Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri. Dokumen untuk dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menurut Surya, penundaan pengesahan RUU UUPA berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik dan administrasi di Aceh, terutama di tengah isu berakhirnya masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi sumber utama pembangunan di daerah tersebut.
“Sudah saatnya DPR RI menunjukkan keseriusan terhadap komitmen kebangsaan yang tertuang dalam perjanjian damai Helsinki. Draft UUPA yang sudah masuk ke Prolegnas harus segera disahkan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh,” tegas Surya kepada media dialeksis.com, Jumat (8/11/2025).
Ia menilai, keterlambatan pengesahan UUPA bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keadilan dan pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“UUPA adalah simbol rekonsiliasi politik dan bagian dari perjalanan panjang Aceh menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan DPR RI tidak boleh menunda lagi proses ini, karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat Aceh dalam mengelola daerahnya,” lanjutnya.
Selain itu, Surya juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi turunan dari UUPA agar pelaksanaan otonomi khusus benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi proyek politik.
“Kami dari kalangan mahasiswa melihat bahwa kejelasan hukum menjadi fondasi utama untuk memastikan dana, kewenangan, dan kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi,” ujarnya.
Sebagai representasi mahasiswa politik di Aceh, Surya menegaskan bahwa HIMIPOL Unimal akan terus mengawal isu ini dengan melakukan kajian, diskusi publik, dan advokasi bersama berbagai elemen masyarakat sipil.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk bersatu mengawal proses legislasi UUPA. Ini bukan hanya tanggung jawab elit politik, tetapi tanggung jawab kolektif kita sebagai anak bangsa,” tutupnya.
Sebelumnya
