Penentuan Ketua DPRA Harus Berbasis Kapasitas dan Integritas

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Munculnya empat nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari satu partai politik dinilai mencerminkan kuatnya pengaruh dinamika internal elit dalam menentukan arah politik di Aceh.

Founder Aceh Governance Lab, Chaidir Ali, mengatakan bahwa fenomena tersebut bukan sekadar kompetisi antar figur, melainkan menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan bekerja di dalam struktur partai.

“Ini bukan hanya soal siapa yang paling layak secara kapasitas, tetapi lebih pada bagaimana konfigurasi kekuasaan di internal partai membentuk keputusan politik,” ujar Chaidir dalam ulasannya kepada media dialeksis.com, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai, jika melihat pengalaman beberapa tahun lalu, posisi Ketua DPRA sangat dipengaruhi oleh stabilitas dukungan di kalangan elit.

Chaidir menyinggung sosok Saiful Bahri atau yang dikenal sebagai Pon Yahya, yang pernah menjabat Ketua DPRA namun mengalami pergantian di tengah masa jabatan.

“Hal ini menegaskan bahwa posisi tersebut sangat bergantung pada dukungan jaringan elit, bukan semata kapasitas personal atau legitimasi formal,” jelasnya.

Dalam perspektif teori elit, Chaidir merujuk pada pemikiran Vilfredo Pareto yang menyebut bahwa kekuasaan cenderung berputar dalam lingkaran elit terbatas. Menurutnya, sirkulasi elit lebih sering terjadi akibat pergeseran kekuatan di antara kelompok tersebut, bukan melalui kompetisi terbuka yang sepenuhnya berbasis meritokrasi.

Selain itu, melalui pendekatan jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh R. A. W. Rhodes, ia menjelaskan bahwa aktor yang memiliki posisi strategis dalam jaringan kekuasaan baik karena kedekatan dengan pusat kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya, maupun pengaruh organisasi akan lebih menentukan arah keputusan politik.

“Karena itu, meskipun beberapa nama telah mencuat, publik perlu memahami bahwa keputusan akhir sangat mungkin ditentukan oleh dinamika internal jaringan kekuasaan tersebut,” tambahnya.

Chaidir berharap ke depan proses penentuan pimpinan DPRA dapat berlangsung lebih terbuka, transparan, serta berbasis pada kapasitas dan integritas. Dengan demikian, figur yang terpilih tidak hanya kuat secara politik di internal elit, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

“Pimpinan DPRA ke depan diharapkan mampu benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat Aceh, hadir secara proaktif di tengah masyarakat, mendengar, merespons, dan memperjuangkan kebutuhan rakyat secara nyata,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini muncul isu di kalangan publik untuk pergantian Ketua DPRA, Zulfadli. Ada beberaoa tokoh yang dinilai layak menduduki ketua DPRA yaitu Azhari M. Nur (Haji Maop), Saiful Bahri (Pon Yahya), Salmawati (Bunda Salma), dan Teungku Muharudin (Tgk Muhar). [nh]