sebagai opsi strategis untuk menggantikan Zulfadli alias Abang Samalanga.
Namun demikian, dinamika yang berkembang tidak berhenti pada dua figur tersebut. Informasi yang diterima redaksi Dialeksis juga menyebutkan adanya dua nama lain yang ikut diperbincangkan dalam komunikasi politik internal, yakni Hj. Salmawati, S.E., M.M., yang akrab disapa Bunda Salma, serta Teungku H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M.
Munculnya sejumlah nama ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi di tubuh Partai Aceh masih dinamis dan terbuka, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem selaku Ketua Umum.
Sumber internal yang dekat dengan lingkaran Mualem mengungkapkan bahwa penjaringan nama-nama tersebut bukan keputusan instan. Prosesnya disebut melalui serangkaian konsultasi lintas wilayah, termasuk pertemuan di Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta pembahasan intensif bersama elite DPA Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Ini bagian dari upaya mencari titik stabilitas. Sejumlah nama sudah dikantongi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Langkah ini muncul di tengah menguatnya gesekan internal DPRA yang mulai terbuka ke ruang publik, terutama pasca rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada 6 April lalu.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menyampaikan ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga. Bahkan, muncul dorongan agar Gubernur Aceh dapat bertemu langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran unsur pimpinan.
Menanggapi situasi ini, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Fauza Andriyadi, menilai langkah konsolidasi harus dibarengi dengan penataan peran kepemimpinan yang lebih fokus.
Menurutnya, Mualem sebagai Ketua Umum Partai Aceh perlu mempertimbangkan pembatasan rangkap peran agar efektivitas kepemimpinan tetap terjaga.
“Mualem adalah figur yang sudah teruji kapasitasnya. Karena itu, penting untuk memastikan beliau tidak terlalu banyak memegang jabatan di luar, sehingga bisa lebih fokus dalam memimpin dan mengambil keputusan strategis,” ujar Fauza.
Ia juga menekankan bahwa penentuan Ketua DPRA ke depan harus mempertimbangkan aspek kapasitas, penerimaan politik, serta kemampuan dalam meredam konflik internal.
“Figur yang dipilih harus mampu menjadi titik temu, bukan justru memperlebar friksi. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Aceh,” pungkasnya.
Sebelumnya
