.jpeg)
Akademisi FISIP Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya. Foto: doc Humas Unimal/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Akademisi FISIP Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya, menilai sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terhadap kepentingan Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman dapat berdampak langsung terhadap masa depan Partai Golkar di Aceh.
Menurut Kemal, posisi Bahlil bukan hanya sebagai menteri teknis di sektor energi. Ia juga Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, keputusan politik dan kebijakan yang diambilnya terkait Blok Andaman akan dibaca masyarakat Aceh sebagai sikap politik Golkar terhadap kepentingan Aceh.
“Kalau kepentingan masyarakat Aceh tidak diakomodir dalam pengelolaan Blok Andaman, dampaknya bukan hanya kepada Bahlil sebagai Menteri ESDM, tetapi juga kepada Golkar sebagai partai politik,” kata Kemal kepada Dialeksis, Senin (13/7/2026).
Kemal menilai Blok Andaman bukan sekadar isu migas. Di Aceh, isu tersebut telah bergerak menjadi persoalan martabat politik, hak daerah, dan keadilan ekonomi. Karena itu, apabila pemerintah pusat dinilai menutup ruang Aceh dalam pengelolaan sumber daya strategis tersebut, maka kemarahan publik berpotensi berubah menjadi hukuman politik.
Ia mengatakan, Golkar dapat mengalami tekanan serius pada Pemilu 2029 jika publik Aceh menilai partai itu tidak berpihak pada kepentingan daerah. Apalagi, Bahlil sebagai figur utama Golkar berada pada posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan ESDM.
“Dalam kalkulasi politik Aceh, ini berat. Bila Bahlil dianggap sebagai pihak yang menggagalkan kepentingan Aceh, Golkar bisa ikut menanggung beban politiknya. Masyarakat Aceh bisa melihat Golkar sebagai partai yang ikut menghilangkan hak Aceh,” ujar Kemal.
Menurut Kemal, risiko terbesar bagi Golkar adalah terbentuknya persepsi publik bahwa partai tersebut tidak menjadi bagian dari perjuangan Aceh dalam isu Blok Andaman. Jika persepsi itu menguat, Golkar berpotensi menjadi “common enemy” atau musuh bersama dalam lanskap politik Aceh menjelang 2029.
Ia menyebut, dalam politik Aceh, isu yang berkaitan dengan kekhususan, sumber daya alam, dan keadilan pusat-daerah selalu memiliki daya ledak elektoral. Partai yang dianggap abai terhadap kepentingan Aceh dapat kehilangan simpati, meskipun secara nasional tetap memiliki kekuatan besar.
“Suara Aceh memang kecil dalam peta nasional. Tetapi nilai politik Aceh tidak bisa hanya dihitung dari jumlah pemilih. Ketika partai nasional bisa menang dan diterima di Aceh, itu memiliki nilai strategis bagi stabilitas NKRI dan perekat keindonesiaan,” kata Kemal.
Kemal menilai kemenangan partai nasional di Aceh selama ini bukan sekadar kemenangan elektoral. Di dalamnya terdapat pesan politik bahwa masyarakat Aceh masih memberi ruang kepercayaan kepada partai nasional untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Namun, kepercayaan itu dapat hilang apabila partai nasional gagal menunjukkan keberpihakan pada isu yang dianggap penting oleh publik Aceh. Dalam konteks Blok Andaman, kata Kemal, Golkar sedang berada dalam ujian besar.
“Kalau Golkar gagal membaca suasana batin masyarakat Aceh, partai ini bisa membayar mahal pada 2029. Hukuman politik itu bisa datang dalam bentuk turunnya suara, melemahnya dukungan akar rumput, bahkan tertutupnya ruang dukungan dari kekuatan politik lokal,” ujarnya.
Kemal juga menyoroti posisi Partai Aceh sebagai kekuatan politik lokal utama di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau Mualem, yang kini memimpin Pemerintah Aceh. Menurutnya, apabila Golkar dianggap tidak mendukung kepentingan Aceh dalam Blok Andaman, relasi politik Golkar dengan kekuatan politik lokal dapat terganggu.
Ia menilai Partai Aceh bisa saja melihat Golkar sebagai partai yang tidak sejalan dengan agenda pembangunan dan kepentingan Aceh. Dalam situasi itu, dukungan politik terhadap kader Golkar, termasuk untuk tingkat DPR RI pada Pemilu 2029, dapat ikut terdampak.
“Bisa saja Partai Aceh dan basis pendukungnya tidak memberi ruang politik kepada kader Golkar, karena dianggap tidak mendukung kepentingan Aceh dalam Blok Andaman. Ini bukan perkara kecil, karena menyangkut kepercayaan politik,” kata Kemal.
Menurut Kemal, Golkar Aceh juga harus membaca situasi ini secara serius. Ia menilai elite Golkar Aceh tidak cukup hanya menunggu keputusan pusat. Mereka harus tampil lebih terbuka, aktif, dan meyakinkan publik bahwa Golkar berada di barisan perjuangan kepentingan Aceh.
“Kalau Golkar Aceh terkesan diam, tidak all out, dan tidak terlihat memperjuangkan Blok Andaman agar memberi manfaat besar bagi Aceh, maka beban politiknya akan semakin berat,” ujar Kemal.
Ia mengingatkan, masyarakat Aceh memiliki ingatan politik yang kuat. Partai yang dianggap mengabaikan isu eksistensial Aceh dapat mengalami kemerosotan suara. Kemal menyebut Golkar perlu belajar dari pengalaman partai nasional lain yang pernah mengalami penurunan dukungan karena dinilai tidak mampu menjaga sensitivitas politik Aceh.
“Golkar jangan mengulang kesalahan partai nasional lain. Ketika isu Aceh diperlakukan sebagai isu biasa, publik bisa membalasnya di bilik suara,” katanya.
Kemal menegaskan, Blok Andaman harus dilihat sebagai momentum membangun hubungan yang lebih adil antara pusat dan Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, perlu memastikan keterlibatan Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata dalam skema pengelolaan, manfaat ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, bila Golkar ingin tetap menjadi partai nasional yang relevan di Aceh, partai itu harus menunjukkan keberpihakan yang jelas. Bukan hanya melalui pernyataan politik, tetapi melalui sikap konkret dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Aceh.
“Ini pertaruhan serius. Jika Golkar berdiri bersama Aceh, maka Golkar bisa menjaga kepercayaan politik. Tetapi jika Golkar dianggap menjadi penghalang, maka rakyat Aceh bisa memberikan hukuman politik pada 2029,” ujar Kemal.
Kemal menyimpulkan, Blok Andaman kini menjadi ujian politik bagi Golkar. Bukan hanya ujian bagi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, tetapi juga ujian bagi kemampuan Golkar membaca aspirasi daerah, menjaga hubungan dengan kekuatan politik lokal, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat Aceh.
“Golkar harus paham, di Aceh politik bukan hanya soal suara. Politik juga soal harga diri, keadilan, dan pengakuan terhadap hak daerah,” kata Kemal menutup komentarnya.
Sebelumnya
